kresnapati - Komisi IV DPRD Kabupaten Pati, menyayangkan ketidakhadiran Kepala Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Pati, dalam audensi membahas alokasi DAK MI swasta. Karena tanpa kehadiran orang nomor satu di Kantor Kemenag Pati ini, alokasi DAK MI swasta yang disoal guru madrasah, tidak akan terselesaikan.
Pemberian alokasi DAK MI swasta di Pati, mulai diadukan sejumlah guru madrasah ke DPRD Pati. Para guru madrasah menilai, pemberian bantuan terkesan pilih-pilih, dan tidak merata.Seorang Kepala MI di Kajen, Riyanto usai audensi di ruang gabungan DPRD Pati, Sabtu, 2 Maret 2013, pihaknya mengadu ke dewan, karena pemberian DAK oleh Kemenag Pati, terjadi kesenjangan antara MI Negeri dengan MI Swasta.
“Dari Kemenag hendaknya mau memperhatikan, karena kami sudah berjuang. Dan saya berharap, Kemenag ada gayung bersambut dengan kami, dalam artian mengimbangi jerih payah guru madrasah,” katanya.
Sekretaris Komisi IV DPRD Pati, Muhammad Ali Chabib, usai memimpin audensi tersebut mengaku kecewa, karena Kepala Kemenag Pati mengabaikan undangan untuk rapat. Padahal kehadirannya, dibutuhkan untuk menjelaskan, soal kesenjangan bantuan untuk pembangunan fisik, dan kesejahteraan yang dikeluhkan guru madrasah.
“Dan jujur saja, Kepala Kantor Kemenag kalau dipanggil DPRD Pati, tidak pernah hadir. Baru satu-satunya yang bersedia hadir memenuhi undangan DPRD ketika Kepala Kemenag Pati dijabat Bapak Noorbadi. Ini benar-benar membuat kami kecewa,” kata Muhammad Ali Chabib.
Komisi IV DPRD Pati, akan mengundang kembali Kepala Kemenag Pati, untuk hadir dalam rapat membahas kesenjangan alokasi DAK, yang dikeluhkan guru MI swasta. Rencananya, setelah hasil rapat dikonsultasikan kepada Ketua DPRD Pati (pasfm)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Silahkan komentar anda