kresnapati - Puluhan Kades anggota
PASOPATI meminta kesediaan Bupati Pati, untuk beraudensi. Yakni meminta
penjelasan terkait Surat Edaran Pelaksanaan Pilkades di tiga belas desa,
yang dikirimkan kepada camat se Kabupaten Pati.
Anggota Paguyuban Kepala dan Perangkat Desa Kabupaten Pati (PASOPATI) mendesak Pengurusnya, untuk meminta penjelasan Bupati terkait Surat Edaran (SE) pelaksanaan Pilkades tersebut. Karena dengan SE yang mencantumkan jadual pelaksanaan Pilkades di tiga belas desa 27 Agustus 2013, akan mengurangi masa jabatan Kades yang baru selesai 13 September 2013.
Ketua PASOPATI, Nabiyanto mengatakan, rapat internal yang melibatkan puluhan Kades perwakilan dari 15 dari 21 kecamatan, untuk merumuskan upaya yang akan ditempuh, menyusul terbitnya SE Bupati Pati tentang pelaksanaan Pilkades.
“Saya harapkan kepada teman-teman Kades dapat menyikapi permasalahan ini aturan yang berlaku, sehingga jangan sampai kita mengadu ke Bupati terkait masalah itu salah sasaran. Dan sesuai kesepakatan ada tiga tahapan, yang pertama audensi dengan Bupati, kemudian yang kedua kalau memang yang dituangkan ada kesalahan-kesalahan signifikan dan Bupati tidak dapat mencabut SE tersebut, maka kita akan mengambil langkah hukum PTUN,” katanya.
Bupati Pati, Haryanto ketika dikonfirmasi di Pendopo Kabupaten mengatakan, penerbitan SE pelaksanaan Pilkades di 13 desa yang sudah dikirimkan ke seluruh camat, tidak akan mengurangi masa jabatan Kades. Pihaknya juga, siap beraudensi untuk menjelaskan terbitnya SE itu kepada para Kades.
“Kalau kita berhentikan sebelumnya saya tetap enggak berani. Enggak ada ... jadi ya sesuai prosedur. Saya tetap memberhentikan sesuai prosedur, dan tidak mengurangi haknya Kades. Semisal habis jabatanya Desember kita berhentikan Desember, dan saya akan mengikuti petunjuk dari Pemerintah Pusat. Seandainya mau audensi mau komunikasi tidak masalah, kita jelaskan gak apa-apa,” jelasnya.
Pengurus PASOPATI rencananya, akan beraudensi dengan Bupati Pati, Senin pagi, 4 Februari 2013 mendatang.
Anggota Paguyuban Kepala dan Perangkat Desa Kabupaten Pati (PASOPATI) mendesak Pengurusnya, untuk meminta penjelasan Bupati terkait Surat Edaran (SE) pelaksanaan Pilkades tersebut. Karena dengan SE yang mencantumkan jadual pelaksanaan Pilkades di tiga belas desa 27 Agustus 2013, akan mengurangi masa jabatan Kades yang baru selesai 13 September 2013.
Ketua PASOPATI, Nabiyanto mengatakan, rapat internal yang melibatkan puluhan Kades perwakilan dari 15 dari 21 kecamatan, untuk merumuskan upaya yang akan ditempuh, menyusul terbitnya SE Bupati Pati tentang pelaksanaan Pilkades.
“Saya harapkan kepada teman-teman Kades dapat menyikapi permasalahan ini aturan yang berlaku, sehingga jangan sampai kita mengadu ke Bupati terkait masalah itu salah sasaran. Dan sesuai kesepakatan ada tiga tahapan, yang pertama audensi dengan Bupati, kemudian yang kedua kalau memang yang dituangkan ada kesalahan-kesalahan signifikan dan Bupati tidak dapat mencabut SE tersebut, maka kita akan mengambil langkah hukum PTUN,” katanya.
Bupati Pati, Haryanto ketika dikonfirmasi di Pendopo Kabupaten mengatakan, penerbitan SE pelaksanaan Pilkades di 13 desa yang sudah dikirimkan ke seluruh camat, tidak akan mengurangi masa jabatan Kades. Pihaknya juga, siap beraudensi untuk menjelaskan terbitnya SE itu kepada para Kades.
“Kalau kita berhentikan sebelumnya saya tetap enggak berani. Enggak ada ... jadi ya sesuai prosedur. Saya tetap memberhentikan sesuai prosedur, dan tidak mengurangi haknya Kades. Semisal habis jabatanya Desember kita berhentikan Desember, dan saya akan mengikuti petunjuk dari Pemerintah Pusat. Seandainya mau audensi mau komunikasi tidak masalah, kita jelaskan gak apa-apa,” jelasnya.
Pengurus PASOPATI rencananya, akan beraudensi dengan Bupati Pati, Senin pagi, 4 Februari 2013 mendatang.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Silahkan komentar anda