Kresnapati- Pati - Rabu (27/6) Dua puluhan mahasiswa dari Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) berunjuk rasa di depan Dinas Pendidikan (Disdik) Pati. Meski jumlahnya hanya puluhan orang, unjuk rasa para mahasiswa itu, mendapat penjagaan ketat 1 unit pasukan Pengendalian Massa (Dalmas) Polres Pati.
Dengan membawa bendera panji-panji PMII dan keranda, puluhan aktifis PMII berunjuk rasa menuntut keadilan adanya praktek-praktek yang mereka nilai sebagai bentuk komersialisasi pendidikan di Pati.
Menurut Koordinator Aksi Imam Hanavi mengatakan, aksinya berunjuk rasa ke Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Pati, untuk memperjuangkan agar pihak-pihak terkait serius dalam memberantas mafia berkedok pendidikan.
”Jangan jadikan pendidikan sebagai komersialisasi. Di SMA Negeri 1 pertahun mendapat uang Rp. 4,39 Milyar lebih. Dan kepala SMA Negeri 1 mengajukan untuk Sistem Kredit Semester (SKS) dan per SKK nya Rp.70ribu. Jadi totalnya cukup fantastis, yang kami tuntut cuma itu keadilan, ujarnya.
Menanggapi unjuk rasa PMII itu, Kabid Pendidikan Menengah Disdik Pati, Suwanto SPd menyarankan para mahasiswa yang berunjuk rasa untuk berdialog. Karena yang dipermasalahkan penyelenggaraan sistem kredit semester (SKS) di SMA Negeri 1 Pati yang dinilai tidak berpihak kepada masyarakat miskin. Padahal dalam pelaksanaannya, satuan pendidikan dan Disdik Pati, sudah sesuai regulasi yang mengaturnya.
“Sebenarnya masalah penyelenggaraan SKS itu, BNSP sudah membuat petunjuk teknis tahun 2010. Didaerah lain sudah menyelenggarakan, di SMA Negeri Pati ini termasuk terlambat. Didalam petunjuk teknis itu, SMP/MTs dan SMA/MA yang berkategori standar itu boleh menyelenggarakan SKS. Tapi untuk yang berstandar nasional dan RSBI itu wajib,” jelasnya.
Saling dorong dan saling pukul sempat terjadi, ketika mahasiswa memaksa masuk untuk menemui para pimpinan di Disdik Pati, yang tidak ada ditempat. Informasi yang PAS Pati peroleh, Kepala Disdik Pati Drs Sarpan MM memang sedang berada di Semarang untuk menghadiri undangan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan (TLRHP) BPK RI, bersama Sekretaris Bambang Santoso SPd MPd dan Kasubag Keuangan FD Daru Karimintarsih.
Dengan membawa bendera panji-panji PMII dan keranda, puluhan aktifis PMII berunjuk rasa menuntut keadilan adanya praktek-praktek yang mereka nilai sebagai bentuk komersialisasi pendidikan di Pati.
Menurut Koordinator Aksi Imam Hanavi mengatakan, aksinya berunjuk rasa ke Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Pati, untuk memperjuangkan agar pihak-pihak terkait serius dalam memberantas mafia berkedok pendidikan.
”Jangan jadikan pendidikan sebagai komersialisasi. Di SMA Negeri 1 pertahun mendapat uang Rp. 4,39 Milyar lebih. Dan kepala SMA Negeri 1 mengajukan untuk Sistem Kredit Semester (SKS) dan per SKK nya Rp.70ribu. Jadi totalnya cukup fantastis, yang kami tuntut cuma itu keadilan, ujarnya.
Menanggapi unjuk rasa PMII itu, Kabid Pendidikan Menengah Disdik Pati, Suwanto SPd menyarankan para mahasiswa yang berunjuk rasa untuk berdialog. Karena yang dipermasalahkan penyelenggaraan sistem kredit semester (SKS) di SMA Negeri 1 Pati yang dinilai tidak berpihak kepada masyarakat miskin. Padahal dalam pelaksanaannya, satuan pendidikan dan Disdik Pati, sudah sesuai regulasi yang mengaturnya.
“Sebenarnya masalah penyelenggaraan SKS itu, BNSP sudah membuat petunjuk teknis tahun 2010. Didaerah lain sudah menyelenggarakan, di SMA Negeri Pati ini termasuk terlambat. Didalam petunjuk teknis itu, SMP/MTs dan SMA/MA yang berkategori standar itu boleh menyelenggarakan SKS. Tapi untuk yang berstandar nasional dan RSBI itu wajib,” jelasnya.
Saling dorong dan saling pukul sempat terjadi, ketika mahasiswa memaksa masuk untuk menemui para pimpinan di Disdik Pati, yang tidak ada ditempat. Informasi yang PAS Pati peroleh, Kepala Disdik Pati Drs Sarpan MM memang sedang berada di Semarang untuk menghadiri undangan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan (TLRHP) BPK RI, bersama Sekretaris Bambang Santoso SPd MPd dan Kasubag Keuangan FD Daru Karimintarsih.
Selesai berunjuk rasa di depan Dinas Pendidikan (Disdik) Pati, aktifis PMII melanjutkan untuk beraudensi dengan DPRD Pati.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Silahkan komentar anda