KPU, PANWAS, DESK PILKADA, POLRES DAN KODIM HARUS DIHIMBAU BERSIKAP NETRAL

kresnapati- Pati - (28/6) Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, LSM dan Forum PPK-PPS kembali mendatangi Polres Pati, Kamis pagi, 28 Juni 2012. Kedatangannya, untuk menyampaikan pernyataan sikapnya, atas keprihatinan dan beban moral terhadap Pemilukada Pati yang tak kunjung usai. Mereka pun menghimbau Polres untuk profesional, dan menjaga netralitasnya, sehingga Pemilukada Pati, segera tuntas.

Para kyai, pendeta, pandita, serta tokoh pemuda, LSM, forum PPK-PPS itu menyampaikan  pernyataan sikapnya  yang berisi 7 hal. Selain himbauan sikap profesionalitas dan netralitas kepada aparat penegak hukum dan keamanan, serta penyelenggara dan pengawas Pemilukada Pati, dalam pernyataan sikap itu juga mengecam keras pihak-pihak yang berniat dan berupaya menggagalkan hasil PSU 16 Juni 2012 lalu.

Pendeta Ferry Tinamberan, Ketua PGPI Pati, yang ikut mendukung pernyataan sikap itu bersama 13 tokoh lainnya berharap, semua pihak mendukung dan menghargai hasil PSU, yang merupakan representasi mayoritas suara rakyat Pati, untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

“Masyarakat Pati saat ini sudah capek. Orang capek kalau disulut dengan emosi, akan berbahaya. Dan saya minta kepada yang merasa tidak puas kita pakai akal yang sehat.

Ketua Tanfidziyah PCNU KH Imam Shofwan dan Ketua PD Muhammadiyah H Sutaji dalam kesempatan tersebut meminta kepada Polres Pati untuk mengesampingkan laporan pihak tertentu terkait dugaan penyimpangan proses PSU. Karena proses PSU sudah berjalan sesuai dengan mekanisme dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Wakapolres Pati, Kompol Taufan Dirgantoro SIK menanggapi pernyataan sikap itu mengatakan, karena pernyataan itu merupakan pernyataan yang baik, sehingga Polres Pati, akan menindak lanjuti harapan tersebut.

Dan terkait tudingan adanya kelompok masyarakat yang mengintervensi Polres Pati, untuk memaksakan penyidikan terhadap laporan untuk menggagalkan PSU, Wakapolres Kompo Taufan Dirgantoro SIK menyatakan, Polisi tetap netral.

“Kalau hal itu mungkin bukan kapasitas saya, mungkin secara internal tidak ada. Karena kami memegang prinsip ya itu tadi, netral ... netral dan netral. Jadi enggak ada itu. Masalah   pengamanan  ya kita lakukan pengamanan sesuai kebijakan dari yang tersirat dan sesuai dengan yang ada di undang-undang yang kita laksanakan,”

Selain NU dan Muhammadiyah bersama badan otonomnya, Persekutuan Gereja-gereja Pentakosta Indonesia (PGPI), Penasehat dan Pandita Agama Budha, Aliansi Pro Demokrasi, dan Forum PPK-PPS, menanda tangani pernyataan sikap tersebut, untuk diserahkan kepada Wakapolres Pati Kompol Taufan Dirgantoro SIK