Laman

Jumat, 29 Maret 2013

KEKERASAN TERHADAP ANAK DAN PEREMPUAN MENINGKAT

kresnapati - Angka kekerasan terhadap anak dan perempuan yang terjadi di Pati, masih tinggi. Ini terjadi,  karena ketidaktahuan masyarakat perdesaan akan aturan. Sehingga diperlukan fasilitasi dan pencerahan kepada masyarakat diperdesaan secara intensif, untuk mengurangi hal itu.

Meski dalam ancaman hukumannya berat, namun kasus kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan di Pati masih tinggi. Pada tahun 2012 lalu, di Pati terjadi 27 kasus kekerasan terhadap anak, dan 20 kasus kekerasan terhadap perempuan.

Menurut Direktur LBH Advokasi Nasional Pati, Maskuri Alfaty, kekerasan fisik dan seksual terhadap perempuan dan anak, merupakan kasus yang paling menonjol di Pati.

“Dalam catatan kami, pada tahun 2012, Kabupaten Pati masuk 5 besar di Jawa Tengah, yang angka kekerasan terhadap perempuan dan anak cukup tinggi. Untuk itu, BPP dan KB bersama Pusat Pelayanan Terpadu Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak (PPT KKBGA) Pati melakukan fasilitasi perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan,” ujar Maskuri Alfaty.

Direktur LBH Advokasi Nasional Pati berharap, melalui fasilitasi kepada masyarakat itu, mampu menekan angka kekerasan terhadap perempuan dan anak di Pati. Apalagi sekarang ini, Kabupaten Pati sedang menggencarkan percepatan program Kota Layak Anak.

“Adapun temuan yang menarik bagi kami Tim PPT, yang mana ditemukan fakta bahwa peserta tidak mengetahui kalau berhubungan seksual terhadap seseorang dibawah 18 tahun dapat dipidana meski didasari suka sama suka atau uang, dapat dipidana,” ujarnya.

BPP dan KB bersama PPT KKBGA Pati telah melakukan fasilitasi itu, kepada kader PKK, Majelis Taklim, Ketua RT/RW di Desa Jrahi Kecamatan Gunungwungkal, dan Ketua RW se Kecematan Margoyoso.

Rabu, 27 Maret 2013

Audensi Pendeta dan Pimpinan Gereja se Kabupaten Pati

kresnapati - Kerukunan beragama di Kabupaten Pati, tetap kondusif. Namun para pimpinan umat beragama hendaknya mengintensifkan komunikasi, sehingga permasalahan-permasalahan yang muncul dapat segera terselesaikan.

Kerukunan beragama akan terbangun lebih baik, bila antara pemimpin umat agama mengintensifkan komunikasi. Ini dilakukan, agar munculnya permasalahan yang dapat merusakkan kerukunan dapat diantisipasi. Seperti dengan Ormas Keagamaan seperti NU dan Muhammadiyah.

Hal itu Bupati Pati, Haryanto ungkapkan, pada Audensi Pendeta dan Pimpinan Gereja se Kabupaten Pati, di Pendopo, Jumat pagi, 22 Maret 2013.

Bupati Haryanto berharap, seluruh masyarakat Pati bersatu padu dan mendukung pembangunan yang sedang dilaksanakan Pemerintah. Sehingga kalau, ada sesuatu permasalahan, hendaknya dibicarakan dengan antara pimpinan.

“Kalau sudah ada komunikasi yang intens, pasti kita akan menemukan jalan pemecahan yang baik. Apalagi sekarang ini sudah terbentuk kepengurusan yang baru Badan Musyawarah Antar Gereja (BMAG) se Kabupaten Pati,” ujar Bupati Pati.

Bupati Haryanto mengatakan, pada dasarnya pemerintah sebagai pelayanan masyarakat, berupaya untuk mengayomi dan melindungi semua pemeluk agama. Bahkan pada tahun ini, tidak hanya Masjid dan mushola yang mendapatkan bantuan, tapi juga gereja diberikan bantuan dari pemerintah.

“Bantuan itu memang nilainya masih belum seberapa. Tapi itu merupakan penghargaan dari pemerintah atas upaya dan kerja keras gereja dalam melayani membina umatnya,” katanya.

Audensi para Pendeta dan Pimpinan Gereja dengan Bupati Haryanto, dan Wakil Bupati Budiyono tersebut, diharapkan dapat meningkatkan kerukunan dan persahabatan dengan Pemerintah Kabupaten Pati

135 DESA DI PATI TERLANDA BENCANA ALAM TAHUN 2012

kresnapati - Pemkab Pati mulai mempersiapkan upaya penanggulangan terhadap bencana alam yang sering melanda diwilayahnya. Ini karena  pada 2012 lalu, tercatat seratusan lebih desa di Kabupaten Pati, terlanda bencana alam.

Selama 2012 lalu, 135 desa di Kabupaten Pati terlanda bencana alam. Baik bencana alam angin puting beliung, banjir, kebakaran, tanah longsor maupun kekeringan.

Demikian ungkap Bupati Haryanto, saat menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Pati 2012, pada rapat paripurna DPRD Pati, Senin pagi, 25 Maret 2013.

“Bencana banjir terjadi di 7 desa, angin kencang di 19 desa, kebakaran 26 desa, kekeringan di 83 desa, dan tanah longsor di 2 desa,” katanya.

Untuk upaya pencegahan dan penanggulangannya,  Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Pati, telah mempersiapkan peralatan penanggulangan bencana, memantau kemungkinan terjadi bencana alam selama 24 jam, dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menjaga kelestarian sumber daya alam.

Disisi pengelolaan keuangan, saat menyampaikan LKPj, Bupati Haryanto mengatakan, pendapatan daerah Kabupaten Pati tahun anggaran 2012 mencapai Rp.1,477  triliyun. Atau meningkat dari target yang direncanakan senilai Rp.1,421 triliyun.

“Sedang realisasi penyerapan anggaran hanya mencapai 90,66 persen dari anggaran senilai Rp.1,527 triliyun. Dan realiasasi penerimaan pembiayaan yang ditargetkan Rp.165,117 milyar, terrealiasi Rp. 166,7 milyar, atau meningkat 100,98 persen,” ujar Bupati Pati.

Bupati Pati, Haryanto menambahkan, untuk pos pengeluaran pembiayaan, sampai 31 Desember 2012 terrealisasi 100 persen, dari yang dianggarkan Rp. 13,866 milyar.

SOLAR LANGKA DI PATI

kresnapati - Sejak sepekan ini, BBM jenis solar disejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum SPBU) di Pati, langka. Kelangkaan ini, diduga akibat kebijakan pembatasan distribusi dari PT Pertamina ke SPBU.

Kelangkaan solar akibat kebijakan tersebut, berdampak sejumlah SPBU di Pati kewalahan dan terpaksa menerapkan pembatasan pembeliannya, maksimal Rp.200 ribu.

Pengawas SPBU Pelangitan, Haryanto mengatakan, kelangkaan yang dihampir terjadi seluruh SPBU di Pati, karena pengendalian BBM non subsidi dari Pemerintah, yang berdampak antrean panjang kendaraan.

“Sebetulnya SPBU kita, kalau tidak seperti ini, terjadi antrean panjang 8 ton solar mampu mencukupi kebutuhan untuk 2 hari. Sekarang 8 ton habis dalam sehari, karena lebih banyak tersedot oleh truk-truk, akibat banyak SPBU di Pantura yang kosong,” katanya.

Seorang pengemudi, Suparno asal Rembang mengaku khawatir terjadinya kelangkaan solar di beberapa wilayah seperti ini, karena akan berdampak armadanya tidak bisa beroperasi.

“Setiap hari saya mengisi solar Rp.200 ribu. Sebelumnya memang lancar disetiap SPBU ada, tapi sejak beberapa hari terakhir ini, gak ada, susah kita-kita ini,” ujarnya.

Akibat kelangkaan BBM jenis solar ini, ratusan kendaraan rela antre hingga berjam-jam, bahkan berderet memanjang hingga meluber dan mengganggu kelancaran lalulintas di Jalur Pantura.

KPU GANDENG GURU MAPEL PKn, TINGKATKAN PARTISIPASI PEMILIH PEMULA

kresnapati - ratusan guru Mata Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (Mapel PKn) SMA/SMK dan MA di Pati, diharapkan dapat ikut   mensosialisasikan tata cara Pilgub Jawa Tengah 2013, kepada siswa yang masuk kategori pemilih pemula.

Pemilih pemula yang masih duduk dibangku sekolah di Kabupaten Pati, yang akan memiliki hak suara pada Pilgub Jateng, berkisar 10 persen. Prosentase yang signifikan itu, KPU Kabupaten Pati menjadikan guru Mapel PKn sebagai prioritas sasaran mensoisalisasikan tata cara pemilihan gubernur.

Ketua KPU Kabupaten Pati, Ahmad Jukari menilai, guru Mapel PKn, memiliki peran untuk menyampaikan informasi terkait hak-hak kewarganegaraan kepada siswa didiknya. Terutama kepada murid kelas XII setingkat SLTA, sudah banyak yang memilik hak pilih. Berdasarkan daftar pemilih pada pemilu sebelumnya, pemilih pemula di Kabupaten Pati mencapai 10%.

“Karena sesuai dengan persyaratan yang punya hak pilih adalah berusia 17 tahun atau sudah nikah. Dan kebanyakan kelas III kebanyakan sudah berusia 17 tahun artinya sudah punya hak pilih. Oleh karena itu, mereka merupakan kelompok sasaran yang perlu digarap dan pihak yang paling strategis untuk dilibatkan adalah guru mapel PKn,” ujar Ahmad Jukari, Ketua KPU Kab Pati.

Kepala Disdik Pati, Sarpan menyambut baik gagasan KPU yang melibatkan guru mapel PKn yang matang dalam teori-teori demokrasi, dalam sosialisasi Pilgub Jateng.

“Kehadiran guru mapel PKn ini, akan membantu dalam sosialisasi Pilgub Jawa Tengah, untuk disampaikan kepada anak didiknya melalui pendidikan politik ditingkat sekolah maupun di madrasah. Sehingga anak didik kelas akhir yang sudah berusia 18 dapat menggunakan hak suaranya dengan baik,” tutur Kepala Disdik, Sarpan.

Diharapkan dari keterlibatan guru mapel PKn dalam sosialisasi, dapat meningkatkan kualitas Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah, 26 Mei mendatang.(pasfm)

Sabtu, 09 Maret 2013

KPU TINDAK LANJUTI TEMUAN PANWASLU

kresnapati - Beberapa temuan berkait Daftar Pemilih Sementara (DPS) Panwaslu melalui Petugas Pengawas Lapangan (PPL), akan segera ditindak lanjuti Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pati. Dan temuan itu, Panwaslu telah serahkan kepada KPU, Kamis siang, 7 Maret 2013.

Temuan masalah DPS, oleh Panwaslu Kabupaten Pati, diantaranya masih adanya sejumlah pemilih ganda, orang meninggal dunia yang masih masuk daftar, serta belum terdaftarnya pemilih yang sudah memiliki hak pilih.

Ketua Panwalu Kabupaten Pati, Suyoto mengatakan, temuan petugas pengawas lapangan (PPL) terhadap permasalahan DPS, sudah diserahkan kepada KPU, untuk segera ditindaklanjuti PPS, maupun PPK.

“Data yang kami peroleh itu, salah satunya orang yang sudah meninggal dunia, masih masuk dalam DPS, dan juga ada beberapa pemilih ganda sehingga itu harus ditindak lanjuti oleh Panwas maupun KPU,” kata Ketua Panwaslu, Suyoto.

Ketua KPU Kabupaten Pati, Ahmad Jukari yang diwawancara usai pertemuan dengan Panwaslu mengaku,  pihaknya sudah menerima data temuan PPL terhadap DPS dari Panwaslu, pada 4 Maret lalu. Yang kemudian ditindaklanjutinya dengan penyampaikan temuan itu ke PPS.

“Dan dalam hal itu kita minta PPK agar menyampaikan laporan dari tindak lanjut PPS. Dan tindak lanjut itu ada beberapa laporan, beberapa laporan temuan setelah dicek dilakukan pembenahan memang ada beberapa nama diantaranya sudah masuk di DPS waktu proses coklit. Mungkin yang lainnya yang belum masuk, mungkin sesuai DP4. Tapi setelah dicek di DPS itu, sudah masuk,” kata Ketua KPU Kab Pati, Ahmad Jukari.

Ketua KPU Ahmad Jukari optimis, dengan adanya temuan itu, yang kemudian ditindak lanjuti Panwas bersama KPU, akan mendapatkan perbaikan yang lebih berkualitas. Serta terjadi persamaan persepsi dan meningkatkan peran masing-masing, sesuai tugas pokok dan fungsinya

KARTU JAMKESMAS DAN JAMKESDA PATI DITERBITKAN

kresnapati (7/3), meluncurkan kartu Jamkesmas dan Jamkesda di Ruang Paripurna Gedung DPRD Kabupaten Pati. Sasaran Jamkesmas di tahun 2013 ini mencapai 569.889 jiwa atau 41,55% dari penduduk Kabupaten Pati. “Meski begitu ternyata masih banyak yang belum terakomodir, karena itu kami menyiapkan Rp 10 Miliar APBD untuk program Jamkesda”, terang Bupati Pati Haryanto.

Kebijakan peluncuran program Jamkesda itu didasarkan pada Perbup Nomor 76 tahun 2012. Data kepesertaannya diusulkan oleh pemerintah desa melalui proses selektif dengan uji publik dan disusun sesuai tingkat kemiskinannya. “Batas waktu pembaharuan data oleh tim desa telah selesai pada 28 Februari 2013 dimana jumlah desa yang mengusulkan sebanyak 348 desa (86%) dan yang tidak atau belum sebanyak 58 desa (14%)”, terang Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pati, Edy Sulistyono, dalam laporannya.

Sampai saat ini, lanjut Edy, untuk Jamkesda, jumlah sasaran yang diusulkan adalah 211.056 jiwa atau sekitar 15,36% dari total penduduk Pati. “Padahal 10 Miliar dari APBD itu diperkirakan hanya cukup untuk sekitar 50 ribu warga”, imbuh Edy.

Bila ditotal, imbuh Edy, jumlah seluruh sasaran Jamkesmas dan jamkesda sementara di Kabupaten Pati mencapai 780.945 jiwa atau hampir mencapai 57 % dari jumlah penduduk Pati.

Besarnya sasaran ini, menurut Kepala Dinas Kesehatan, terjadi karena di tingkat desa tim yang ditunjuk cenderung menghindari konflik dengan masyarakat, dan berharap agar Dinas Kesehatan yang akan memverifikasi lebih lanjut.

Menanggapi hal ini, Bupati Pati berharap semua elemen untuk tidak saling menyalahkan.  Haryanto juga menambahkan, andaikata nanti ada warga miskin sakit yang belum terdaftar Jamkesmas maupun Jamkesda, silahkan diusulkan, nanti Tim Verifikasi dari Dinas Kesehatan akan turun mensurvey kondisi riil di lapangan. “Hasil survey itu pula yang nanti menjadi bahan pertimbangan agar rekomendasi saya tepat sasaran’, imbuh Haryanto

63 DESA DI PATI TERIMA DAK PERTANIAN

kresnapati - Pemerintah Kabupaten Pati, tahun ini menerima kucuran dana dari Pemerintah Pusat senilai Rp. 5 Milyar. Dana itu, diprioritas untuk peningkatan kualitas pertanian.

Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan (Dispertanak) Pati, Silvinus Pelo Sibhaboka berharap desa-desa penerima DAK Pertanian ini, dapat meningkatkan produksi pertanian, untuk mendukung program swasambada beras di Kabupaten Pati.

“Itu yang sudah berdasarkan permohonan mereka yang disesuaikan dengan petunjuk teknik Kementerian Pertanian yang sudah memenuhi syarat. Dalam pelaksanaannya nanti, pengertian bantuan yang mereka peroleh itu proyek pengerjaan jalan pertanian yang dikerjakan pihak ketiga,” jelasnya.

Bantuan senilai Rp.60 juta per paket proyek yang diterima setiap desa ini, bersifat stimulan untuk diteruskan oleh masyarakat.

Wakil Bupati Pati, Budiyono berharap, hasil pemanfaatan DAK pertanian ini, dapat dirasakan petani dan masyarakat. Serta dilaksanakan sesuai aturan dan pengajuan proposal.

“Walaupun ini sedikit, tapi harapan kami dapat diterima manfaatnya oleh masyarakat. Ini memang DAK pertanian, sehingga program yang terbangun jalan (infrastruktur) untuk pertanian,” terang Wabup, Budiyono.

DAK Pertanian yang bersumber dari APBD tahun 2013 itu, nantinya akan diserahkan kepada 63 desa di Kabupaten Pati. Masing-masing desa akan menerima bantuan itu, dalam bentuk paket proyek. Seperti proyek pembangunan jalan usaha tani, kegiatan pengelolaan air, dan Sumur Bor

Minggu, 03 Maret 2013

IJASAH DIRAGUKAN KEASLIANNYA DALAM PILKADES DESA TLOGOSARI TLOGOWUNGU PATI

kresnapati  - Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) di Desa Tlogosari Kecamatan Tlogowungu, telah diselenggarakan, Selasa lalu, 26 Februari 2013. Namun pendukung salah satu calon yang kalah dalam Pilkades itu, meragukan legalisir berkas persyaratan Kades terpilih.

Beberapa pendukung calon yang kalah dalam Pilkades di Desa Tlogosari Kecamatan Tlogowungu, mendatangi Panitia Pilkades, di Balai Desa setempat, Jumat pagi, 1 Maret 2013.

Menurut Suhartono, kedatangannya bersama sejumlah warga ke Balai Desa, untuk melihat berkas persyaratan Kades, yang diragukan keaslian legalisir ijazahnya.

“Kami minta kepada Panitia Pilkades, supaya membuka kembali berkas persyaratan lamaran calon Kades Tlogosari 2013 ini, karena kami mengindikasikan yaitu foto copy ijazah legalisirnya hasil scanner,” kata Suhartono.

Ketua Panitia Pilkades, yang juga Sekdes setempat, Nor Hasan mengatakan, pihaknya tidak berani membuka kembali berkas persyaratan Kades terpilih. Kecuali diijinkan oleh pejabat yang berwenang, seperti Panwascam, maupun dari Pemkab Pati.

“Jadi sebelum ada ijin dari Panwascam maupun Pemkab Pati, kami belum berani. Karena ini merupakan dokumen negara, dan untuk meminta atau membukanya harus pake aturan,” ungkap Nor Hasan.

Ketua Panitia Pilkades Tlogosari Kecamatan Tlogowungu, Nor Hasan menegaskan, mempersilahkan warganya untuk menempuh jalur sesuai ketentuan untuk dapat tidaknya, melihat salah satu berkas persyaratan Kades terpilih yang mereka ragukan

Sabtu, 02 Maret 2013

DPS PILGUB TELAH BERAKHIR DAN MENUNGGU TANGGAPAN MASYARAKAT PATI

kresnapati (Pati) - Batas waktu KPU Kabupaten Pati, mengumumkan Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pilgub Jateng, dan tanggapan masyarakat, berakhir 1 Maret 2013. Panitia Pemungutan Suara (PPS) dimasing-masing desa, diharapkan segera merekapitulasi Daftar Pemilih Tambahan (DPTb).

DPS Pilgub Jateng telah diumumkan KPU Kabupaten Pati, sejak 9 Februari sampai 1 Maret 2013. Selama tenggat waktu itu, KPU berharap masyarakat juga menyampaikan tanggapannya terhadap DPS, sebelum ditetapkan menjadi Daftar Pemilih Tetap.
Ketua KPU Kabupaten Pati, Ahmad Jukari kepada PAS Pati mengatakan, sesuai tahapan, program dan jadwal Pilgub Jateng, setelah berakhirnya batas waktu pengumuman DPS dan tanggapan masyarakat itu, PPS akan melakukan pencatatan dan penyusunan DPTb, mulai 2 sampai 4 Maret mendatang.

“Pada 4 Maret 2013, PPS dimasing-masing desa menetapkan DPTb, yang diikuti dengan pengumuman DPTb selama dua hari, dari 5 sampai 7 Maret 2013,” kata Ahmad Jukari.

Ketua KPU Kabupaten Pati, Ahmad Jukari menambahkan, sehari kemudian 8 sampai 31 Maret 2013, PPS harus melakukan penyusunan Daftar Pemilih Tetap (DPT). Sebelum disyahkan dan ditetapkan pada 1 April, selanjutnya PPS selama dua hari 2 sampai 4 April 2013, mengumumkan DPT tersebut, ditempat-tempat strategis yang mudah diakses masyarakat (sdh)

SEMPURNAKAN DPS PILGUB JATENG, PANWAS DAN KPU AKAN BERKOORDINASI

kresnapati (Pati) - Panwaslu dan KPU Kabupaten Pati, akan berkoordinasi untuk penyempurnaan Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pilgub Jateng 2013.

Untuk menghindari salah persepsi terhadap temuan Panitia Pengawas Lapangan (PPL) terhadap DPS, Panwaslu akan mengundang KPU Kabupaten Pati. Rencananya, koordinasi pengawas dan penyelenggara Pemilu tersebut, akan bertemu, beberapa hari mendatang.

Ketua Panwaslu Kabupaten Pati, Suyoto, mengatakan, pihaknya akan mengundang KPU Kabupaten Pati, untuk menyempurnakan DPS, pada Senin pekan depan, 4 Maret 2013.

“Dengan temuan-temuan PPL, untuk data valid dari PPL yang akan diserakan ke KPU, akan diserahkan 4 Maret itu. Ini merupakan upaya penyempurnaan DPS,” ujarnya.

Suyoto mengatakan, setelah menerima soft copy DPS dari KPU, pihaknya juga melakukan pencocokan dan penelitian (coklit) seperti yang dilakukan KPU oleh 406 Panitia Pengawas Lapangan yang tersebar diseluruh desa/kelurahan di Kabupaten Pati.

Ketua Panwalu Pati, Suyoto menambahkan, upaya yang dilakukannya juga untuk mencermati, masih ada tidak warga yang memiliki hak pilih tapi tidak masuk daftar, atau ada tidaknya warga yang tidak memiliki hak pilih tapi masuk dalam DPS Pilgub Jateng 2013

KOMISI IV DPRD PATI KECEWA KARENA KETIDAKHADIRAN KEPALA KEMENAG

kresnapati - Komisi IV DPRD Kabupaten Pati, menyayangkan ketidakhadiran Kepala Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Pati, dalam audensi membahas alokasi DAK MI swasta. Karena tanpa kehadiran orang nomor satu di Kantor Kemenag Pati ini, alokasi DAK MI swasta yang disoal guru madrasah, tidak akan terselesaikan.
Pemberian alokasi DAK MI swasta di Pati, mulai diadukan sejumlah guru madrasah ke DPRD Pati. Para guru madrasah menilai, pemberian bantuan terkesan pilih-pilih, dan tidak merata.
Seorang Kepala MI di Kajen, Riyanto usai audensi di ruang gabungan DPRD Pati, Sabtu, 2 Maret 2013, pihaknya mengadu ke dewan, karena pemberian DAK oleh Kemenag Pati, terjadi kesenjangan antara MI Negeri dengan MI Swasta.
“Dari Kemenag hendaknya mau memperhatikan, karena kami sudah berjuang. Dan saya berharap, Kemenag ada gayung bersambut dengan kami, dalam artian mengimbangi jerih payah guru madrasah,” katanya.
Sekretaris Komisi IV DPRD Pati, Muhammad Ali Chabib, usai memimpin audensi tersebut mengaku kecewa, karena Kepala Kemenag Pati mengabaikan undangan untuk rapat. Padahal kehadirannya, dibutuhkan untuk menjelaskan, soal kesenjangan bantuan untuk pembangunan fisik, dan kesejahteraan yang dikeluhkan guru madrasah.

“Dan jujur saja, Kepala Kantor Kemenag kalau dipanggil DPRD Pati, tidak pernah hadir. Baru satu-satunya yang bersedia hadir memenuhi undangan DPRD ketika Kepala Kemenag Pati dijabat Bapak Noorbadi. Ini benar-benar membuat kami kecewa,” kata Muhammad Ali Chabib.

Komisi IV DPRD Pati, akan mengundang kembali Kepala Kemenag Pati, untuk hadir dalam rapat membahas kesenjangan alokasi DAK, yang dikeluhkan guru MI swasta. Rencananya, setelah hasil rapat dikonsultasikan kepada Ketua DPRD Pati (pasfm)