Kresnapti - Pendataan kepesertaan Jaminan Kesehatan Daerah (JamKesDa) di Kabupaten
Pati, akan di uji publik. Hal ini, agar peruntukkan program Jamkesda
tetap sasaran.
Untuk menghindari salah sasaran, akan dilakukan uji publik data kepesertaan Jamkesda 2013. Uji publik akan dilakukan tim pembaharuan dan verifikasi, 18 hingga 23 Februari 2013 mendatang.
Kepala Dinkes Pati, dr. Edi Sulistiyono, MM didampingi Kabid didampingi Kabid Pemberdayaan dan Kemitraan, Nurwono, SKM, melalui Kasi Jamkes, Cahya Wibawa, SH. MKes mengatakan, uji publik itu untuk mengoreksi agar data sasaran Jamkesda sesuai dengan tujuan.
"Kita akan melaksanakan pembaharuan dan verikasi data. Yaitu kartu Jamkesda yang berlakunya mulai Januari hingga Juni. Karena berlakunya enam bulan. Dan Jamkesda itu diberikan selama 2 tahun, dan diperbaharui setiap 6 bulan sekali. Dan untuk pembaharuan dan verifikasi harus didata dari desa,” katanya.
Cahya Wibawa menuturkan, dalam pendataan di tingkat desa itu, yang bertanggungjawab penuh Kepala Desa setempat, melalui tim yang dibuatnya dengan melibatkan Bidan Desa, Kader Kesehatan Desa, tokoh masyarakat, dan unsur lain yang dibutuhkan.
“Sehingga hasil pendataan dari desa akan diuji publik, selama tujuh hari. Dan masyarakat pun bisa mengoreksi warga yang masuk dalam pendataan,termasuk warga miskin yang akan didanai oleh Jamkesda,” katanya.
Menurut Bupati Pati Haryanto, alokasi anggaran untuk program Jamkesda melalui APBD 2013 sebesar Rp.10 milyar. Diharapkan dana itu, dapat melayani masyarakat miskin di Pati dalam memperoleh pelayanan kesehatan.
Untuk menghindari salah sasaran, akan dilakukan uji publik data kepesertaan Jamkesda 2013. Uji publik akan dilakukan tim pembaharuan dan verifikasi, 18 hingga 23 Februari 2013 mendatang.
Kepala Dinkes Pati, dr. Edi Sulistiyono, MM didampingi Kabid didampingi Kabid Pemberdayaan dan Kemitraan, Nurwono, SKM, melalui Kasi Jamkes, Cahya Wibawa, SH. MKes mengatakan, uji publik itu untuk mengoreksi agar data sasaran Jamkesda sesuai dengan tujuan.
"Kita akan melaksanakan pembaharuan dan verikasi data. Yaitu kartu Jamkesda yang berlakunya mulai Januari hingga Juni. Karena berlakunya enam bulan. Dan Jamkesda itu diberikan selama 2 tahun, dan diperbaharui setiap 6 bulan sekali. Dan untuk pembaharuan dan verifikasi harus didata dari desa,” katanya.
Cahya Wibawa menuturkan, dalam pendataan di tingkat desa itu, yang bertanggungjawab penuh Kepala Desa setempat, melalui tim yang dibuatnya dengan melibatkan Bidan Desa, Kader Kesehatan Desa, tokoh masyarakat, dan unsur lain yang dibutuhkan.
“Sehingga hasil pendataan dari desa akan diuji publik, selama tujuh hari. Dan masyarakat pun bisa mengoreksi warga yang masuk dalam pendataan,termasuk warga miskin yang akan didanai oleh Jamkesda,” katanya.
Menurut Bupati Pati Haryanto, alokasi anggaran untuk program Jamkesda melalui APBD 2013 sebesar Rp.10 milyar. Diharapkan dana itu, dapat melayani masyarakat miskin di Pati dalam memperoleh pelayanan kesehatan.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Silahkan komentar anda