PARPOL MINTA 5 DP, PPP DAN NASDEM BEDA

kresnapati -  Tujuh parpol di Pati mengusulkan, agar dalam Pemilihan Legislatif DPRD Pati 2014 mendatang, tetap dibagi menjadi lima daerah pemilihan, seperti pada Pemilu 2009 lalu. Yakni sesuai jumlah eks kawedanan yang ada di Kabupaten Pati.

Ketujuh parpol yang tetap meminta lima daerah pemilihan dipertahankan pada Pemilu 2014 diantaranya, PDI Perjuangan, Partai Gerindra, PKB, PAN, Partai Golkar, Partai Demokrat, dan PKS.  Ketujuh parpol itu dianggap lima dapil, sudah sesuai dengan kondisi saat ini.

Hal tersebut terungkap saat KPU Kabupaten Pati menggelar rakor dan konsultasi publik dalam rangka penyusunan Daerah pemilihan Pemilu 2014, Rabu siang, 27 Februari 2013.

Menurut utusan tujuh parpol, KPU Kabupaten Pati, sebaiknya tetap  mempertahankan jumlah Dapil sebanyak lima dalam Pemilu mendatang.  Apalagi parpol sudah melakukan penjaringan calon anggota legislatif (caleg) didasarkan pada jumlah Dapil saat ini.

“Jika jumlah Dapil berubah, kita harus merombak susunan dan pemetaan caleg. Padahal mereka yang mendaftar juga sudah memilih masuk Dapil mana,” ujar salah satu utusan parpol.

Sementara Partai Nasdem dan PPP menilai, jumlah kusri saat ini lebih baik ditambah untuk menyesuaikan kondisi. Dikatakan, keputusan jumlah Dapil sebanyak lima diputuskan KPU saat jumlah kursi di DPRD Pati masih 45. Setelah ada penambahan kursi pada Pemilu berikutnya, lima Dapil tadi masih dipertahankan.

“Sebenarnya cukup rasional jika jumlah Dapil ditambah menjadi tujuh,” ujar utusan Partai Nasdem dan PPP.

Ketua KPU Pati, Ahmad Jukari, dalam konsultasi public mengatakan, pembagian Dapil harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan dan DAK2 yang diserahkan pemerintah beberapa waktu lalu.

“Selain konsultasi public, KPU Kabupaten Pati juga memberi kesempatan kepada partai politik untuk menyampaikan pendapatnya tentang penyusunan Dapil secara tertulis dan akan kita lampirkan dalam usulan penyusunan Dapil ke KPU,” ujarnya.

Ahmad Jukari menambahkan, pembagian Dapil juga mempertimbangkan ketentuan-ketentuan lain dalam peraturan perundangan. Seperti asas nilai suara yang sama dan kohesivitas. Serta mempertimbangkan pendapat dari berbagai pihak, termasuk partai politik peserta pemilu.

Rakor dan konsultasi public Penyusunan Daerah pemilihan, dihadiri para pemangku kepentingan, dan 9 pimpinan Parpol di Pati. Sedang Partai Hanura   tidak hadir, dan tidak menyampaikan pendapat (pasfm)

POLRES PATI DI GRUDUK SEJUMLAH LSM PERTANYAKAN PELAYANAN PUBLIK

kresnapati - Beberapa Lembaga Suadaya Masyarakat (LSM) di Pati, mengadakan audiensi terkait pelayanan publik oleh Polres Pati. Mulai dari pelayanan SIM, SAMSAT, dan proses penanganan perkara kriminal.

Puluhan aktivis sejumlah LSM di Pati, mendatangi Mapolres Pati, Kamis, pagi, 28 Februari 2013. Kedatangan mereka untuk menyampaikan apirasinya, terkait pelayanan publik yang menjadi kewenangan Polres Pati.

Selaku korlap LSM, Hadi Supriyono mengungkapkan, tidak ada tujuan lain kedatangannya hanya untuk menyampaikan aspirasi, dan memberikan masukan kepada aparat kepolisian, agar lebih baik dalam menegakkan hukum, dan melayani masyarakatnya.

“Kami hanya ingin memberikan masukan kepada Polres Pati agar lebih baik kinerjanya dan lebih bermasyarakat. Karena apa, Pati menghendaki masyarakat desa ikut mengawal dan bersama-sama membangun Kabupaten Pati,” kata Kompol Taufik Dirgantoro.

Wakapolres Pati, Kompol Taufan Dirgantoro, usai menemui para aktivis LSM di ruang operasional menegaskan, pihaknya menyambut baik masukan dan aspirasi tersebut. Dan akan melakukan pembenahan, bila masih terjadi kekurangan dalam pelayanannya.

“Kita sebagai aparat Kepolisian Polres Pati, kita tetap akan lebih baik lagi. Artinya, bila ada yang masih kurang pas di masyarakat maupun perilaku anggota saya tetap akan diperbaiki. Sebagai arahan Pimpinan, kita harus dapat menjadi pengayom dan pelindung dengan memberikan pelayanan prima kepada masyarakat,” kata Waka Polres Pati.

Dalam audensi dengan jajaran Polres Pati, yang berlangsung sekitar 3 jam, para aktivis LSM lebih banyak menyampaikan kritik membangun, mendorong penegakan hukum, dan penuntasan perkara dengan profesional, serta pelayanan SIM di Satlantas, dan pengurusan surat-surat kendaraan bermotor di SAMSAT

TANAMI PULUHAN POHON PISANG DI JALAN

KRESNAPATI - Warga Pati, di Desa Kayen menuntut Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, untuk segera memperbaiki badan jalan penghubung Kabupaten Pati dengan Kabupaten Purwodadi. Tuntutan itu, dilakukan dengan menanami badan jalan yang berlubang sepanjang 1 KM dengan puluhan pohon pisang, pada Senin pagi, 25 Februari 2013.

Aksi warga menanam pohon pisang di badan jalan yang berlubang itu, sebagai ungkapan kejengkelan warga, karena pemerintah lamban memperbaiki kerusakan jalan turut Desa.

Koordinator Pemuda Libas Kayen, Muhammad Zaenuri mengatakan, aksi penamanan pohon pisang di Jalan Raya Kayen Pati ini, karena pemuda merasa prihatin dengan kerusakan jalan, yang berdampak terjadinya kecelakaan lalulintas, hingga merenggut korban jiwa.

“Kita minta secepatnya pemerintah melakukan perbaikan, sehingga tidak jatuh korban jiwa sisa. Dalam waktu 2 bulan terakhir dilokasi tersebut terjadi 25 kali kecelakaan, dengan 7 korban meninggal dunia,” katanya.

Pemuda Libas Kayen, dalam aksinya juga meminta Camat Kayen dan sejumlah stafnya untuk ikut menanamkan pohon pisang di salah satu lubang yang mengangga di badan jalan tersebut.

Aksi itu juga menarik simpati masyarakat sekitar, untuk memberikan bantuan tenaga, makanan dan minuman seadanya, bahkan ada sebagaian yang turut membantu menanam pohon pisang

BANJIR MASIH MENGGENANG WARGA PATI

kresnapati - Banjir akibat limpasan Sungai Juwana, mulai menyambangi sebagian warga Pati. Seperti warga yang tinggal tak jauh dari bantaran sungai, di Dukuh Biteng Desa Banjarsari Kecamatan Gabus.

Sejak dua hari terakhir, warga Dukuh Biteng ini, kembali dibuat was-was. Hujan yang turun beberapa hari terakhir ini ditambah dengan limpasan air sungai Juwana, mulai menggenangi lahan pertanian, jalan poros desa dan rumah mereka.

Sekretaris Desa Banjarsari Kecamatan Gabus, Marjuki, mengatakan, air mulai menggenangi jalan poros desa, permukiman, dan areal pertanian, sejak Sabtu sore lalu, 23 Februari 2013, hingga Senin pagi, 25 Februari 2013 masih dirasakan warga.

“Akibat banjir ini, berdampak persiapan panen raya terganggu. Karena baru ada sebagian besar belum bisa dipanen padahal sudah sudah menguning tua. Disamping itu ada yang mulai MT II sekitar 3 ha, yang baru berumur antara 2 hari sampai 2 minggu ikut tergenang,” katanya.

Marjuki menambahkan, tinggi genangan air di areal pertanian, mencapai 50  cm. Genangan air, juga mengakibatkan jalan poros desa,  ikut terencam dengan ketinggian bervariasi antara 20 sampai 30 cm.

“Dan ada sebagian rumah warga yang tergenang air, hingga saat ini (Senin pagi, red),  sekitar 7 rumah,” katanya.

Genangan air akibat limpasan Sungai Juwana, juga dirasakan warga di Dukuh Karanganyar Desa Sunggingwarno Kecamatan Gabus.

Menurut aktifis LSM Ampuh, Ahmad Tahsis, luapan air dari Sungai Juwana diperparah dengan limpasan air dari bendungan di Desa Gempolsari. Ketinggian air mencapai 50 cm dari permukaan tanah (pasfm)

TKI ASAL SIDOMUKTI MENINGGAL SAAT PERJALANAN PULANG

kresnapati - Jenazah seorang Tenaga Kerja Indonesia (TKI) asal Pati,  yang meninggal dunia dalam perjalanan pulang menuju kampung halamannya, semalam tiba dirumah duka di  Dukuh Golilo Desa Sidomukti Kecamatan Margoyoso.

TKI  bernama  Gunoto, berusia 35 tahun, terpaksa dipulangkan dari Malaysia, karena kondisinya yang sering sakit-sakitan. Bahkan di tempat kerjanya di Serawak Malaysia, Gunoto sering keluar masuk rumah sakit.

Menurut Kades Sidomukti, Karwito saat dihubungi mengatakan, sejak keberangkatannya menuju ke Malaysia, warganya itu ingin memperbaiki ekonomi keluarganya, sebagai tukang batu, meski dengan riwayat menderita penyakit asam urat akut. Dan ketika akan pulang bersama seorang temannya  satu desa, Gunoto meninggal saat dalam perjalanan dari Serawak Malaysia di Kecamatan Entikong Sanggau Kalimantan Barat, atau diwilayah perbatasan Malaysia – Indonesia, Rabu malam, 20 Februari 2013.

“Kemarin kita mengujinya di UNDIP Semarang, ternyata dari universitas bersangkutan belum pernah melakukan penelitian, sehingga penelitian kita tergolong unik. Sehingga kita mengangkat potensi batuan. Dan hasil pengujian beberapa sampel, ada dua sampel yang melebih Standar Nasional Indonesia (SNI),” katanya.

Setelah melapor ke Polsek Entikong,  jenasah Gunoto divisum dan diotopsi di Rumah Sakit Pontianak. Untuk memulangkan jenazah Gunoto, keluarga dibantu Kades mengirimkan uang senilai Rp.12 juta, untuk biaya rumah sakit dan transport.

Kamis, 21 Februari 2013, sekitar pukul 15.00, jenasah Gunoto diterbangkan dari Bandara Supadio Pontianak, dan tiba di Bandara Ahmad Yani Semarang, sekitar pukul 21.00. Setibanya di Bandara Ahmad Yani Semarang, jenazah langsung dibawa keluarga, dan tiba di rumah duka sekitar pukul 23:45.

Setelah disemayamkan beberapa saat, sekitar pukul 24:15, jenazah Gunoto langsung dikebumikan di pemakaman desa setempat

KOMISI IV DPRD PATI KLARIFIKASI TUDINGAN GUNAKAN DANA SERTIFIKASI

kresnapati - Komisi IV DPRD Kabupaten Pati, memanggil Dinas Pendidikan terkait isu cairnya uang sertifikasi guru di Pati. Karena belakangan berkembang isu,  uang sertifikasi untuk dua bulan yang belum cair itu, digunakan anggota dewan.

Dinas Pendidikan (Disdik) Pati memenuhi undangan DPRD Pati, untuk meluruskan isu terkait uang sertifikasi yang belum cair selama dua bulan terakhir ini. Karena belakangan muncul isu yang memojokkan, yang seakan-akan uang sertifikasi guru itu, digunakan DPRD.

 

Usai memimpin rapat klarifikasi dengan Disdik Pati, Sekretaris Komisi IV DPRD Pati, Muhammad Ali Chabib mengatakan, pemanggilan jajaran Disdik dalam rapat itu, untuk menjelaskan pengelolaan uang sertifikasi tersebut. Ini, agar jelas uang sertifikasi itu, dipakai dewan atau tidak.

“Masak uang sertifikasi guru kita yang makai. Sehingga kami panggil. Dan saya tanya Disdik, memang uang itu belum keluar, atau disetorkan ke Disdik Pati. Memang untuk tahun 2012, uang sertifikasi guru di Pati kurang dua bulan. Memang dari Pemerintah Pusat kurang uangnya,” ujarnya.

Menurut Muhammad Ali Chabib, kekurangan pembayaran Pemerintah Pusat untuk pembayaran uang sertifikasi guru di Pati, mencapai Rp.20 milyar lebih, dari Rp.180 Milyar. Kekurangan itulah, yang kemudian diisukan dipakai DPRD.

“Dalam hal ini, Disdik juga harus benar-benar mengawasi dan mendorong guru-guru berserfikasi harus mau meningkatkan dirinya, agar anak-anak didiknya lebih baik,” katanya.

Dari belasan ribu guru di Pati yang sudah mengantongi sertifikasi mencapai 6.259 orang, yang terdiri dari 5.580 guru PNS, dan 679 guru non PNS (pasfm)

DAK BIDANG PENDIDIKAN DIHARAPKAN DIKELOLA DENGAN BENAR

kresnapati - Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang  Pendidikan tahun 2012 yang dilaksanakan tahun 2013, hendaknya dikelola dengan benar. Sehingga bantuan tersebut, benar-benar dapat dinikmati manfaatnya untuk perbaikan infrstruktur pendidikan, khususnya di Kabupaten Pati.

Pengelolaan dan pelaksanaan DAK bidang pendidikan bagi sekolah penerimanya di Pati, diminta disesuaikan dengan Rencana Anggaran Belanja Sekolah (RABS), dan hindari penyelewengan.

Sekretaris Komisi IV DPRD Pati, Muhammad Ali Chabib, berharap, sekolah penerima DAK, mengikuti petunjuk pelaksanaan (Juklak) maupun petunjuk teknis (Juknis) yang ada.

“Tapi para sekolah penerima lebih senang, bila DAK itu, dapat di swakelola ketimbang di tenderkan pihak ketiga dalam pengerjaannya. Karena pelaksanaan kerjanya lebih baik dengan sistem swakelola, dari pada lewat lelang,” kata Sekretaris Komisi IV DPRD Pati.

Sekretaris Komisi IV, dari Fraksi Kebangkitan Bangsa DPRD Pati ini mendorong Dinas Pendidikan (Disdik) Pati, untuk bersama-sama mengajukan permohonan ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, agar penerapan DAK dapat diswakelola. Apalagi Juklak dan Jukni pelaksanaannya, belum juga keluar.

“Kami berharap Pusat dalam membuat Juklak dan Juknis dengan mengolor-olor waktu. Kasihan yang ada di bawah, karena mereka harus mengerjakan sesuai petunjuk teknis. Kalau petunjuk teknis beluk keluar dia mau ngapain, kan tidak berani?. Kalau keluarnya akhir tahun, kasihan kan?,” Muhammad Ali Chabib bilang.

Anggaran DAK bidang pendidikan, rencananya untuk membangun ruangan baru, rehabilitasi berat ruangan, dan rehabilitasi sedang ruang (pas FM)

SEDULUR SIKEP MINTA PEMKAB PATI, TETAP PERHATIKAN PERMASALAHAN PERTANIAN

kresnapati - Warga Sedulur Sikep, berharap Pemerintah Kabupaten Pati, tetap memperhatikan mata pencaharian petani. Terutama masalah klasik yang terus petani alami, seperti banjir yang mengakibatkan mereka gagal panen.

Permintaan warga sedulur sikep itu, disampaikan saat Bupati Pati, Haryanto berkunjung ke Desa Batursari Kecamatan Sukolilo, Selasa pagi kemarin, 19 Februari 2013.

Warga Sedulur Sikep, Gunretno dengan bahasa Jawa berharap, Pemkab Pati memperhatikan sektor pertanian, yang menjadi mata pencaharian sebagian besar masyarakat Pati. Untuk itu, permasalahan terkait pertanian,  seperti penanggulangan banjir dan pengendalian serangan organisma pengganggu tanaman (OPT), petani harus dibantu.

“Terutama pembasmian hama wereng maupun tikus di masa tanam II, Gunretno menyambut baik upaya Pemkab untuk mengadakan pembasmian massal oleh seluruh petani. Pihaknya pun berharap pembasmian dilakukan serentak oleh semua kelompok tani bekerja sama dengan desa,” katanya.

Sedulur sikep juga berharap, ada bantuan mesin pengering gabah yang nantinya dikelola desa,  untuk  dijual dengan harga murah. Karena mereka tidak memiliki lahan yang luas untuk mengeringkan gabah.

Bupati Haryanto, menyambut positif masukan- masukan yang disampaikan warga Sedulur Sikep, untuk  menyerap aspirasi warganya secara langsung. Peningkatan hasil pertanian, memang sudah menjadi prioritas program kerjanya untuk mewujudkan swasembada pangan di Kabupaten Pati, sekaligus menjadi penyangga pangan di Jawa Tengah.

“Masukan – masukan dari mas Gunretno akan saya kaji bersama dinas terkait, untuk merumuskannya menjadi kebijakan yang akan dirasakan manfaatnya oleh para petani,” jelas Haryanto.

Bahkan anggaran pertanian untuk tahun 2013 naik menjadi Rp. 10,5 Miliar dari tahun sebelumnya yang hanya Rp. 8 miliar. Anggaran tersebut akan digunakan untuk pembenahan infrastruktur pertanian juga peningkatan produksi pertanian (pas fm)

BPBD LATIH PELAJAR UNTUK TANGGAP DARURAT BENCANA

kresnapati - Ratusan pelajar dari beberapa SMA di Pati, Jawa Tengah dilatih tanggap darurat bencana.  Pelatihan ini, untuk mengenalkan penanganan dan penanggulangan saat terjadi bencana. Pelatihan sehari ini, berlangsung di aula SMA Negeri 2 Pati.

Pelatihan penanggulangan darurat bencana bagi pelajar ini, mengingat wilayah Kabupaten Pati memiliki risiko terjadinya bencana alam tertinggi keempat se Jawa Tengah. Dan penanganannya melibatkan semua unsur, termasuk para pelajar.

Bupati Pati Haryanto, usai membuka pelatihan itu, mengatakan, pelatihan itu untuk membekali pelajar, agar mampu dan trampil memberikan  pertolongan dini kepada korban saat terjadi bencana.

“Karena selama ini mungkin tidak pernah terjadi. Yang biasanya dalam penanggulangan bencana ini yang membantu TNI/Polri dan masyarakat. Tapi kalau melibakan pelajar ini kedepan anak-anak tidak sekedar tahunya hura-hura, namun juga tahu betapa susahnya seorang bila mendapatkan musibah. Sehingga saya sangat merespon upaya dari BPBD Prov Jateng,” katanya.

Kasi Penanganan Darurat BPBD Prov Jawa Tengah Gembong Purwanto Nugroho menambahkan, untuk tahun ini pelajar di empat kabupaten, Pati, Pemalang, Jepara dan Boyolali, mendapatkan pelatihan tanggap darurat bencana. Karena keempat kabupaten itu, yang dipandang sebagai daerah dengan tingkat risiko ancaman dan kejadian bencana alam tertinggi di Jawa Tengah.

“Keinginan kami untuk mensuport BPBD Kab Pati yang baru terbentuk, agar mereka cepat dikenal masyarakat. Dan kami pengin, pelajar juga langsung dapat terlibat, untuk menyiapkan sukarelawan. Karena jumlah personil di BPBD yang terbatas, sehingga masih membutuhkan dukungan dari banyak pihak, suasta bahkan pelajar,” katanya.

Pelatihan penanggulangan darurat bencana ini, para peserta mendapatkan materi pencegahan, kesiapsiagaan dan pertolongan terhadap korban bencana alam, serta simulasi pertolongan terhadap korban bencana alam.
(pas fm)

Siap-siap, harga gas elpiji 12 kg akan naik

Kresnapati - JAKARTA. PT Pertamina berencana untuk menaikkan harga elpiji ukuran 12 kg mulai tahun ini. Rencananya, harga gas elpiji 12 kg tersebut naik dari semula Rp 71.000 menjadi Rp 96.600 per tabung.

Pertamina beralasan, kenaikan gas elpiji 12 kg dilakukan karena perseroan merugi sebesar US$ 541,9 juta pada tahun lalu. Angka sebesar itu muncul akibat subsidi untuk elpiji 12 kg yang terus membengkak.

"Ini untuk mengurangi kerugian yang sangat besar tahun 2012 lalu," ujar Vice President LPG & Gas Products Pertamina Gigih Wahyu Hari Irianto, di kantor Pertamina, Rabu (20/2).

Dengan kenaikan harga tersebut, Pertamina menargetkan penjualan LPG 12 kg tahun 2013 sebesar 910.721 Metric Ton (MT). Angka target tersebut mengacu pada asumsi CP Aramco US$ 917 per ton dan kurs Rp 9.384.

"Jika pertamina tidak menyesuaikan harga jual, diperkirakan bisnis LPG akan merugi sebesar Rp 5 triliun," ungkap Gigih.
Sebelumnya Pertamina belum mendapat izin dari Pemerintah untuk menaikkan harga gas elpiji 12 kg. Alasanya, ada kekhawatiran pengguna gas harga elpiji 12 kg berpindah memakai gas elpiji 3 kg

Gerinda Gandeng PKNU, Ini Kata Prabowo

Kresnapati,  JAKARTA -- Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto mengaku tidak menentukan jumlah kuota bagi kader calon anggota legislatif yang berasal dari Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU).
"Tidak ada kuota jumlah, yang kami bicarakan adalah kualitas para kader tersebut," kata Prabowo usai menandatangani nota kesepahaman dengan PKNU di Kantor DPP Gerindra di Jakarta, Minggu.

Mengenai pembagian kader di daerah, apakah berasal dari kader Partai Gerindra atau PKNU, menurut dia, hal itu bersifat situasional dengan mengikuti logika politik.
Pihaknya juga telah mengimbau kepada seluruh dewan pengurus cabang Gerindra untuk membuka diri terhadap kader dari PKNU.

"Jadi kami terus menyampaikan kepada daerah terkait semua kekuatan baru yang masuk, termasuk kalau ada kualitas baru yang masuk," katanya.

Partai Gerindra dan PKNU telah menandatangani nota kesepahaman untuk membentuk organisasi sayap dengan nama Gerakan Rakyat Ahlus Sunnah wal Jamaah.

"Hari ini Gerindra mendapat kekuatan baru yang melebur ke dalam barisan, untuk bersama-sama melakukan perubahan demi perbaikan rakyat Indonesia, denngan masuknya PKNU yang mewakili kelompok Ahlus Sunnah wal Jamaah," kata Prabowo.

Sementara itu, Ketua Umum PKNU Choirul Anam mengatakan Organisasi sayap tersebut akan bergerak dari pusat hingga ke sejumlah daerah untuk memanfaatkan jaringan PKNU dalam upaya memenangkan Partai Gerindra.

"Ini kesepakatan aspiratif bahwa saya ingin aspirasi politik PKNU disalurkan ke Gerindra dan memenangkannya dalam Pemilu 2014," kata Cak Anam
(REPUBLIKA.CO.ID)

PARTAI PELOPOR JATENG MASUK NASDEM

kresnapati - Berbeda dengan partai partai lain yang gagal mengikuti tahapan verifikasi yang dilakukan KPU sebagai prsyarat mengikuti pemilu 2014 maka partai Pelopor Jawa Tengah sudah berani memastikan akan bergabung dan mengikuti pencalegan ke partai Nasional Demokrat ( Nasdem ). Kepastian tersebut diungkapkan Ketua DPD Partai Pelopor Jawa Tengah, S Karjono SH MHum.

Ditemui dirumahnya desa Sambiroto kecamatan Tayu hari Selasa (12/2), S. Karjono mengatakan jika pihaknya sudah menerima surat edaran dari DPP Partai Pelopor No. 09/Sek-DPP/PP/01-13 dan SK No. 08/SK-DPP/PP/01-2013 tertanggal 21 Januari 2013. Isi dari surat tersebut tentang kelanjutan perjuangan pengurus, kader serta anggota Partai Pelopor pada Pemilihan Umum Tahun 2014.

Dikatakanya, bahwa berdasar keputusan politik yang diambil DPP Partai Pelopor memang pada pemilu 2014 mendukung Partai Nasdem. Sehingga terhadap pengurus, anggota dan kader partai Pelopor di Jawa Tengah diharapkan bisa mendaftar sebagai caleg.

“Bagi pengurus, kader dan anggota Partai Pelopor yang ingin menjadi Calon Anggota Legislatif Partai Nasional Demokrat (Nasdem) agar segera menyampaikan surat permohonan menjadi caleg DPRD Kab/kota, Propinsi atau DPR RI. Pada surat permohonan harus juga menyebutkan Daerah Pemilihan (Dapil) yang diinginkan, daftar riwayat hidup dan menyerahkan pas foto” ujarnya.

S. Karjono menegaskan pihaknya akan menyelenggarakan sosialisasi dan rakor untuk memantapkan proses penjaringan caleg pada hari Sabtu (16/2)  di rumah makan Sapto Renggo Pati. “Selanjutnya permohonan pencalegan tersebut akan dibawa ke forum rapat DPP Partai Pelopor di Jakarta (18/2)” tegasnya lagi.

Diharapkannya semua bakal caleg dari partai Pelopor yang akan mengikuti pileg dari partai Nasdem bisa mengikuti rapat koordinasi tersebut. “Karena waktu yang demikian pendek maka bakal caleg sebaiknya mengikuti rakor. Sehingga bisa langsung menyerahkan berkas pencaleganya” kata S. Karjono.

Partai Pelopor  pada pemilu 2009 lalu berhasil menempatkan beberapa kadernya menjadi anggota DPRD di Jawa Tengah.  Diantaranya di DPRD kabupaten Karanganyar, Rembang, Pati, Kudus dan Purworejo.

Menyinggung pelaksanaan pesta demokrasi pemilihan gubernur ( pilgub ) Jawa Tengah, S. Karjono menegaskan jika Partai Pelopor Jateng akan mendukung Hadi Prabowo. Karena figur calon yang masih menjabat sekda propinsi Jateng tersebut dikenal sebagai sosok yang lebih mempunyai komitmen membangun daerah.

PERUSAHAAN GARAM KONSUMSI BERYODIUM DIMINTA PENUHI STANDART

kresnapati - Perusahaan garam di wilayah Kabupaten Pati, diminta untuk memenuhi kandungan yodium dalam garam yang diproduksinya. Karena sesuai ketentuan yang mengatur tentang garam konsumsi beryodium, pelanggaran terhadap aturan itu, bisa dikenai sanksi hukum.

Di Kabupaten Pati hingga sekarang, ada sekitar 91 perusahaan produksi garam. Namun sebagian, kandungan yodium hasil produksinya masih jauh dari standart.

Kepala Kantor Satpol PP Pati, Suhud berharap, berdasarkan temuan dilapangan, pengusaha garam di Pati segera memenuhi kadar yodium pada garam hasil produksinya. Karena sekarang masih ada produksi garam yang kandungan yodiumnya dibawah ketentuan.

“Pengawasan secara langsung di dua kecamatan. Dari hasil kegiatan itu, memang ada beberapa pengusaha yang belum memenuhi standart produksi garamnya,” katanya.

Dari temuan dilapangan itu, Kepala Satpol PP, Suhud berharap, tidak ada lagi pengusaha garam di Pati yang berurusan dengan aparat penegak hukum, hanya gara-gara kadar yodium pada garam produksinya tidak memenuhi standart yang dipersyaratkan.

Kementerian Kesehatan RI menyebutkan, garam beryodium, merupakan garam yang telah diperkaya dengan yodium, yang dibutuhkan tubuh untuk pertumbuhan dan kecerdasan. Garam beryodium sesuai standar nasional Indonesia (SNI) yang digunakan sebagai garam konsumsi, harus memenuhi kadar yodium sebesar 30 – 80 ppm.

SULIT DILACAK, BEBOTOH PILKADES BISA DIJERAT HUKUM

kresnapti - Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa (PILKADES) di hampir semua tempat,  khususnya diwilayah Pati, selalu dibayang-bayangi ulah botoh atau petaruh. Meski sulit untuk membuktikannya, namun warga desa yang akan menggelar Pilkades untuk tidak terpengaruh, dan bila mengetahui pelakunya untuk melapor ke aparat keamanan. 

Botoh atau petaruh kini akan tetap membayangi setiap penyelenggaraan Pilkades. Karena saat itu, menjadi lahan empuk bagi para bebotoh untuk melancarkan aksinya. Dan tak jarang, seorang botoh dapat mematahkan ambisi salah satu calon, dengan cara yang jarang tersentuh dengan hukum.

Bupati Pati, Haryanto usai memimpin rapat persiapan Pilkades, Jumat pagi, 15 Februari 2013 mengatakan, gerak-gerik botoh dalam melakukan aksinya, memang sulit dilacak. Tapi kalau aksinya disinyalir dapat mengacaukan pelaksanaan Pilkades bisa dijerat hukum. “Kalau selama ini sifatnya itu baru isu. Disana ada botoh, disini ada botoh. Tapi pada dasarnya siapa personilnya (pelakunya) belum pernah diketahui. Sehingga saya harapkan, jika memang suatu ketika didesa itu ada dicurigai pembotoh itu mengkacaukan pelaksanaan bisa dilaporkan kepada petuga keamanan,” katanya.

Bupati Haryanto berharap, Panitia Pilkades dalam penyelenggaraannya hendaknya lebih mengutamakan netralitasnya. Dan yang tidak bisa netral, diminta untuk mundur sebagai panitia penyelenggara Pilkades.
“Sehingga mana kala Panitia ini dapat melaksanakan dengan baik, dan netral di mata masyarakat. Insya Allah pelaksanaan Pilkades dapat berjalan tertib dan lancar,” jelasnya.

Sepuluh desa yang bakal menyelenggarakan Pilkades serentak pada jadual yang direncakan pada 26 Februari 2013 mendatang, diantaranya  Desa Ngawen dan Desa Bleber Kecamatan Cluwak, Desa Pucakwangi kecamatan Pucakwangi, Desa Sunggingwarno Kecamatan Gabus, Desa Pasucen Kecamatan Trangkil, Desa Bumirejo dan Desa Sukobubuk Kecamatan Margorejo, Desa Bumirejo dan Desa Pajeksan Kecamatan Juwana, serta Desa Tlogosari Kecamatan Tlogowungu. (pasfm)

TIM PEMERIKSA GAKY TEMUKAN 4 PABRIK GARAM BELUM PENUHI STANDAR YODIUM

kresnapati – Tim Pemeriksa Garam Konsumsi Beryodium, menemukan masih empat perusahaan garam di Pati yang hasil produksinya belum memenuhi standar garam konsumsi beryodium.
Temuan itu, saat Tim Pemeriksa GAKY, melakukan pemeriksaan produksi garam di 8 pabrik garam di wilayah Kecamatan Juwana dan Kecamatan Trangkil, selama dua hari, 12-14 Februari 2013.

Kepala Kantor Satpol PP Pati, Suhud, kepada wartawan mengatakan, dalam pemeriksaan itu difokuskan pada kandungan yodium sesuai ketentuan regulasi atau Perda No. 9 tahun 2008 tentang garam konsumsi beryodium minimal 30 ppm.

“Dari hasil pemeriksaan yang dilakukan melalui uji titrasi, 4 pabrik yang tidak memenuhi standar adalah pabrik garam Dadi Mulyo di Desa Kertomulyo Kec Trangkil yang hanya memenuhi 18,1 ppm, pabrik garam Mandiri Sejahtera di Desa Asempapan Kec Trangkil hanya memenuhi 23,3 ppm, pabrik Agung Samudra di Desa Agung Mulyo Juwana hanya memenuhi 27,8 ppm, serta pabrik Tiga Kerang Mas hanya memenuhi 24,7 ppm,” ujarnya.

Dalam pemeriksaan ke pabrik-pabrik garam itu, Tim Pemeriksa GAKY yang terdiri dari unsur Satpol PP, Disperindag, Polres, Kodim, Subdenmpom Pati, juga melibatkan Micronutrien Initiative (MI) sebuah Non-governmental organization (NGO) dari Kanada.

Dari hasil pemeriksaan itu, tim menahan produk garam yang tidak memenuhi standar siap edar, dan meminta produsen untuk melakukan iyodisasi ulang agar memenuhi standar. Sedang dari sisi perijinan perusahaan, semuanya lengkap. (pasfm)

KPU PATI SERAHKAN SOFT COPY DPS KE PANWASLU

kresnapati - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pati menyerahkan soft coppy Daftar Pemilih Sementara (DPS) kepada Panwaslu. Ini sebagai upaya transparansi pelaksanaan tahapan Pilgub Jawa Tengah, khususnya di Kabupaten Pati.

Dari data soft copy DPS yang diserahkan KPU kepada Panwaslu, pemilih Pilgub Jateng di Pati, hampir mencapai 1,03 juta jiwa.  Jumlah itu terdiri dari 505.817 pemilih laki-laki, dan 523.281 pemilih perempuan, dengan 2.290 tempat pemungutan suara (TPS). Ketua KPU Kabupaten Pati, Ahmad Jukari mengatakan, dari hasil rekapitulasi yang sudah diplenokan di KPU Provinsi Jawa Tengah, DPS yang diserahkan ke Panwaslu tersebut, merupakan hasil pencocokan dan penelitian (Coklit) Data Penduduk Potensial Pemilih (DP4).

“Jadi DPS hasil coklit oleh PPS ini, ditetapkan KPU pada 8 Februari 2013 lalu, dan diumumkan sehari kemudian kepada masyarakat, maupun melalui mass media. Dan kita sudah melakukan supervisi, yang salah satunya meminta laporan semua PPK untuk menyampaikan hasil supervisi mereka terhadap penetapan dan pengumuman DPS,” katanya.

Ketua PANWASLU Pati, Suyoto usai menerima soft copy DPS mengatakan, data dari KPU tersebut nantinya akan dijadikan acuan atau pedoman dalam pengawasan. Dan diharapkan DPS yang telah diterimanya tidak ada kekeliruan yang mendasar.

“Nantinya kami juga akan melakukan pencocokan dan penelitian terhadap data ini. Sehingga apabila masih ada ditemukan data ganda atau ada data pemilih tapi belum masuk, kami akan merekomendasikan kepada KPU. Sehingga sebelum ditetapkan sebagai DPS, DPS itu harus sudah menjadi data yang valid,” katanya.

Penyerahan soft copy DPS dari KPU kepada Panswalu, berlangsung di Kantor Sekretariat KPU Kabupaten Pati, Sabtu sore, 16 Februari 2013

KPU KAB/KOTA SE JATENG AGAR CERMAT UNTUK COKLIT DENGAN BENAR

kresnapati - Selisih jumlah pemilih DP4 dan DPS sering menjadi alat calon yang kalah dalam Pilkada, untuk melakukan gugatan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) ke Mahkamah Konstitusi. Untuk itu, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota se Jawa Tengah, diminta melakukan pencocokan dan penelitian (coklit) DP4 Pilgub Jateng, dengan benar.

Saat melakukan coklit Data Penduduk Pemilih Potensial Pemilu (DP4) Pilkada Jawa Tengah, KPU Kabupaten Pati, dan KPU Kabupaten/Kota se Jawa Tengah, diminta untuk cermat. Ini agar Pilkada Jawa Tengah, tidak diributi dengan gugatan calon yang kalah ke Mahkamah Konstitusi.

Anggota Komisi A DPRD Jawa Tengah, Arif Awaludin saat memantau hasil coklit DP4 yang didapat Data Pemilih Sementara (DPS) di KPU Pati, Selasa pagi, 12 Februari 2013 mengatakan, pantauannya ke KPU Kab/Kota se Jawa Tengah, agar pencocokan dan penelitian data pemilih dilakukan dengan benar. Karena ada selisih angka yang signifikan antara Data Agregat Kependudukan per Kecamatan (DAK2) dan DP4.

“Dan kami melihat ini sangat berpotensi untuk menjadikan setiap calon yang kalah mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Nah kami tidak ingin penyelenggaraan Pilgub Jawa Tengah ini diribeti dengan urusan-urusan seperti ini. Dan kami meminta KPU mengajak Panwas untuk turut serta dalam kegiatan coklit, sehingga bisa diantisipasi sejak awal Panwas itu tahu duduk masalahnya dimana,” tuturnya.

Arif Awaludin menambahkan, selisih antara DAK2 dan DP4 untuk Pilgub Jawa Tengah, mencapai tujuh juta jiwa. Diharapkan mengikuti perjalanan waktu, selisih itu terus berkurang.

Seperti diketahui, data jumlah penduduk menurut versi Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jateng yang dihitung menggunakan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) sebanyak 39.291.216 jiwa. Sedang Data Agregat Kependudukan Kecamatan (DAK2) dari Kemendagri, jumlah penduduk Jateng sebanyak 32.578.357 jiwa. Sehingga antara data Pemprov dan Kemendagri ada selisih sekitar 6.712.859 jiwa

Indocement Gandeng Konsultan Hidrologi dari Belanda

Pati,- kresnapati - Wakil Direktur Utama PT Indocement Tunggal Prakarsa Franky Welirang mengatakan akan menggandeng konsultan hidrologi dari Belanda sebagai langkah jangka panjang menyelamatkan sumber air sebelum membangun pabrik semen di daerah ini.

"Kami serius berinvestasi di Pati, sehingga dampak bagi sektor usaha, khususnya di bidang pertanian yang membutuhkan pasokan air yang cukup juga perlu diperhatikan," katanya setelah menghadiri temu lapang panen padi pertama musim tanam pertama di Desa Trimulyo, Kecamatan Kayen, di Pati, Selasa (29/1).

Selama ini, kata dia, kekhawatiran warga ketika berdiri pabrik semen, sumber-sumber air akan hilang dan berdampak pada sektor pertanian.

Untuk itu, dia akan melakukan studi hidrologi guna mengetahui aliran air di wilayah pegunungan setempat.

Dalam melakukan studi hidrologi, pihaknya juga ingin melibatkan masyarakat dan tidak asal jadi.

"Batuan kars di wilayah Pati sebagai kawasan lindung juga tetap akan dijaga," katanya
(antaranews.com)

Pekerja Rokok Desak Pencabutan PP 109/2012

kresnapati.com - Pekerja rokok di Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, mendesak pemerintah pusat mencabut PP Nomor 109/2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan, karena berpotensi mengakibatkan pemutusan hubungan kerja secara massal.

Aspirasi pekerja rokok yang tergabung dalam Serikat Pekerja Rokok Tembakau Makanan dan Minuman-Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SP RTMM-SPSI) Kudus itu, disampaikan saat hendak beraudiensi ke DPRD Kudus, Selasa (12/2).

Sejumlah perwakilan SPTMM-SPSI gagal menemui unsur pimpinan dewan maupun legislator Kudus.

Selanjutnya, perwakilan pekerja rokok tersebut mendatangi Bupati Kudus Musthofa sekaligus untuk menyampaikan pernyataan sikapnya soal Peraturan Pemerintah (PP) 109 yang akan mengancam puluhan ribu buruh rokok di Kudus.

"Jika PP 109 tersebut benar-benar diberlakukan, maka ada sekitar 64.400 pekerja yang terancam dirumahkan dari total pekerja yang mencapai 70.000 pekerja," kata Pimpinan Cabang SP RTMM SPSI Kabupaten Kudus Andreas Hua, seusai audiensi dengan Bupati Kudus.

Ia mengatakan, sekitar 92 persen atau 64.400 pekerja dari total pekerja rokok yang ada di Kudus bekerja di sektor rokok jenis sigaret kretek tangan (SKT).

Pasalnya, kata dia, PP 109 tersebut diperkirakan juga memberlakukan ketentuan kandungan tar dan nikotin untuk rokok jenis SKT seperti halnya rokok jenis lainnya.
"Kami pastikan, rokok kretek tidak mungkin bisa memenuhi batas kandungan tar dan nikotin sesuai standar," ujarnya.

Dengan demikian, kata dia, akan banyak perusahaan rokok yang selama ini memproduksi rokok jenis SKT yang akan merumahkan pekerjanya karena aturan tersebut.

Padahal, kata dia, mayoritas pekerja rokok jenis SKT bekerja sejak puluhan tahun, sehingga tidak memiliki keahlian selain bekerja di sektor rokok.

"Kami mengancam, akan menggelar aksi unjuk rasa dengan menutup Jalur Pantura jika tidak mendapat respons pemerintah. Apalagi, upaya komunikasi dengan pemerintah pusat maupun DPR RI juga tidak membuahkan hasil," ujarnya.

Sementara itu, Bupati Kudus Musthofa mengakui, sektor rokok merupakan tulang punggung masyarakat di Kabupaten Kudus.

Dengan adanya PP 109 tersebut, kata Musthofa, pemkab akan berupaya menyelamatkan supaya produk khas daerah tersebut tetap eksis.

"Dengan diberlakukannya PP 109, pemkab akan mendapatkan pekerjaan rumah yang cukup besar," ujarnya.

Ia berharap, Pemerintah Pusat mengkaji kembali PP 109 dengan memepertimbangkan berbagai aspek
(antaranews.com)

ADA SELISIH JUMLAH PEMILIH DI DP4 DAN DPS BISA TIMBULKAN MASALAH

kresnapati.com - Daftar Pemilih Sementara (DPS), hasil pencocokan dan penelitian (coklit), terhadap Data Penduduk Pemilih Potensial Pemilu (DP4) Pilkada Jawa Tengah di Kabupaten Pati, terjadi selisih yang cukup signifikan. Selisih itu mencapai puluhan ribu jiwa.

Anggota KPU Kabupaten Pati Divisi Pemutakhiran Data Pemilih dan Pencalonan Endro Jatmiko, terjadinya selisih dikarenakan beberapa faktor, salah satunya adanya pemilih ganda. Untuk itu, masyarakat yang belum terdata dalam DPS dapat segera melapor ke Panitia Pemungutan Suara (PPS) setempat.

“Masyarakat bisa mencermati DPS itu, sehingga apabila ditemukan hal-hal yang terkait dengan pemilih, khususnya bagi pemilih yang belum terdaftar dan memenuhi syarat untuk memilih, segera berhubungan dengan PPS untuk didata dalam daftar pemilih tambahan,” jelasnya.

Selisih antara DP4 dan DPS Pilkada Jateng di Kabupaten Pati, mencapai lebih dari 70 ribu jiwa lebih. Di DP4 jumlah pemilih tercatat lebih dari 1,1juta jiwa, namun setelah di coklit, didapat  DPS tercatat 1,03 Juta jiwa.

Endro Jatmiko menambahkan,  proses pencermatan DPS akan dilakukan selama dua puluh delapan hari ini, untuk menjamin hak konstitusi warga negara dalam menggunakan hak pilihnya di Pilgub Jateng, 26 Mei 2013 mendatang

KPPT PATI MEMBANTAH KELUARKAN IJIN KARAOKE

kresnapati - Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu (KPPT) Kabupaten Pati, membantah telah menerbitkan ijin baru bagi tempat hiburan karaoke. Untuk mengeluarkan ijin tempat hiburan, seperti halnya karaoke yang banyak diributkan masyarakat, KPPT masih menunggu regulasi yang masih dalam penggodogan di DPRD Pati.

Tiga belas tempat hiburan karaoke yang operasional sekarang ini, sebagian diantaranya ijin yang dikantonginya sudah kadaluarsa. Dan sampai sekarang, KPPT belum pernah menerbitkan ijin gangguan (HO) maupun Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) untuk tempat hiburan karaoke.

Kepala KPPT Pati, Akmal Diharjo usai rapat gabungan bersama Komisi I dan Komisi IV DPRD Pati, Selasa pagi, 12 Februari 2013 mengatakan, pihaknya untuk sementara tidak akan menerbitkan ijin baru usaha hiburan malam karaoke.

“Justru dengan adanya desakan dari Ormas, ijin baru untuk sementara kita pending lebih dulu. Maupun ijin HO nya yang akan habis untuk diperpanjang kita juga pending menunggu Perda yang akan datang. Kalau ada yang baru, berarti itu liar yang perlu ditindaklanjuti dengan pemberhentian operasional,” kata Akmal Diharjo.

Pimpinan Rapat Gabungan DPRD Pati, Muhammad Ali Chabib mengatakan, rapat gabungan yang melibatkan sejumlah SKPD terkait menghasilkan empat merekomendasikan untuk segera ditindak lanjuti.

“Bagi karaoke yang belum berijin wajib diberhentikan operasionalnya. Dan kepada yang sudah berijin wajib diberi pemberian dan pengawasan intensif dari dinas terkait. Kemudian Perda tentang pengaturan tempat hiburan secepatnya diselesaikan, bagi pengusaha karaoke yang akan mengajukan ijin baru tidak akan diberikan sebelum Perda jadi,” katanya.

Rekomendasi hasil rapat gabungan Komisi I dan Komisi IV, yang melibatkan Bappeda, KPPT, Disbudparpora, Bagian Hukum, dan Satpol PP, secepatnya dikirim ke Bupati Pati

KPU KAB/KOTA SE JATENG DIMINTA COKLIT DENGAN BENAR

kresnapati.com  - Pati-  Selisih jumlah pemilih DP4 dan DPS sering menjadi alat calon yang kalah dalam Pilkada, untuk melakukan gugatan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) ke Mahkamah Konstitusi. Untuk itu, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota se Jawa Tengah, diminta melakukan pencocokan dan penelitian (coklit) DP4 Pilgub Jateng, dengan benar.

Saat melakukan coklit Data Penduduk Pemilih Potensial Pemilu (DP4) Pilkada Jawa Tengah, KPU Kabupaten Pati, dan KPU Kabupaten/Kota se Jawa Tengah, diminta untuk cermat. Ini agar Pilkada Jawa Tengah, tidak diributi dengan gugatan calon yang kalah ke Mahkamah Konstitusi.

Anggota Komisi A DPRD Jawa Tengah, Arif Awaludin saat memantau hasil coklit DP4 yang didapat Data Pemilih Sementara (DPS) di KPU Pati, Selasa pagi, 12 Februari 2013 mengatakan, pantauannya ke KPU Kab/Kota se Jawa Tengah, agar pencocokan dan penelitian data pemilih dilakukan dengan benar. Karena ada selisih angka yang signifikan antara Data Agregat Kependudukan per Kecamatan (DAK2) dan DP4.

“Dan kami melihat ini sangat berpotensi untuk menjadikan setiap calon yang kalah mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Nah kami tidak ingin penyelenggaraan Pilgub Jawa Tengah ini diribeti dengan urusan-urusan seperti ini. Dan kami meminta KPU mengajak Panwas untuk turut serta dalam kegiatan coklit, sehingga bisa diantisipasi sejak awal Panwas itu tahu duduk masalahnya dimana,” tuturnya.

Arif Awaludin menambahkan, selisih antara DAK2 dan DP4 untuk Pilgub Jawa Tengah, mencapai tujuh juta jiwa. Diharapkan mengikuti perjalanan waktu, selisih itu terus berkurang.

Seperti diketahui, data jumlah penduduk menurut versi Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jateng yang dihitung menggunakan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) sebanyak 39.291.216 jiwa. Sedang Data Agregat Kependudukan Kecamatan (DAK2) dari Kemendagri, jumlah penduduk Jateng sebanyak 32.578.357 jiwa. Sehingga antara data Pemprov dan Kemendagri ada selisih sekitar 6.712.859 jiwa

TEMPAT USAHA SALON DI PATI BELUM KANTONGI IJIN

kresnapati - Petugas gabungan Satpol PP, Dinkes dan Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu (KPPT) Pati, saat melakukan pengecekan, menemukan sejumlah tempat usaha salon di Pati, belum mengantongi ijin resmi. Baik ijin usaha maupun ijin sertifikasi kesehatan dalam operasinya.

Menjamurnya salon yang banyak beroperasi di Pati, ternyata belum seluruhnya mengantongi ijin dari Pemkab Pati. Bahkan ada diantaranya, diduga menyalahgunakan usaha salon, untuk tempat mesum dan mempekerjakan anak dibawah umur.

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Pati, Suhud, SSos. MM mengatakan, dari hasil razia yang dilakukan dua tim, Satpol PP menemukan beberapa salon yang beroperasi tak memiliki sejumlah ijin yang dipersyaratkan. Seperti ijin gangguan, IMB, ijin tempat usaha, dan ijin sertifikasi dari Dinas Kesehatan.

“Ini banyak indiskasi yang disinyalir masyarakat bahkan untuk prostitusi. Nah ini ada beberapa salon yang diindikasikan seperti itu. Sehingga kami akan menertibkan secara keseluruhan mulai dari masalah perijinan maupun peruntukkannya. Tapi kalau salon bersangkutan sudah sesuai dengan ketentuan, akan tetap kami dukung dan kawal,” kata Suhud, SSos. MM.

Kepala Satpol PP, Suhud menegaskan, pihaknya akan tetap melakukan pemantauan terhadap salon-salon yang beroperasi sekarang ini, melalui operasi rutin dengan melibatkan dinas terkait. Sehingga bila menemukan terjadi penyimpangan, akan dicabut ijin usahanya.

“Seperti tempat untuk lulur atau untuk facial, tata ruangnya sudah menyimpang dari aturan yang ada, tetap akan kami tegakkan aturan dan akan kami tertibkan,” jelasnya.

Untuk tahap awal, Satpol PP baru merazia salon di wilayah dalam Kota Pati, dan akan diteruskan hingga ke kecamatan-kecamatan

10 PELAKU CURANMOR TERJARING OPERASI JARAN CANDI 2013

kresnapati - Sepuluh tersangka pelaku pencurian kendaraan bermotor (curanmor), tertangkap jajaran Polres Pati, selama digelar Operasi Jaran Candi 2013. Saat ini, para tersangka mendekam di sel tahanan Mapolres Pati.

Kesepuluh tersangka yang tertangkap selama operasi tersebut,  merupakan pelaku curanmor di delapan lokasi berbeda. Baik yang dilakukan secara perorangan maupun berkelompok.

Kapolres Pati, AKBP Bernard Sibarani, SIK. MM melalui Kasubag Humas, AKP Siswo Sudiyanto saat gelar perkara di ruang Press Release, Kamis siang, 7 Februari 2013 mengatakan, kesepuluh tersangka pelaku ditangkap selama operasi digelar mulai 21 Januari sampai 7 Februari 2013.

“Ini untuk Polres Pati telah berhasil mengungkap 8 kasus curanmor. Kemudian untuk tersangka yang tertangkap ada 10 orang. Sepeda motor 7 unit, satu bilah belati, dan satu buah kunci T,” katanya.

Kasubag Humas Polres Pati, AKP Siswo Sudiyanto menambahkan, dari kesepuluh tersangka itu, tujuh diantaranya warga Kecamatan Dukuhseti. Diantaranya bernama Suparlan dan Sutrisno warga Desa Kembang, Mulyadi dan Ngateno warga Desa Tegalombo, Kusmanto warga Desa Wedusan, Supriyanto warga Desa Kenanti, dan Affandi warga Desa Alasdowo Kecamatan Dukuhseti.

Sedang tersangka lainnya, masing-masing bernama Wagiman warga Desa Ngening Kecamatan Batangan, Teguh warga Desa Palosan Kecamatan Cluwak, dan seorang pelaku dibawah umur bernama Banto warga Desa Karaban Kecamatan Gabus.

Penyidik bakal menjerat para tersangka dengan pasal 363 KUHP tentang pencurian, dengan ancaman hukuman maksimal 5 tahun (pas fm)

program “Noto Projo Mbangun Deso” dikucurkan

kresnapati - 150 desa di Kabupaten Pati, belum lama ini mendapat dana atau bantuan pembangunan infrastruktur dari Pemkab  Pati. Pemberian bantuan itu, merupakan bagian dari komitmen program “Noto Projo Mbangun Deso”. 

Pemkab Pati pada tahun anggaran 2013 ini, mengalokasikan dana senilai Rp.7,5 Milyar untuk pembangunan infrastruktur kepada 150 desa. Terutama untuk pembangunan jalan desa, kecuali Desa Tambakromo untuk pembangunan Paseban Nyai Ageng Ngerang. Masing-masing desa menerima bantuan senilai Rp.50 juta per desa.

Bupati Pati, Haryanto mengungkapkan, bantuan tersebut merupakan bagian dari program kerjanya “Noto Projo Mbangun Deso”. Bantuan tersebut, bersumber dari APBD Kabupaten Pati tahun 2013.

“Sehingga harapan kami, bantuan Rp.50 juta ini dapat berkembang. Seandainya tidak ada stimulan, tidak ada swadaya minimal dengan bantuan itu dapat melaksanakan pembangunan sesuai petunjuk teknis dari Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kabupaten Pati,” kata Bupati Haryanto.

Dengan dana yang diperuntukkan untuk membiayai perbaikan sarana jalan itu, Bupati Haryanto berharap, dapat mempercepat terwujudnya laju perekonomian masyarakat perdesaan di Kabupaten Pati.

Hanya saja bila desa penerima bantuan, menggunakan dana diluar peruntukkan, harus mendapat rekomendasi DPU Pati. (pas fm)

BUPATI PATI DISOAL TENTANG PILKADES

kresnapati - Puluhan Kades anggota Paguyuban Kepala dan Perangkat Desa Pati (PASOPATI) untuk sementara dapat menerima penjelasan Bupati Pati, terkait surat edaran tentang tahapan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades). Karena surat edaran tersebut, bersifat fleksibel bagi Pemdes dalam melaksanakan Pilkades.

Para Kades yang menyoal terbitnya Surat Edaran tentang tahapan pelaksanaan Pilkades bagi 13 desa, akhirnya beraudensi dengan Bupati Pati, Senin pagi, 4 Februari 2013.

Ketua PASOPATI, Nabiyanto dan Pengurus Parade PASOPATI, Triyono usai audensi mengatakan, jadwal tahapan pelaksanaan Pilkades tetap ada revisi. Yakni sebulan sebelum Kades purna tugas, baru muncul jadual pelaksanaan Pilkades setelah ada pengusulan dari BPD. Selain itu, Bupati juga memberikan peluang Kades yang sudah tidak dapat mencalonkan diri lagi karena aturan, dapat mengajukan pelaksana tugas, atau pejabat sementara dengan catatan atas persetujuan BPD.

“Ini tidak ada harga mati terhadap jadwal yang sudah dikeluarkan Bupati, dan memungkinkan ada revisi-revisi lagi menyesuaikan kondisi pemerintahan dan Peraturan Daerah yang ada. Berdasarkan persetujuan para Kades, dapat menerima apa yang disampaikan Bupati. Namun bila ada peraturan yang baru seperti UU tentang desa setelah disetujui maka, Bupati siap untuk melaksanakan sesuai aturan yang baru,” ujarnya.

Bupati Pati usai beraudensi dengan para Kades mengatakan, SE tentang tahapan pelaksanaan Pilkades di 13 desa tersebut, merupakan bentuk panduan dari Pemkab Pati kepada desa yang Kadesnya akan purna masa jabatan, untuk segera melaksanakan Pilkades.

“Ya kita akan pertajam, karena jadwal yang kita sampaikan itu bukan berarti menyalahi aturan perundangan. Jadwal yang kita sampaikan adalah seusai dengan mekanisme Perda yang ada. Hanya saja Kades menghendaki Pilkades digelar setelah masa jabatan Kades purna tugas. Karena beberapa desa menghendaki agar Pilkades diselenggarakan setelah purna tugas, itupun tidak ada masalah,” katanya.

Sesuai yang tercantum di Surat Edaran (SE) yang sudah dilayangkan kepada Camat menyebutkan, ada tiga belas desa yang dijadualkan harus menggelar Pilkades, pada 27 Agustus 2013, termasuk desa yang jabatan Kadesnya habis masa jabatannya, pada 13 September 2013.

Imlek Pati akulturasi untuk membesarkan NKRI

kresnapati - Menyongsong perayaan tahun baru China (Imlek) 2564 di Pati, akan menjadi sarana untuk memperkokok akulturasi anak bangsa.   Ini karena, dalam perayaannya di Klenteng Hok Tek Bio Jl Setya Budi Pati, akan melibatkan santri pondok pesantren, dan pelajar Islam.

Warga Klenteng Hok Tek Bio, dalam perayaan Imlek tahun ini, akan membawa pesan nuansa kebersamaan, yang juga melibatkan para santri pondok pesantren, dan pelajar Islam di Kabupaten Pati. Bahkan menjelang puncak Imlek, digelar sejumlah kegiatan sosial dan hiburan kepada masyarakat.

Ketua Panitia Imlek Klenteng Hok Tek Bio, Edi Siswanto berharap, melalui perayaan Imlek dapat mempererat kebersamaan dan akulturasi antar sesama anak bangsa.

“Tentunya ini untuk kerukunan beberapa etnis. Diantaranya dari Pondok Pesantren, dengan tidak melihat keyakinannya, karena itu Tuhan yang menentukan. Tapi yang kita lihat itu, kita ini makhluk Tuhan YME, tentunya memiliki jiwa sosial untuk saling menghormati,” katanya.

Menjelang perayaan Imlek, selain menggelar Pasar Imlek Bumi Mina Tani di Jln Setya Budi, pada 6 – 9 Februari 2013, test darah gratis kerjasama dengan KSH, dan donor darah yang akan diikuti Gus Durian dan masyarakat.

Saat puncak perayaan dan ramah tamah, akan dilakukan penyalaan kembang api pada pukul 23.00, yang diawali dengan hiburan rebana, pertunjukkan parade liong samsi, seni bela diri wushu, reog Ponorogo, dan Barongan. Setelah penyalaan kembang api, masyarakat akan dihibur dengan pagelaran kethoprak dengan latar belakang bernuansa klenteng dengan cerita Sam Po Kong

Pimpinan dan pengasuh Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Roudlatul Fallah Gembong, KH Heppy mengatakan, keterlibatannya dalam perayaan Imlek tersebut, untuk membuktikan sikap saling menghormati antar umat beragama, sehingga terbangun akulturasi untuk membesarkan NKRI.

“Sebenarnya sadar atau tidak sadar, kita ini terdiri dari multi etnik dan multi budaya. Katalisatornya ya Pancasila itu, pengaturan masyarakatnya dengan UU. Nah kita dengan teman-teman Tionghoa ini membuktikan dengan perbuatan bukan sekedar perbuatan saja. Masyarakat itu sebetulnya ingin mendekat, tapi tidak tahu caranya, maka dibutuhkan jembatan. Ya kita mengundang ini agar masyarakat tahu, bahwa perbedaan itu bukan berarti menggugurkan persaudaraan,” jelasnya.

Dan pada Minggu, 10 Februari, akan dilakukan kirap ritual untuk keselamatan bangsa, khususnya masyarakat Pati, yang melibatkan marching band dari Ponpes Salafiyah Kajen. (pas fm)

pasang bangku di Jalan yang berlobang

kresnapati - Warga Desa Kayen Kecamatan Kayen, terpaksa menaruh kursi panjang diatas kubangan yang menganga di badan jalan yang menghubungkan Kabupaten Pati dan Kabupaten Purwodadi. Minimal dengan pemasangan kursi ini, kecelakaan yang sering menimpa pengendara sepeda motor tidak terjadi lagi.

Sejak beberapa hari terakhir ini, ada pemandangan yang berbeda di jalur lalulintas alternatif Pati – Purwodadi tepat di Desa Kayen Kecamatan Kayen. Sebuah bangku panjang terpasang dibadan jalan yang berlubang, dan lamban perbaikannya.

Salah seorang warga setempat, bernama Shobri merasa jengkel lambannya dinas terkait untuk memperbaiki kerusakan jalan, yang semakin hari kubangan semakin lebar.  Apalagi banyak pengguna jalan terutama dari luar daerah, yang terjatuh terperosok kubangan dibadan jalan itu.

“Sebagian badan jalan ini memang sengaja kami tutup, karena sering terjadi kecelakaan yang menimpa pengendara sepeda motor. Hampir tiap hari, dua sampai tiga kecelakaan ditempat ini, karena lubangnya cukup dalam dan tertutup oleh air,” Shobri.

Spontanitas beberapa warga itu dilakukan agar tidak ada lagi pengendara sepeda motor yang terjatuh dan menjadi korban kubangan sedalam 15 sentimeter sepanjang dua meter. Apalagi saat malam hari dan turun hujan, kubangan yang tertutup air, akan lebih membahayakan pengendara.

Warga meminta pemangku kepentingan yang bertanggungjawab terhadap akses lalulintas itu, segera melakukan perbaikan, atau penambalan sementara untuk menghindari terjadinya kecelakaan

KPU PATI LANTIK PAW ANGGOTA PPK

kresnapati - Komisi Pemilihan Umum Kabupaten (KPUK) Pati melantik 5 anggota Pergantian Antar Waktu (PAW) Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dari empat kecamatan. Pelantikan berlangusng di aula KPU, Jumat siang, 1 Februari 2013.

Lima keanggotaan PPK di empat kecamatan yang sempat kosong, sudah terisi kembali. Untuk pengisiannya, KPU Kabupaten Pati melantik PAW anggota PPK. Ini agar kinerja PPK semakin efektif, menjelang pelaksanaan Pilgub Jateng, Mei mendatang.

Ketua KPU Pati, Ahmad Jukari mengatakan, kekosongan anggota PPK di empat kecamatan itu, karena personilnya sebagian besar menyatakan mengundurkan diri, dengan alasan untuk berkonsentrasi pada pekerjaan.

“Memang prosesnya kita perintahkan segera terisi, karena untuk Kecamatan Margorejo ada dua anggota PPK yang mengundurkan diri dan perlu kita isi. Sesuai perundang-undangan pleno PPK minimal dihadiri sekurang-kurangnya 4 anggota. Sehingga agar tidak mengganggu tahapan Pilgub 2013, kita melakukan langkah, agar proses pengisian PPK segera dilakukan ketentuan yang berlaku,” katanya.

Ahmad Jukari menambahkan, selain melantik PAW PPK, sebelumnya KPU juga melakukan pengisian Sekretaris PPK dan anggota PPS yang diganti. Itupun, juga karena kebanyakan alasan mengundurkan diri.

“Tapi juga ada yang diketahui sebagai anggota parpol, tapi untuk menjaga netralitas penyelenggara Pemilu, maka proses itu harus dilakukan,” katanya.

Kelima PAW anggota PPK yang dilantik KPU Kabupaten Pati diantaranya, Bambang Setyo Utomo (PPK Tambakromo), Soegiyanto (PPK Tayu), Teguh Pujiantoro (PPK Gembong), serta Tamsir dan Yogi Suwasono (PPK Margorejo).

HASIL PENELITIAN BENDA DIDUGA PENINGGALAN SEJARAH DIKIRIM KE BALAR

kresnapati - Setelah melakukan penelitian awal terhadap temuan benda diduga peninggalan sejarah di Desa Tlogosari Kecamatan Tlogowungu, Disbudparpora Pati, mengirim hasilnya ke Badan Arkeologi (BALAR) Yogyakarta,  dan Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) Jawa Tengah.

Disbudparpora Pati terus menindak lanjuti penemuan perlengkapan alat makan, dan tiga bilah senjata tajam yang diduga peninggalan sejarah. Selama sehari penuh, Disbudparpora mengirim tim untuk melakukan penelitian atas temuan yang diduga peninggalan sejarah berkaitan dengan perjalanan Sam Po Kong (Dampo Awang).

Kepala Disbudparpora Pati, Sigit Hartoko bersama Sekretaris Bambang Santoso didampingi tiga stafnya mengatakan, hasil penelitian fisik terhadap benda-benda yang ditemukan warga di lereng Pandak Desa Tlogosari Kecamatan Tlogowungu telah dikirim ke instansi terkait. Seperti BALAR Yogyakarta dan BPCB Jawa Tengah di Klaten.

“Kami hari ini (Sabtu, 2 Februari 2013,red) telah mengirimkan laporan tertulis Dinas Pariwisata Prov Jateng, kemudian Badan Arkeologi, dan Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) Jawa Tengah,” kata Kepala Disbudparpora, Sigit Hartoko.

Kepala Disbudparpora berharap setelah menerima hasil penelitiannya, kedua instansi tersebut segera menerjunkan tim ke Pati, untuk meneliti   enam piring dan 2 mangkok keramik, sebilah pedang yang diyakini milik Sam Po, serta dua buah keris yang diduga milik Sunan Muria dan muridnya. Saat bersamaan itu, juga diketemukan dua taring harimau dan fosil kerang yang diduga berusia ratusan tahun.

“Namun demikian, temuan benda tersebut merupakan aset yang harus dicari akar kebenaran sejarahnya,” tegasnya.

Seperti penuturan tokoh masyarakat Desa Tlogosari Kecamatan Tlogowungu, Karsudi, benda-benda tersebut ditemukan warga melalui penggalian dibeberapa tempat di lereng Pandak, Senin lalu, 28 Januari 2013