Laman

Minggu, 29 Desember 2013

Sosok Gus Dur di mata Kapolri Jenderal Sutarman


Sosok Gus Dur di mata Kapolri Jenderal Sutarman

Kresnapati - JAKARTA. Sejumlah orang penting hadir dalam kegiatan Haul Gus Dur ke-4 yang diselenggarakan di kediaman Presiden ke-4 RI (alm) Abdurrahman Wahid di Ciganjur, Jakarta, Sabtu (28/12/2013). Salah satu tamu penting tersebut yakni Kapolri Jenderal Pol Sutarman.

Sutarman merupakan ajudan Gus Dur ketika masih menjabat sebagai presiden dahulu. Orang nomor satu di korps Bhayangkara ini mengaku mendapatkan banyak pelajaran selama menjadi ajudannya. Salah satu hal yang tak dapat dilupakan Sutarman adalah acapkali Gus Dur mengawali pidatonya. Sutarman mengatakan, Gus Dur tak pernah mengucapkan kalimat 'mari kita panjatkan puji dan syukur'.

Ia pun menanyakan hal ini kepada Gus Dur. "Pak Tarman, Puji dan Syukur itu sudah bisa manjat sendiri. Jadi enggak perlu dipanjatin," kata Sutarman menirukan jawaban Gus Dur saat itu.

Perkataan Sutarman kemudian disambut gelak tawa oleh para Gusdurian, sebutan bagi pendukung Gus Dur. Sutarman mengatakan, hingga saat ini akhirnya ia tak pernah menggunakan kalimat tersebut untuk mengawali pidato.

Selain itu, ia menambahkan, Gus Dur pernah berkata bahwa ia kelak akan menjadi Kapolda Metro Jaya dan kemudian menjadi Kapolri. Sutarman mengaku, ia tak pernah bermimpi untuk dapat menduduki jabatan tersebut. Namun pada akhirnya, hal itu menjadi kenyataan.

Lima tahun setelah Gus Dur lengser, Sutarman diangkat menjadi Kapolda Kepulauan Riau. Jabatan tersebut ia duduki selama tiga tahun lamanya. Setelah itu, karir Sutarman terus meningkat. Pada tahun 2008, ia diangkat menjadi Kaselapa Lemdiklat Polri. Seterusnya, ia kembali diangkat menjadi Kapolda Jawa Barat, Kapolda Metro Jaya, Kepala Badan Reserse Kriminal Polri, dan akhirnya pada 2013 dilantik menjadi Kapolri.

“Sayang, sampai Gus Dur meninggal dunia, ia tidak pernah menyebutkan saya akan menjadi presiden,” selorohnya yang kembali disambut gelak tawa para tamu.

Selain Sutarman, sejumlah tamu penting juga turut menghadiri kegiatan tersebut, di antaranya mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD, Wakil Dubes AS untuk Indonesia Kristen Bauer, Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan, dan Ketua Umum PBNU Said Aqil Siradj. Ada pula juga Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahja Purnama, tokoh agama Frans Magnis Suseno, dan mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum.(sumber kontan.co.id)

Di 2014, angka kecelakaan nasional harus ditekan


 Di 2014, angka kecelakaan nasional harus ditekan

KRESNAPATI - JAKARTA. Tahun depan pemerintah perlu mewaspadai dalam menangani transportasi baik darat, laut dan udara, meski menurut Wakil Ketua Komisi V DPR Michael Wattimena sepanjang tahun 2013 ini ada penurunan jumlah korban kecelakaan.

Ia mencatat 30 persen angka kecelakaan turun dibanding tahun 2012. Sebanyak 5.233 kasus kecelakaan terjadi Tahun 2012 saat Operasi Ketupat di Gelar Polri diseluruh Indonesia. Tahun ini angka kecelakaan nasional terhitung 3.675 kasus.

”Penurunannya hingga mencapai 2 ribu kasus tahun ini jika dibanding tahun  2012,” kata Michael dalam pernyataannya, Minggu(29/12/2013).

Dalam catatan Michael ada beberapa kecelakaan yang menjadi perhatian publik pada tahun 2013, diantaranya tabrakan KRL dengan truk pengangkut bahan bakar minyak milik pertamina di jalur kereta api Bintoro, Jakarta Selatan yang menewaskan 10 orang jiwa.

Sebelumnya kecelakaan juga terjadi di Jalan Raya Sukabumi-Cianjur Jawa Barat. Sebuah truk kemasan dengan nomor polisi L 9763 UA, menabrak 10 sepeda motor dan angkutan kota (angkot) yang menewaskan 16 orang. Dan tidak begitu lama kecelakaan terjadi di Kampung Ciloto Kecamatan Cipanas, Cianjur, Jawa Barat 27 Februari 2013.

Kecelakaan Bus pariwisata Mustika Mega Utama menabrak dinding tebing, akibatnya,18 orang meninggal dunia dan belasan lainnya luka-luka.

Disusul di Simalungun Sumatera Utara, bus yang membawa para pelajar SMA masuk ke sungai pada 28 Februari 2013. Sementara di Tanjung Pinang Kepri, terjadi tabrakan beruntun yang melibatkan enam mobil dan satu sepeda motor pada hari yang sama.

Dan belakangan ini yang menjadi perhatian publik potret transportasi nasional yakni pemblokiran Bandara Tureleo oleh Bupati Ngada, Nusa Tenggara Timur.

Belum lagi kecelakaan yang dialami putra musisi Ahmad Dhani, Dul. Dul bersama rekannya Noval mengalami kecelakaan saat mengendarai mobil Mitsubishi Lancer di Tol Jagorawi KM8 arah selatan, Minggu (8/9/2013) sekitar pukul 01.45 WIB.

Kendaraan yang ditumpangi Dul Mobil Lancer B 80 SAL menabrak mobil Daihatsu Gran Max B 1349 TEN, dan Toyota Avanza B 1882 UZJ, akibatnya enam orang  tewas dan belasan orang mengalami luka-luka. Hal tersebut itu juga menjadi perhatian pihak kepolisian dan pro kontra masyarakat karena pengemudi masih dibawah umur.

Karena itu Ketua Departemen Perhubungan DPP Partai Demokrat ini meminta kepada pemerintah untuk tidak lengah dalam mengatasi transportasi nasional, sehingga tidak terjadi lagi kecelakaan.
Rentetan potret transportasi menjadi perhatian khusus dirinya. Dan kedepan politisi yang duduk di Komisi V dengan mitra kerjanya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perhubungan mendorong segera dilakukan evaluasi secara menyeluruh dari semua pemangku kepentingan untuk mengurangi kecelakaan yang terjadi sepanjang tahun 2013, melalui pembentukan FORUM LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN  sebagaimana diamanatkan dalam UU Nomor 22 tahun 2009

"Kita harapkan pada tahun 2014 angka kecelakaan mulai berkurang, tentunya semua elemen harus menjaga dan berkerjasama, seperti kepada masyarakat sadar dan taat kepada peraturan, dan pemerintah harus segera mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan penyebab terjadinya kecelakaan. Khususnya Kementerian Perhubungan harus segera menelaah penyebab terjadinya kecelakaan, seperti rambu-rambu, pendidikan bagi sopir dan lain-lain,"ujarnya.

"Sehingga kedepan tidak lagi terjadi kecelakaan yang mengakibatkan korban jiwa dan kerugian lainnya,"tambahnya.

Ia juga berharap kedepan adanya kewaspadaan dari dari jajaran Kementerian Perhubungan, Korlantas, Jasa Marga serta masyarakat akan mengurangi kecelakaan.

"Berdasarkan UU Nomor 22 tahun 2009 yang menjadi leader adalah Kepolisian, sementara Departemen Pekerjaan Umum dan departemen  Perhubungan sebagai pendukungnya. Dan bilamana kendaraan sudah dijalan raya itu sudah tanggung jawab kepolisian dari pencegaan dan penanggannya," katanya.

Menurut Michael 30 persen angka kecelakaan diakibatkan marka jalan. Ia juga meminta agar masyarakat mematuhi peraturan perundang-undangan dan dilaksanakan semestinya.

"Karena kecelakaan tidak hanya menimpa sopir, juga penumpang, serta masyarakat,"katanya.

Michael juga meminta agar Kementerian Perhubungan lebih gencar melakukan pengecekan terhadap kendaraan umum, baik kendaraannya maupun kedisplinan para sopir.

"Tentunya agar kejadian serupa tidak terulang," katanya (KONTAN.CO.ID)

Survei UI: Risma Potensial Saingi Jokowi di Pilpres 2014


 

kresnapati - Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo selalu menduduki posisi nomor wahid dalam beberapa survei elektabilitas dan popularitas capres 2014. Namun ada beberapa tokoh yang mampu menyaingi Jokowi. Tokoh yang dinilai paling potensial menyaingi Jokowi adalah Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini.

"Kehadiran Jokowi menjadikan pola capres berubah dan kurang sehat, Jokowi harus dilawan dengan kandidat-kandidat lain. Di antara kedua belas lawan tanding Jokowi, Risma menduduki pesaing teratas," kata Ketua Laboratorium Psikologi Politik UI, Hamdi Muluk dalam surveinya bertema "Siapa lawan tanding Jokowi" di Hotel Morissey, Jl Wahid Hasyim, Jakarta Pusat, Minggu (29/12/2013).

Responden survei ini adalah 61 pakar yang terdiri dari akademisi, pengamat politik, tokoh pers, LSM, konsultan politik, politikus, profesional serta pemuda atau mahasiswa. Survei diadakan dengan Focus Group Discussion (FGD) di Hotel Amaris, Jakarta Selatan pada 19 November 2013 lalu.

Metode statistik yang digunakan yaitu Delphi Methods, metode tersebut merupakan cara untuk mendapatkan informasi membuat keputusan, menentukan indikator, parameter, dan reliabel dengan mengeksplorasi ide. Dalam hal ini menggunakan penilaian dengan angka 1 yaitu paling rendah hingga tertinggi yaitu 10.

Para pakar menelorkan 21 nama, kemudian disaring menjadi 12 nama dengan kriteria berusia di bawah 55 tahun, memiliki integritas yang baik atau tidak terlibat kasus hukum, mampu menginspirasi, mempunyai prestasi, dan berasal dari kalangan birokrat, konglomerat, serta profesional. Survei juga mengabaikan unsur popularitas, elektabilitas dan pernyataan kesediaan calon untuk dicapreskan

Dalam kandidat lawan tanding Jokowi tidak hanya Risma yang berpeluang menandingi Jokowi. Dalam survei Laboratorium Psikologi Politik Universitas Indonesia itu ada 4 tokoh lain potensial menyaingi Jokowi yakni Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), Anies Baswedan, Chairul Tanjung serta Abraham Samad yang berada dalam 5 besar.

"Tri Rismaharini dan Ahok merajai kandidat lawan tanding Jokowi di Pilpres 2014, namun Risma masih di atasnya Ahok, Ahok itu masih kurang dalam stabilitas emosi. Chairul Tanjung menonjol dalam kemampuan leadership dan manajerial, Abraham Samad sangat kuat dalam moral integritasnya dan Anies Baswedan unggul dalam kemampuan politiknya," paparnya (sumber detik.com)

Selasa, 30 Juli 2013

PEMUDA DS ROGOMULYO KAYEN HAMPIR BENTROK ......

Pati, Kayen – kresnapati - Pengeroyokan dan penganiayaan hampir menyulut emosi warga desa untuk menggruduk desa tetangga.  Untungnya rencana untuk menggrudug itu,  berhasil diredam perangkat desa dibantu beberapa petugas Polsek Kayen.

Pemuda Desa Talun nyaris menggrudug ke Desa Rogomulyo yang masih satu wilayah di Kecamatan Kayen, Minggu malam, 28 Juli 2013. Ini terjadi, menyusul terjadinya penghadangan dan pemukulan dua pemuda Desa Talun oleh  sekelompok pemuda di Desa Rogomulyo. Namun Perangkat Desa dibantu aparat kepolisian dari Polsek Kayen, berhasil  meredam aksi tersebut, dengan mengumpulkan pemuda di Balai Desa Talun.


Menurut korban Hadi, saat itu dia  mengendarai sepeda motor berboncengan dengan Prasetyo melintasi jalan Desa Rogomulyo yang melaju dengan kencang. Setelah itu, dia dihadang dan dipukuli sekelompok pemuda, hingga melangalami memar di wajah dan kepalanya.
Saat itu saya dihadang dan dipukuli oleh sekitar sepuluhan orang.  Karena saat itu, saya mengendarai kendaraan dengan kencang,” katanya.

Salah seorang warga Desa Talun  bernama Zaenal Arifin mengaku, kedatangannya bersama puluhan pemuda lainnya ke Balai Desa, untuk meminta agar pelaku penghadangan dan pemukulan segera ditindak lanjuti. Sehingga konflik  antar warga dari kedua desa tidak ulang.

“Kami datang ke Balai Desa untuk menuntut agar perkara pengeroyokkan dan penganiayaan ini segera ditangani Polsek. Karena sebelumnya juga terjadi hal serupa sebelum puasa, tanggal 22 Juli 2013,” katanya.

Kanit Reskrim Polsek Kayen, Aipda Suyoko mengatakan,  kedatangannya bersama beberapa Polisi lainnya ke Balai Desa untuk meredam emosi warga, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Karena sempat tersulut akan ada  rencana akan balasan dari pemuda Desa Talun.

“Untuk saat ini kita berusaha menangani sesuai dengan prosedur yang berlaku, melakukan pemanggilan dan seandainya sudah sesuai dengan aturan, kita akan lakukan penangkapan terhadap pelaku pengroyokan dan pemukulan,” jelas Kanit Rekrim.

Selain melakukan proses hukum yang berlaku, Polsek Kayen juga melakukan pembinaan terhadap masyarakat, agar tidak melakukan tindakan anarkhi. Setelah mendapatkan penjelasan dari Perangkat Desanya dan aparat Polsek Kayen, akhirnya warga membubarkan diri.(kresna)

Sabtu, 27 Juli 2013

ISU SEMEN DAN JALAN RUSAK ......

Pati, Juwana - kresnapati - Selama beberapa hari kunjungan kerja dimasa resesnya, anggota DPD RI asal Perwakilan Jawa Tengah, Poppy S Dharsono, turun kedaerah-daerah.  Saat bertemu dan berdialog dengan masyarakat didaerah yang diwakilinya, dia lebih banyak menerima persoalan penolakan pabrik semen dan infrastruktur  jalan  yang rusak.

Anggota DPD RI, Poppy S Dharsono,  diwawancara usai mengisi resesnya di Juwana, Rabu lalu, 17 Juli 2013 mengaku, penolakan kuat terhadap kehadiran pabrik semen, banyak disuarakan masyarakat dari Kabupaten Pati dan Kabupaten Grobogan. Mereka beralasan, kawatir kehadiran penambangan semen, justru akan merusak lingkungan sekitarnya.

“Kita tahu Pemerintah perlu devisi dari semen, tapi masyarakat juga memiliki hak apalagi yang tinggal diatasnya untuk menolak. Kan...ada undang-undang AMDAL dan segala macamnya. Saya kira...industri yang bersifat industri berat tidak dilakukan ditengah-tengah masyarakat dimana saja disilahkan. Saya juga setuju sekali nuklir yang di Jepara juga ditolak, karena masyarakat kita berkembang,” ujar Poppy S Dharsono.

Selain masalah penolakan pabrik semen, keluhan yang banyak disampaikan masyarakat kepadanya, soal infrastruktur jalan. Terutama kondisi jalan yang rusak di Kabupaten Grobogan.
Menurut DPD RI asal Perwakilan Jateng ini, kerusakan jalan yang bukan hanya milik Kabupaten dan Provinsi saja, tapi Pemerintah Pusat harus turun untuk penanganannya. Karena struktur tanah di daerah tersebut, mudah goyah.

“Tentunya pemerintah memiliki tugas, agar jalan menjadi baik. Sehingga masyarakat dapat hidup tentram sebagai warga negara Indonesia. Nah ini harus menjadi perhatian Pemerintah, sudah puluhan tahun kok didiamkan.  Kalau pemerintah bisa punya pesawat pribadi untuk Presiden, kenapa tidak jalan ini yang didahulukan. Ini menjadi tidak adil ketika pemerintah/eksekutifnya sangat luxurius sementara rakyatnya masih miskin, dan jalanan masih susah,” tegas Poppy S. Dharsono.

Anggota DPD RI, Poppy S Dharsono berjanji akan membawa masukkan dari masyarakat yang diwakilinya, untuk dapat segera dibahas di DPR bersama Pemerintah Pusat di Jakarta. (sdh)

JALUR PATI - KAYEN RUSAK PARAH

Pati, Kota - kresnapati - Jalan Provinsi yang menghubungkan Pati – Purwodadi,  turut Dukuh Ngeluk Desa Panjunan sepanjang 5 KM kearah selatan dalam kondisi rusak. Sehingga pengendara baik roda dua maupun roda empat atau lebih, harus ekstra hati-hati.

Kondisi jalan di jalur Pati – Purwodadi, mulai Jln Mr Iskandar hingga Desa Karaban Kecamatan Gabus menjelang jembatan Tanjang, rusak.  Banyaknya lubang dibadan  jalan, mengharuskan pengendara yang melintasi jalur tersebut, berjalan perlahan, untuk menghindari kerusakan pada kendaraannya. Terutama untuk kendaraan angkutan barang.

Salah seorang pengendara Ali warga Kayen mengaku,  kerusakan jalan penghubung antar Kabupaten  itu rusak,  sejak tiga bulan terakhir. Sehingga saat melintas melintas di jalur tersebut, sering menemui pengendara truk mengalami kerusakan patah as, kempes ban. Parahnya kerusakan jalan, akibat jalan sering dilewati kendaraan bermuatan berat.

“Kita mau Pati hendak ke Sukolilo, yang biasanya sampai disana jam 7, tapi dengan adanya kerusakan jalan ini, kita terlambat. Kadang setengah jam bahkan sampai satu jam.  Kalau dari Kayen – Sukolilo sudah baik, cuman yang disini hingga ke Karaban yang rusak parah,” turut Ali.

Kerawanan makin mengkhawatirkan, ketika malam hari disertai hujan  dan tanpa penerangan, terutama bagi pengendara kendaraan roda dua. Untuk menghindari terjadinya kecelakaan, masyarakat terutama pengendara berharap pemerintah segera melakukan perbaikan.  Sehingga menjelang mudik,  jalur  Pati – Purwodadi, masyarakat dapat mengakses dan dinikmat perjalanannya. (sdh)

KAPOLRES PATI "Bentor Belum Bisa dilegalkan"

Pati, Kota - kresnapati - Keberadaan becak bermotor (Bentor), diharapkan dapat menyesuaikan undang-undang lalulintas, untuk bisa eksis. Kalau tetap membandel dengan kontruksi yang belum teruji kelayakan jalannya, dalam tiga bulan, Polisi akan menindak tegas melarang mereka beroperasi. 

Sebagai angkutan penumpang, becak bermotor masih jauh dari kelayakan jalan. Selain rakitannya menggunakan las bengkel, kontruksi tempat duduk dibagian depan juga membahayakan penumpangnya.
Kapolres Pati, AKBP DR Bakharrudin MSi saat audensi dengan paguyuban bentor diruang Pragola Setda Pati menegaskan, bentor yang berada di Pati belum dapat dilegalkan. Kalau harus memaksa minta dilegalkan,  Undang-undangnya harus diubah lebih dulu.

“Andaikata ada  perda atau menuntut perda agar bentor dapat dilegalkan, berarti paguyuban bentor menuntun Bupati sama Dewan melanggar Undang-undang. Padahal perda  harus mengacu pada aturan yang ada diatasnya. Di Indonesia ada ratusan Perda yang melanggar Undang-undang,” tegas AKBP DR. Bakharrudin MSi.

AKBP DR Bakharrudin menjelaskan, para pemilik bentor untuk menyesuaikan agar mengubah alat transportasi tersebut, sesuai ketentuan Undang-undang. Dan waktu tiga bulan, selain untuk sosialisasi, juga untuk memberikan kesempatan agar para awak bentor dapat melunasi kredit-kreditnya lebih dulu.

Senada dengan Kapolres Pati, Bupati Haryanto mengatakan, keberadaan bentor melanggar ketentuan. Oleh karena itu, keberadaannya ditoleransi hingga tiga bulan kedepan, untuk menyesuaikan dengan ketentuan yang dipersyaratkan.

“Yang memiliki bentor maupun pengusaha bentor harus menyesuaikan perundang-undangan yang ada. Karena undang-undangnya sudah jelas,” katanya.

Hingga saat ini,  keberadaan bentor diwilayah Kabupaten Pati, mencapai 257 unit. Jumlah ini menjadi yang terbanyak di Jawa Tengah, dan kesemuanya belum mengantongi uji kelayakan jalan. (sdh)

JALAN PANTURA DIBIDIK KPK

Pati, Kota - kresnapati - Perbaikkan jalan Pantura, kini menjadi sorotan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Seiring dengan bidikan KPK tersebut, DPRD Pati meminta kontraktor dalam pengerjaannya sesuai dengan tender.

DPRD Kabupaten Pati meminta kontraktor proyek perbaikkan jalan pantai utara (pantura) diwilayah Pati, untuk mengerjakannya sesuai dengan tender.  Karena, pengerjaan proyek perbaikkan jalan pantura menjelang lebaran, menjadi sorotan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Saat diwawancara jurnalist terkait hal tersebut, Ketua DPRD Pati, Sunarwi SE MM mengatakan, kontraktor atau pelaksana proyek, dalam mengerjakan proyek pembenahan jalan, yang akan dilalui pemudik dikerjakan sesuai aturan dan jangan sampai dikorupsi.

“KPK sudah mengatakan akan mengawasi betul pengerjaan proyek di jalur Pantura. Saya berharap kontraktor yang sudah dipercaya untuk melakukan pengerjaan dan menggunakan dana yang sudah dialokasikan supaya benar-benar dikerjakan sesuai dengan tender yang disepakati,” kata  Sunarwi.
Ketua DPRD Sunarwi berharap, ketepatan pelaksanaan pekerjaan sesuai tender, akan meringankan semua pihak, ketika ada pemeriksaan dari badan pengawas maupun KPK.

Mengenai waktu pengerjaan pembenahan jalan, Sunarwi mengatakan, pembenahan jalan memang selalu dilakukan selepas selesainya musim penghujan. Sebab jika dipaksakan dikerjakan masih dalam musim penghujan, maka dana yang dialokasikan akan sia-sia.

“Kadangkala memang tender mulai dijalankan setelah musim penghujan. Bulan ketiga sampai kelima (Maret- Mei-red) masih ada curah hujan. Jika ngotot dilakukan masih dalam musim  hujan tidak ada manfaatnya. Jika proyek dikerjakan dalam musim penghujan maka hasilnya tidak akan optimal dan konstruksi jalan tidak akan bertahan lama,” ujar Ketua DPRD Sunarwi.

Mengenai pengawasan untuk penggunaan PAD (Pendapatan Asli Daerah) pihaknya mengundang  SKPD terkait untuk mengetahui target yang sudah didapat, juga sekaligus agar mengetahui dalam penyusunan APBD Peruabahan mana yang masih perlu dievaluasi.(sdh)

Waspadai cuaca ekstrim, akibatkan munculnya penyakit pada unggas

Pati, kresnapati - Perubahan cuaca seperti sekarang ini, masyarakat diharapkan untuk berhati-hati. Karena kondisi cuaca seperti ini, memungkinkan munculnya penyakit pada unggas, bahkan mengakibatkan kematian unggas dalam jumlah besar.

Dalam beberapa pekan terakhir, Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan (Dispertanak) Pati menerima laporan dari masyarakat, tentang matinya ayam dan itik dalam jumlah besar.  Kejadian itu dilaporkan, karena masyarakat takut ayam dan itik mati akibat flu burung.

Kepala Dispertanak Pati, melalui Kabid Kesehatan Hewan Dan Perlindungan Tanaman, Dispertanak Pati, Niken Trimeiningrum mengungkapkan, laporan yang masuk terkait kematian ayam dan itik dalam jumlah besar, diterimanya dari Kecamatan Sukolilo dan Kecamatan Margorejo.

“Kemarin dari laporan terakhir memang ada beberapa wilayah yang melaporkan ada kematian itik maupun ayam dalam jumlah cukup banyak, sehingga harus diwaspadai. Bukan berarti harus takut, tapi harus segera melaporkan kepada petugas yang ada dikecamatan masing-masing, agar segera ditindak lanjuti untuk mengetahui penyebabnya,” pinta Niken Trimeiningrum.

Niken Trimeiningrum berharap, masyarakat tidak perlu takut dengan munculnya penyakit pada unggasnya. Namun yang diperhatikan terutama selalu menjaga sanitasi (penyehatan) lingkungan, dan pemberian disinfektan secara rutin dilingkungan kandang, untuk mencegah penyakit pada unggas.

“Bila tidak ada dis-infektan dapat diganti dengan air bekas cucian,  ketika ibu-ibu habis mencuci pakaian, air sabun bekas cucian dapat berfungsi sebagai dis-nfektan,” terangnya.

Masyarakat juga diharap untuk segera melapor ke Dispertanak Pati, atau kepada mantri hewan dan petugas PPL diwilayah kecamatan. (sdh)

Jumat, 26 Juli 2013

AKP Yahya dan Tersangka Tewas, Masuk Jurang Bersama

MAGELANG, kresnapati - Kanit Resmob Polda Jateng AKP Yahya Renaldy Lihu (49) meninggal dunia setelah terjatuh ke dalam jurang sedalam sekitar 150 meter. Lokasi jurang ini masuk wilayah Dusun Petung, Desa Ngablak, Kecamatan Windusari, Kabupaten Magelang.

AKP Yahya meninggal dunia akibat mengalami luka-luka parah di sejumlah bagian tubuhnya, terutama bagian dada. Meski sempat mendapatkan perawatan di Puskesmas Windusari, nyawa AKP Yahya tidak tertolong.

Adapun tersangka penipuan dan penggandaan uang Muhjaro (45 tahun) meninggal dunia di TKP. Mereka terjatuh ke dalam jurang pada Kamis pagi sekitar pukul 05.00 WIB. Pada bagian bawah jurang terdapat sungai kecil dengan tumpukan batu-batu besar. Diduga mereka meninggal dunia akibat terbentur batu-batu tersebut.

Menurut sebuah sumber, AKP Yahya masih sempat menembak 2 kali ke arah Muhjaro, yang berusaha melarikan diri. Setelah sempat kritis selama 2 jam, polisi humoris tersebut akhirnya meninggal dunia.

Lokasi jurang ini sangat terpencil dan jauh dari permukiman penduduk sehingga menyulitkan proses evakuasi. Petugas harus berjalan kaki sejauh 1-2 km melewati jalan setapak untuk bisa mencapai lokasi. Mereka masih harus turun ke jurang sedalam sekitar 150 meter.

AKP Yahya baru bisa dievakuasi sekitar pukul 08.30. Selanjutnya ia dibawa ke Puskesmas Windusari dan kemudian ke RSU Tidar Kota Magelang. Sekitar pukul 13.00 WIB, jenazah AKP Yahya dan Muhjaro dibawa ke RS Bhayangkara Kota Semarang dengan menggunakan dua ambulans.
Selain petugas, keluarga AKP Yahya dari pihak istri juga turut serta di dalam ambulans. Kebetulan istri AKP Yahya AKP Indarti merupakan warga asli Magelang. Anggota Propam Polda Jateng itu kelahiran Kampung Sanggrahan, Kelurahan Wates, Kecamatan Magelang Utara (

SABHARA VS BRIMOB

SEMARANG, kresnapati - (25/07) Satuan Perintis Direktorat Shabara dengan Satuan Brimob Srondol, Polda Jawa Tengah (Jateng), bentrok sekira pukul 00.00 WIB.

Kedua satuan ini, bentrok diduga adanya kesalahpahaman melalui pesan singkat BlackBerry Massenger (BBM).

"Dugaan sementara kejadian itu dipicu dari hubungan percakapan kedua anggota melalui BBM. Ya kemungkinan ada kata - kata yang menyinggung satuan Brimob," kata Kapolda Jateng Irjen Dwi Priyatno saat dihubungi, Kamis (25/07/2013).

Menurutnya, rombongan anggota Brimob ini hanya mencari kejelasan maksud dari isi BBM ke anggota Shabara. "Maksud kedatangan rombongan dari Brimob sebetulnya hanya untuk mencari kejelasan maksud isi BBM dari anggota Shabara itu. Namun entah mengapa terjadi gesekan antara dua satuan itu," tambahnya.

Untuk mengatasi hal-hal yang tidak diinginkan, Dwi pun langsung menggelar apel malam di Asrama Direktorat Shabara Polda Jateng di Jalan Hadi Subeno Mijen Kota Semarang, Jateng.

Dalam kejadian itu, sebanyak empat orang dari Satuan Sabhara harus mendapatkan perawatan. Semua korban dari Shabara. Perisriwa ini, sendiri sudah dalam penanganan Propam Polda Jateng. (dik-smg)

Kades Diminta Waspada Penipuan Bantuan Kementerian

BLORA, suaramerdeka.com - Para kepala desa dan perangkat desa di Blora diminta mewaspadai penipuan dalam program bantuan yang mengatasnamakan kementerian tertentu. Bantuan tersebut biasanya ditawarkan melalui surat yang ditujukan kepada desa tertentu.

Surat itu ditandatangani pejabat di kementerian ataupun menteri. Hanya saja untuk mendapatkan bantuan harus dengan persyaratan tertentu, yakni dengan terlebih dahulu menyetorkan uang yang kadang disebut dengan dana pendampingan.

‘’Kami minta untuk berhati-hati. Surat mendapatkan bantuan sekilas sangat menyakinkan karena ditandangani pejabat kementerian. Namun sejatinya itu pemalsuan surat. Ada ciri tertentu surat yang benar dari kementerian, misalnya hanya ditandangani satu pejabat saja,’’ ujar Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Blora, Samgautama Karnajaya, Jumat (26/7).
Menurutnya seiring dengan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM), pemerintah pusat melalui kementerian terkait menyiapkan sejumlah program kompensasi dari kenaikan harga tersebut. Kompensasi itu untuk individu warga, keluarga, maupun desa.

Program bantuan di desa tersebut diantaranya pembangunan infrastruktur dan lain sebainya yang kerap dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab untuk meraup keuntungan.
Caranya antara lain dengan melakukan aksi penipuan melalui surat.(sdh)

LOWONGAN KERJA DI BANK INDONESIA ( BI )

KRESNAPATI - JAKARTA -- Tertarik menjadi pegawai di bank sentral, Bank Indonesia (BI)? Kalau jawabannya iya maka siapkan sekarang diri Anda untuk mendaftar sekarang juga.
Pasalnya mulai hari ini 26 Juli 2013, BI membuka penerimaan calon pegawai untuk memberi kesempatan kepada Warga Negara Indonesia (WNI) bekerja dan mengembangkan karir di bank sentral.
Informasi yang dihimpun dari situs resmi BI di Jakarta, Jumat  (26/7/2013)  menyebutkan penerimaan calon pegawai dibuka melalui jalur Pendidikan Calon Pegawai Muda (PCPM) .
Penerimaan calon pegawai Bank Sentral ini dilakukan melalui jalur PCPM. Penerimaan dibuka 26 Juli hingga 1 Agustus 2013 mendatang.

Persyaratan jenjang pendidikan untuk jalur Program Pendidikan Calon Pegawai Muda Bank Indonesia (PCPM – BI) harus minimal  lulus sarjana Strata 1 (S1), memiliki kemampuan bahasa Inggris aktif , bersedia menjalani ikatan dinas dan melepas ikatan dinas dari institusi lain.

Adapun persyaratan umum pelamar antara lain WNI, IPK minimal 3,0 (skala 4,0), tidak memiliki saudara kandung/suami/istri yang bekerja sebagai pegawai atau calon pegawai BI.  Informasi selengkapnya dan pengiriman aplikasi, silahkan kunjungi:
https://bi.experd.com

Persyaratan Umum :
1. Warga Negara Indonesia (WNI)
2. Pendidikan minimal S1 dengan IPK minimal 3.00 (dari skala 4.00)
3. Usia maksimal per tanggal 26 Juli 2013 : 26 tahun untuk S1 dan 28 tahun untuk S2.

Dalam pengumuman itu dijelaskan bahwa  keputusan untuk memanggil pelamar dan penentuan hasil seleksi sepenuhnya merupakan kewenangan Bank Indonesia serta tidak dapat diganggu gugat.
Serta selama proses seleksi, Bank Indonesia tidak melayani surat menyurat, email dan sarana komunikasi lainnya. Kepada peserta tidak akan dipungut biaya apapun.
Sekadar catatan kresnapati, salah satu instansi yang pegawainya bergaji besar diatas rata-rata gaji pegawai adalah pegawai Bank Indonesia (sdh)

Selasa, 02 April 2013

PENERIMA RASKIN DI PATI TURUN

kresnapati - Penyaluran raskin kepada rumah tangga sasaran (RTS) dilapangan, kini terpengaruh dengan berkurangnya kuota. Rata-rata pengurangan penerima raskin ditingkat Kabupaten/kota berkisar 16 persen dari tahun sebelumnya.

Rumah Tangga Sasaran penerima beras untuk warga miskin (Raskin) di Pati tahun ini dibanding tahun 2012 lalu, turun. Penurunan pagu penerima raskin ini secara nasional rata-rata berkisar 16 persen.

Kepala Bulog Sub Divre Pati, Tata Sutarna melalui Kasi Pelayanan Publik, Suyoko mengatakan, akibat pengurangan pagu tersebut, berpengaruh pada pendistribusian atau pelaksanaan dilapangan. Sehingga pendsitribusian beras raskin sempat tertunda satu bulan, untuk seluruh wilayah di Pati.

“Jadi harus sosialisasi ketingkat pelaksana, sehingga pendistribusian beras raskin untuk bulan Januari tidak dapat didistribusikan pada bulan yang sama. Dengan adanya permasalahan seperti itu, lokasi Januari terpaksa di salurkan pada bulan Pebruari. Jadi untuk bulan Pebruari ada dua kali penyaluran. Karena pada Januari belum siap pelaksanaannya,” kata Suyoko.

Selain pengurangan pagu, kata Kasi Pelayanan Publik pada Bulog Sub Divre Pati, Suyoko, komplain yang ditemukan tim monitoring dan evaluasi kebanyakan, permasalahan beras raskin yang semestinya untuk warga miskin, dibagi rata ditingkat pelaksana.

DAK BIDANG PENDIDIKAN HARUS TEPAT SASARAN

kresnapati - Pelaksanaan DAK bidang pendidikan, yang menjadi program kerja Dinas Pendidikan (Disdik) Pati, harus tepat sasaran. Dan pelaksanaannya, hendaknya dilakukan dengan baik dan sesuai peruntukkannya.

Pelaksanaan DAK bidang pendidikan di sejumlah SD, SMP maupun SMA dan SMK, harus benar-benar dipantau dengan baik. Ini dilakukan untuk menghindari terjadinya penyalahgunaan.

Bupati Pati, Haryanto pada pelantikan Kepala Sekolah, Senin kemarin, 1 April 2013 berharap, pengguna anggaran dalam menggunakan pelaksanaannya, agar menyesuaikan dengan ketentuan dan peruntukkan yang dipersyaratkan.

“Karena kadang-kadang yang menerima bantuan, tidak sesuai dengan petunjuk teknis yang ada. Sehingga permasalahan itu sering diajukan kepada kami, kalau toh itu tidak sesuai ya saya pending (tunda) dulu,” tutur Bupati Pati.

Bupati Haryanto menambahkan, karena bantuan DAK nilainya ada yang diatas Rp.200juta, maka dalam pelaksanaannya memang harus dilelang secara terbuka.

“kalau nilainya hanya kurang dari Rp.200juta dapat penunjukkan, kalau nanti kita cairkan dengan SK Bupati, itu akan nanti menyalahi prosedur. Maka ini butuh pemahaman, jadi kita harus setahap hat-hati dalam pelaksanaannya,” kata Bupati Haryanto.

Bupati Pati, Haryanto menegaskan, kepada penerima sekaligus pengguna DAK, yang gamang dalam pelaksanaannya, segera mengkonsultasikan kepada Dinas Pendidikan (Disdik)

Jumat, 29 Maret 2013

KEKERASAN TERHADAP ANAK DAN PEREMPUAN MENINGKAT

kresnapati - Angka kekerasan terhadap anak dan perempuan yang terjadi di Pati, masih tinggi. Ini terjadi,  karena ketidaktahuan masyarakat perdesaan akan aturan. Sehingga diperlukan fasilitasi dan pencerahan kepada masyarakat diperdesaan secara intensif, untuk mengurangi hal itu.

Meski dalam ancaman hukumannya berat, namun kasus kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan di Pati masih tinggi. Pada tahun 2012 lalu, di Pati terjadi 27 kasus kekerasan terhadap anak, dan 20 kasus kekerasan terhadap perempuan.

Menurut Direktur LBH Advokasi Nasional Pati, Maskuri Alfaty, kekerasan fisik dan seksual terhadap perempuan dan anak, merupakan kasus yang paling menonjol di Pati.

“Dalam catatan kami, pada tahun 2012, Kabupaten Pati masuk 5 besar di Jawa Tengah, yang angka kekerasan terhadap perempuan dan anak cukup tinggi. Untuk itu, BPP dan KB bersama Pusat Pelayanan Terpadu Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak (PPT KKBGA) Pati melakukan fasilitasi perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan,” ujar Maskuri Alfaty.

Direktur LBH Advokasi Nasional Pati berharap, melalui fasilitasi kepada masyarakat itu, mampu menekan angka kekerasan terhadap perempuan dan anak di Pati. Apalagi sekarang ini, Kabupaten Pati sedang menggencarkan percepatan program Kota Layak Anak.

“Adapun temuan yang menarik bagi kami Tim PPT, yang mana ditemukan fakta bahwa peserta tidak mengetahui kalau berhubungan seksual terhadap seseorang dibawah 18 tahun dapat dipidana meski didasari suka sama suka atau uang, dapat dipidana,” ujarnya.

BPP dan KB bersama PPT KKBGA Pati telah melakukan fasilitasi itu, kepada kader PKK, Majelis Taklim, Ketua RT/RW di Desa Jrahi Kecamatan Gunungwungkal, dan Ketua RW se Kecematan Margoyoso.

Rabu, 27 Maret 2013

Audensi Pendeta dan Pimpinan Gereja se Kabupaten Pati

kresnapati - Kerukunan beragama di Kabupaten Pati, tetap kondusif. Namun para pimpinan umat beragama hendaknya mengintensifkan komunikasi, sehingga permasalahan-permasalahan yang muncul dapat segera terselesaikan.

Kerukunan beragama akan terbangun lebih baik, bila antara pemimpin umat agama mengintensifkan komunikasi. Ini dilakukan, agar munculnya permasalahan yang dapat merusakkan kerukunan dapat diantisipasi. Seperti dengan Ormas Keagamaan seperti NU dan Muhammadiyah.

Hal itu Bupati Pati, Haryanto ungkapkan, pada Audensi Pendeta dan Pimpinan Gereja se Kabupaten Pati, di Pendopo, Jumat pagi, 22 Maret 2013.

Bupati Haryanto berharap, seluruh masyarakat Pati bersatu padu dan mendukung pembangunan yang sedang dilaksanakan Pemerintah. Sehingga kalau, ada sesuatu permasalahan, hendaknya dibicarakan dengan antara pimpinan.

“Kalau sudah ada komunikasi yang intens, pasti kita akan menemukan jalan pemecahan yang baik. Apalagi sekarang ini sudah terbentuk kepengurusan yang baru Badan Musyawarah Antar Gereja (BMAG) se Kabupaten Pati,” ujar Bupati Pati.

Bupati Haryanto mengatakan, pada dasarnya pemerintah sebagai pelayanan masyarakat, berupaya untuk mengayomi dan melindungi semua pemeluk agama. Bahkan pada tahun ini, tidak hanya Masjid dan mushola yang mendapatkan bantuan, tapi juga gereja diberikan bantuan dari pemerintah.

“Bantuan itu memang nilainya masih belum seberapa. Tapi itu merupakan penghargaan dari pemerintah atas upaya dan kerja keras gereja dalam melayani membina umatnya,” katanya.

Audensi para Pendeta dan Pimpinan Gereja dengan Bupati Haryanto, dan Wakil Bupati Budiyono tersebut, diharapkan dapat meningkatkan kerukunan dan persahabatan dengan Pemerintah Kabupaten Pati

135 DESA DI PATI TERLANDA BENCANA ALAM TAHUN 2012

kresnapati - Pemkab Pati mulai mempersiapkan upaya penanggulangan terhadap bencana alam yang sering melanda diwilayahnya. Ini karena  pada 2012 lalu, tercatat seratusan lebih desa di Kabupaten Pati, terlanda bencana alam.

Selama 2012 lalu, 135 desa di Kabupaten Pati terlanda bencana alam. Baik bencana alam angin puting beliung, banjir, kebakaran, tanah longsor maupun kekeringan.

Demikian ungkap Bupati Haryanto, saat menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Pati 2012, pada rapat paripurna DPRD Pati, Senin pagi, 25 Maret 2013.

“Bencana banjir terjadi di 7 desa, angin kencang di 19 desa, kebakaran 26 desa, kekeringan di 83 desa, dan tanah longsor di 2 desa,” katanya.

Untuk upaya pencegahan dan penanggulangannya,  Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Pati, telah mempersiapkan peralatan penanggulangan bencana, memantau kemungkinan terjadi bencana alam selama 24 jam, dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menjaga kelestarian sumber daya alam.

Disisi pengelolaan keuangan, saat menyampaikan LKPj, Bupati Haryanto mengatakan, pendapatan daerah Kabupaten Pati tahun anggaran 2012 mencapai Rp.1,477  triliyun. Atau meningkat dari target yang direncanakan senilai Rp.1,421 triliyun.

“Sedang realisasi penyerapan anggaran hanya mencapai 90,66 persen dari anggaran senilai Rp.1,527 triliyun. Dan realiasasi penerimaan pembiayaan yang ditargetkan Rp.165,117 milyar, terrealiasi Rp. 166,7 milyar, atau meningkat 100,98 persen,” ujar Bupati Pati.

Bupati Pati, Haryanto menambahkan, untuk pos pengeluaran pembiayaan, sampai 31 Desember 2012 terrealisasi 100 persen, dari yang dianggarkan Rp. 13,866 milyar.

SOLAR LANGKA DI PATI

kresnapati - Sejak sepekan ini, BBM jenis solar disejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum SPBU) di Pati, langka. Kelangkaan ini, diduga akibat kebijakan pembatasan distribusi dari PT Pertamina ke SPBU.

Kelangkaan solar akibat kebijakan tersebut, berdampak sejumlah SPBU di Pati kewalahan dan terpaksa menerapkan pembatasan pembeliannya, maksimal Rp.200 ribu.

Pengawas SPBU Pelangitan, Haryanto mengatakan, kelangkaan yang dihampir terjadi seluruh SPBU di Pati, karena pengendalian BBM non subsidi dari Pemerintah, yang berdampak antrean panjang kendaraan.

“Sebetulnya SPBU kita, kalau tidak seperti ini, terjadi antrean panjang 8 ton solar mampu mencukupi kebutuhan untuk 2 hari. Sekarang 8 ton habis dalam sehari, karena lebih banyak tersedot oleh truk-truk, akibat banyak SPBU di Pantura yang kosong,” katanya.

Seorang pengemudi, Suparno asal Rembang mengaku khawatir terjadinya kelangkaan solar di beberapa wilayah seperti ini, karena akan berdampak armadanya tidak bisa beroperasi.

“Setiap hari saya mengisi solar Rp.200 ribu. Sebelumnya memang lancar disetiap SPBU ada, tapi sejak beberapa hari terakhir ini, gak ada, susah kita-kita ini,” ujarnya.

Akibat kelangkaan BBM jenis solar ini, ratusan kendaraan rela antre hingga berjam-jam, bahkan berderet memanjang hingga meluber dan mengganggu kelancaran lalulintas di Jalur Pantura.

KPU GANDENG GURU MAPEL PKn, TINGKATKAN PARTISIPASI PEMILIH PEMULA

kresnapati - ratusan guru Mata Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (Mapel PKn) SMA/SMK dan MA di Pati, diharapkan dapat ikut   mensosialisasikan tata cara Pilgub Jawa Tengah 2013, kepada siswa yang masuk kategori pemilih pemula.

Pemilih pemula yang masih duduk dibangku sekolah di Kabupaten Pati, yang akan memiliki hak suara pada Pilgub Jateng, berkisar 10 persen. Prosentase yang signifikan itu, KPU Kabupaten Pati menjadikan guru Mapel PKn sebagai prioritas sasaran mensoisalisasikan tata cara pemilihan gubernur.

Ketua KPU Kabupaten Pati, Ahmad Jukari menilai, guru Mapel PKn, memiliki peran untuk menyampaikan informasi terkait hak-hak kewarganegaraan kepada siswa didiknya. Terutama kepada murid kelas XII setingkat SLTA, sudah banyak yang memilik hak pilih. Berdasarkan daftar pemilih pada pemilu sebelumnya, pemilih pemula di Kabupaten Pati mencapai 10%.

“Karena sesuai dengan persyaratan yang punya hak pilih adalah berusia 17 tahun atau sudah nikah. Dan kebanyakan kelas III kebanyakan sudah berusia 17 tahun artinya sudah punya hak pilih. Oleh karena itu, mereka merupakan kelompok sasaran yang perlu digarap dan pihak yang paling strategis untuk dilibatkan adalah guru mapel PKn,” ujar Ahmad Jukari, Ketua KPU Kab Pati.

Kepala Disdik Pati, Sarpan menyambut baik gagasan KPU yang melibatkan guru mapel PKn yang matang dalam teori-teori demokrasi, dalam sosialisasi Pilgub Jateng.

“Kehadiran guru mapel PKn ini, akan membantu dalam sosialisasi Pilgub Jawa Tengah, untuk disampaikan kepada anak didiknya melalui pendidikan politik ditingkat sekolah maupun di madrasah. Sehingga anak didik kelas akhir yang sudah berusia 18 dapat menggunakan hak suaranya dengan baik,” tutur Kepala Disdik, Sarpan.

Diharapkan dari keterlibatan guru mapel PKn dalam sosialisasi, dapat meningkatkan kualitas Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah, 26 Mei mendatang.(pasfm)