Sosok Gus Dur di mata Kapolri Jenderal Sutarman

Kresnapati - JAKARTA. Sejumlah orang penting hadir dalam kegiatan Haul Gus Dur ke-4 yang diselenggarakan di kediaman Presiden ke-4 RI (alm) Abdurrahman Wahid di Ciganjur, Jakarta, Sabtu (28/12/2013). Salah satu tamu penting tersebut yakni Kapolri Jenderal Pol Sutarman.

Sutarman merupakan ajudan Gus Dur ketika masih menjabat sebagai presiden dahulu. Orang nomor satu di korps Bhayangkara ini mengaku mendapatkan banyak pelajaran selama menjadi ajudannya. Salah satu hal yang tak dapat dilupakan Sutarman adalah acapkali Gus Dur mengawali pidatonya. Sutarman mengatakan, Gus Dur tak pernah mengucapkan kalimat 'mari kita panjatkan puji dan syukur'.

Ia pun menanyakan hal ini kepada Gus Dur. "Pak Tarman, Puji dan Syukur itu sudah bisa manjat sendiri. Jadi enggak perlu dipanjatin," kata Sutarman menirukan jawaban Gus Dur saat itu.

Perkataan Sutarman kemudian disambut gelak tawa oleh para Gusdurian, sebutan bagi pendukung Gus Dur. Sutarman mengatakan, hingga saat ini akhirnya ia tak pernah menggunakan kalimat tersebut untuk mengawali pidato.

Selain itu, ia menambahkan, Gus Dur pernah berkata bahwa ia kelak akan menjadi Kapolda Metro Jaya dan kemudian menjadi Kapolri. Sutarman mengaku, ia tak pernah bermimpi untuk dapat menduduki jabatan tersebut. Namun pada akhirnya, hal itu menjadi kenyataan.

Lima tahun setelah Gus Dur lengser, Sutarman diangkat menjadi Kapolda Kepulauan Riau. Jabatan tersebut ia duduki selama tiga tahun lamanya. Setelah itu, karir Sutarman terus meningkat. Pada tahun 2008, ia diangkat menjadi Kaselapa Lemdiklat Polri. Seterusnya, ia kembali diangkat menjadi Kapolda Jawa Barat, Kapolda Metro Jaya, Kepala Badan Reserse Kriminal Polri, dan akhirnya pada 2013 dilantik menjadi Kapolri.

“Sayang, sampai Gus Dur meninggal dunia, ia tidak pernah menyebutkan saya akan menjadi presiden,” selorohnya yang kembali disambut gelak tawa para tamu.

Selain Sutarman, sejumlah tamu penting juga turut menghadiri kegiatan tersebut, di antaranya mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD, Wakil Dubes AS untuk Indonesia Kristen Bauer, Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan, dan Ketua Umum PBNU Said Aqil Siradj. Ada pula juga Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahja Purnama, tokoh agama Frans Magnis Suseno, dan mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum.(sumber kontan.co.id)

Di 2014, angka kecelakaan nasional harus ditekan

 

KRESNAPATI - JAKARTA. Tahun depan pemerintah perlu mewaspadai dalam menangani transportasi baik darat, laut dan udara, meski menurut Wakil Ketua Komisi V DPR Michael Wattimena sepanjang tahun 2013 ini ada penurunan jumlah korban kecelakaan.

Ia mencatat 30 persen angka kecelakaan turun dibanding tahun 2012. Sebanyak 5.233 kasus kecelakaan terjadi Tahun 2012 saat Operasi Ketupat di Gelar Polri diseluruh Indonesia. Tahun ini angka kecelakaan nasional terhitung 3.675 kasus.

”Penurunannya hingga mencapai 2 ribu kasus tahun ini jika dibanding tahun  2012,” kata Michael dalam pernyataannya, Minggu(29/12/2013).

Dalam catatan Michael ada beberapa kecelakaan yang menjadi perhatian publik pada tahun 2013, diantaranya tabrakan KRL dengan truk pengangkut bahan bakar minyak milik pertamina di jalur kereta api Bintoro, Jakarta Selatan yang menewaskan 10 orang jiwa.

Sebelumnya kecelakaan juga terjadi di Jalan Raya Sukabumi-Cianjur Jawa Barat. Sebuah truk kemasan dengan nomor polisi L 9763 UA, menabrak 10 sepeda motor dan angkutan kota (angkot) yang menewaskan 16 orang. Dan tidak begitu lama kecelakaan terjadi di Kampung Ciloto Kecamatan Cipanas, Cianjur, Jawa Barat 27 Februari 2013.

Kecelakaan Bus pariwisata Mustika Mega Utama menabrak dinding tebing, akibatnya,18 orang meninggal dunia dan belasan lainnya luka-luka.

Disusul di Simalungun Sumatera Utara, bus yang membawa para pelajar SMA masuk ke sungai pada 28 Februari 2013. Sementara di Tanjung Pinang Kepri, terjadi tabrakan beruntun yang melibatkan enam mobil dan satu sepeda motor pada hari yang sama.

Dan belakangan ini yang menjadi perhatian publik potret transportasi nasional yakni pemblokiran Bandara Tureleo oleh Bupati Ngada, Nusa Tenggara Timur.

Belum lagi kecelakaan yang dialami putra musisi Ahmad Dhani, Dul. Dul bersama rekannya Noval mengalami kecelakaan saat mengendarai mobil Mitsubishi Lancer di Tol Jagorawi KM8 arah selatan, Minggu (8/9/2013) sekitar pukul 01.45 WIB.

Kendaraan yang ditumpangi Dul Mobil Lancer B 80 SAL menabrak mobil Daihatsu Gran Max B 1349 TEN, dan Toyota Avanza B 1882 UZJ, akibatnya enam orang  tewas dan belasan orang mengalami luka-luka. Hal tersebut itu juga menjadi perhatian pihak kepolisian dan pro kontra masyarakat karena pengemudi masih dibawah umur.

Karena itu Ketua Departemen Perhubungan DPP Partai Demokrat ini meminta kepada pemerintah untuk tidak lengah dalam mengatasi transportasi nasional, sehingga tidak terjadi lagi kecelakaan.
Rentetan potret transportasi menjadi perhatian khusus dirinya. Dan kedepan politisi yang duduk di Komisi V dengan mitra kerjanya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perhubungan mendorong segera dilakukan evaluasi secara menyeluruh dari semua pemangku kepentingan untuk mengurangi kecelakaan yang terjadi sepanjang tahun 2013, melalui pembentukan FORUM LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN  sebagaimana diamanatkan dalam UU Nomor 22 tahun 2009

"Kita harapkan pada tahun 2014 angka kecelakaan mulai berkurang, tentunya semua elemen harus menjaga dan berkerjasama, seperti kepada masyarakat sadar dan taat kepada peraturan, dan pemerintah harus segera mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan penyebab terjadinya kecelakaan. Khususnya Kementerian Perhubungan harus segera menelaah penyebab terjadinya kecelakaan, seperti rambu-rambu, pendidikan bagi sopir dan lain-lain,"ujarnya.

"Sehingga kedepan tidak lagi terjadi kecelakaan yang mengakibatkan korban jiwa dan kerugian lainnya,"tambahnya.

Ia juga berharap kedepan adanya kewaspadaan dari dari jajaran Kementerian Perhubungan, Korlantas, Jasa Marga serta masyarakat akan mengurangi kecelakaan.

"Berdasarkan UU Nomor 22 tahun 2009 yang menjadi leader adalah Kepolisian, sementara Departemen Pekerjaan Umum dan departemen  Perhubungan sebagai pendukungnya. Dan bilamana kendaraan sudah dijalan raya itu sudah tanggung jawab kepolisian dari pencegaan dan penanggannya," katanya.

Menurut Michael 30 persen angka kecelakaan diakibatkan marka jalan. Ia juga meminta agar masyarakat mematuhi peraturan perundang-undangan dan dilaksanakan semestinya.

"Karena kecelakaan tidak hanya menimpa sopir, juga penumpang, serta masyarakat,"katanya.

Michael juga meminta agar Kementerian Perhubungan lebih gencar melakukan pengecekan terhadap kendaraan umum, baik kendaraannya maupun kedisplinan para sopir.

"Tentunya agar kejadian serupa tidak terulang," katanya (KONTAN.CO.ID)

Survei UI: Risma Potensial Saingi Jokowi di Pilpres 2014

 

kresnapati - Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo selalu menduduki posisi nomor wahid dalam beberapa survei elektabilitas dan popularitas capres 2014. Namun ada beberapa tokoh yang mampu menyaingi Jokowi. Tokoh yang dinilai paling potensial menyaingi Jokowi adalah Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini.

"Kehadiran Jokowi menjadikan pola capres berubah dan kurang sehat, Jokowi harus dilawan dengan kandidat-kandidat lain. Di antara kedua belas lawan tanding Jokowi, Risma menduduki pesaing teratas," kata Ketua Laboratorium Psikologi Politik UI, Hamdi Muluk dalam surveinya bertema "Siapa lawan tanding Jokowi" di Hotel Morissey, Jl Wahid Hasyim, Jakarta Pusat, Minggu (29/12/2013).

Responden survei ini adalah 61 pakar yang terdiri dari akademisi, pengamat politik, tokoh pers, LSM, konsultan politik, politikus, profesional serta pemuda atau mahasiswa. Survei diadakan dengan Focus Group Discussion (FGD) di Hotel Amaris, Jakarta Selatan pada 19 November 2013 lalu.

Metode statistik yang digunakan yaitu Delphi Methods, metode tersebut merupakan cara untuk mendapatkan informasi membuat keputusan, menentukan indikator, parameter, dan reliabel dengan mengeksplorasi ide. Dalam hal ini menggunakan penilaian dengan angka 1 yaitu paling rendah hingga tertinggi yaitu 10.

Para pakar menelorkan 21 nama, kemudian disaring menjadi 12 nama dengan kriteria berusia di bawah 55 tahun, memiliki integritas yang baik atau tidak terlibat kasus hukum, mampu menginspirasi, mempunyai prestasi, dan berasal dari kalangan birokrat, konglomerat, serta profesional. Survei juga mengabaikan unsur popularitas, elektabilitas dan pernyataan kesediaan calon untuk dicapreskan

Dalam kandidat lawan tanding Jokowi tidak hanya Risma yang berpeluang menandingi Jokowi. Dalam survei Laboratorium Psikologi Politik Universitas Indonesia itu ada 4 tokoh lain potensial menyaingi Jokowi yakni Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), Anies Baswedan, Chairul Tanjung serta Abraham Samad yang berada dalam 5 besar.

"Tri Rismaharini dan Ahok merajai kandidat lawan tanding Jokowi di Pilpres 2014, namun Risma masih di atasnya Ahok, Ahok itu masih kurang dalam stabilitas emosi. Chairul Tanjung menonjol dalam kemampuan leadership dan manajerial, Abraham Samad sangat kuat dalam moral integritasnya dan Anies Baswedan unggul dalam kemampuan politiknya," paparnya (sumber detik.com)

PEMUDA DS ROGOMULYO KAYEN HAMPIR BENTROK ......

Pati, Kayen – kresnapati - Pengeroyokan dan penganiayaan hampir menyulut emosi warga desa untuk menggruduk desa tetangga.  Untungnya rencana untuk menggrudug itu,  berhasil diredam perangkat desa dibantu beberapa petugas Polsek Kayen.

Pemuda Desa Talun nyaris menggrudug ke Desa Rogomulyo yang masih satu wilayah di Kecamatan Kayen, Minggu malam, 28 Juli 2013. Ini terjadi, menyusul terjadinya penghadangan dan pemukulan dua pemuda Desa Talun oleh  sekelompok pemuda di Desa Rogomulyo. Namun Perangkat Desa dibantu aparat kepolisian dari Polsek Kayen, berhasil  meredam aksi tersebut, dengan mengumpulkan pemuda di Balai Desa Talun.


Menurut korban Hadi, saat itu dia  mengendarai sepeda motor berboncengan dengan Prasetyo melintasi jalan Desa Rogomulyo yang melaju dengan kencang. Setelah itu, dia dihadang dan dipukuli sekelompok pemuda, hingga melangalami memar di wajah dan kepalanya.
Saat itu saya dihadang dan dipukuli oleh sekitar sepuluhan orang.  Karena saat itu, saya mengendarai kendaraan dengan kencang,” katanya.

Salah seorang warga Desa Talun  bernama Zaenal Arifin mengaku, kedatangannya bersama puluhan pemuda lainnya ke Balai Desa, untuk meminta agar pelaku penghadangan dan pemukulan segera ditindak lanjuti. Sehingga konflik  antar warga dari kedua desa tidak ulang.

“Kami datang ke Balai Desa untuk menuntut agar perkara pengeroyokkan dan penganiayaan ini segera ditangani Polsek. Karena sebelumnya juga terjadi hal serupa sebelum puasa, tanggal 22 Juli 2013,” katanya.

Kanit Reskrim Polsek Kayen, Aipda Suyoko mengatakan,  kedatangannya bersama beberapa Polisi lainnya ke Balai Desa untuk meredam emosi warga, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Karena sempat tersulut akan ada  rencana akan balasan dari pemuda Desa Talun.

“Untuk saat ini kita berusaha menangani sesuai dengan prosedur yang berlaku, melakukan pemanggilan dan seandainya sudah sesuai dengan aturan, kita akan lakukan penangkapan terhadap pelaku pengroyokan dan pemukulan,” jelas Kanit Rekrim.

Selain melakukan proses hukum yang berlaku, Polsek Kayen juga melakukan pembinaan terhadap masyarakat, agar tidak melakukan tindakan anarkhi. Setelah mendapatkan penjelasan dari Perangkat Desanya dan aparat Polsek Kayen, akhirnya warga membubarkan diri.(kresna)

ISU SEMEN DAN JALAN RUSAK ......

Pati, Juwana - kresnapati - Selama beberapa hari kunjungan kerja dimasa resesnya, anggota DPD RI asal Perwakilan Jawa Tengah, Poppy S Dharsono, turun kedaerah-daerah.  Saat bertemu dan berdialog dengan masyarakat didaerah yang diwakilinya, dia lebih banyak menerima persoalan penolakan pabrik semen dan infrastruktur  jalan  yang rusak.

Anggota DPD RI, Poppy S Dharsono,  diwawancara usai mengisi resesnya di Juwana, Rabu lalu, 17 Juli 2013 mengaku, penolakan kuat terhadap kehadiran pabrik semen, banyak disuarakan masyarakat dari Kabupaten Pati dan Kabupaten Grobogan. Mereka beralasan, kawatir kehadiran penambangan semen, justru akan merusak lingkungan sekitarnya.

“Kita tahu Pemerintah perlu devisi dari semen, tapi masyarakat juga memiliki hak apalagi yang tinggal diatasnya untuk menolak. Kan...ada undang-undang AMDAL dan segala macamnya. Saya kira...industri yang bersifat industri berat tidak dilakukan ditengah-tengah masyarakat dimana saja disilahkan. Saya juga setuju sekali nuklir yang di Jepara juga ditolak, karena masyarakat kita berkembang,” ujar Poppy S Dharsono.

Selain masalah penolakan pabrik semen, keluhan yang banyak disampaikan masyarakat kepadanya, soal infrastruktur jalan. Terutama kondisi jalan yang rusak di Kabupaten Grobogan.
Menurut DPD RI asal Perwakilan Jateng ini, kerusakan jalan yang bukan hanya milik Kabupaten dan Provinsi saja, tapi Pemerintah Pusat harus turun untuk penanganannya. Karena struktur tanah di daerah tersebut, mudah goyah.

“Tentunya pemerintah memiliki tugas, agar jalan menjadi baik. Sehingga masyarakat dapat hidup tentram sebagai warga negara Indonesia. Nah ini harus menjadi perhatian Pemerintah, sudah puluhan tahun kok didiamkan.  Kalau pemerintah bisa punya pesawat pribadi untuk Presiden, kenapa tidak jalan ini yang didahulukan. Ini menjadi tidak adil ketika pemerintah/eksekutifnya sangat luxurius sementara rakyatnya masih miskin, dan jalanan masih susah,” tegas Poppy S. Dharsono.

Anggota DPD RI, Poppy S Dharsono berjanji akan membawa masukkan dari masyarakat yang diwakilinya, untuk dapat segera dibahas di DPR bersama Pemerintah Pusat di Jakarta. (sdh)

JALUR PATI - KAYEN RUSAK PARAH

Pati, Kota - kresnapati - Jalan Provinsi yang menghubungkan Pati – Purwodadi,  turut Dukuh Ngeluk Desa Panjunan sepanjang 5 KM kearah selatan dalam kondisi rusak. Sehingga pengendara baik roda dua maupun roda empat atau lebih, harus ekstra hati-hati.

Kondisi jalan di jalur Pati – Purwodadi, mulai Jln Mr Iskandar hingga Desa Karaban Kecamatan Gabus menjelang jembatan Tanjang, rusak.  Banyaknya lubang dibadan  jalan, mengharuskan pengendara yang melintasi jalur tersebut, berjalan perlahan, untuk menghindari kerusakan pada kendaraannya. Terutama untuk kendaraan angkutan barang.

Salah seorang pengendara Ali warga Kayen mengaku,  kerusakan jalan penghubung antar Kabupaten  itu rusak,  sejak tiga bulan terakhir. Sehingga saat melintas melintas di jalur tersebut, sering menemui pengendara truk mengalami kerusakan patah as, kempes ban. Parahnya kerusakan jalan, akibat jalan sering dilewati kendaraan bermuatan berat.

“Kita mau Pati hendak ke Sukolilo, yang biasanya sampai disana jam 7, tapi dengan adanya kerusakan jalan ini, kita terlambat. Kadang setengah jam bahkan sampai satu jam.  Kalau dari Kayen – Sukolilo sudah baik, cuman yang disini hingga ke Karaban yang rusak parah,” turut Ali.

Kerawanan makin mengkhawatirkan, ketika malam hari disertai hujan  dan tanpa penerangan, terutama bagi pengendara kendaraan roda dua. Untuk menghindari terjadinya kecelakaan, masyarakat terutama pengendara berharap pemerintah segera melakukan perbaikan.  Sehingga menjelang mudik,  jalur  Pati – Purwodadi, masyarakat dapat mengakses dan dinikmat perjalanannya. (sdh)

KAPOLRES PATI "Bentor Belum Bisa dilegalkan"

Pati, Kota - kresnapati - Keberadaan becak bermotor (Bentor), diharapkan dapat menyesuaikan undang-undang lalulintas, untuk bisa eksis. Kalau tetap membandel dengan kontruksi yang belum teruji kelayakan jalannya, dalam tiga bulan, Polisi akan menindak tegas melarang mereka beroperasi. 

Sebagai angkutan penumpang, becak bermotor masih jauh dari kelayakan jalan. Selain rakitannya menggunakan las bengkel, kontruksi tempat duduk dibagian depan juga membahayakan penumpangnya.
Kapolres Pati, AKBP DR Bakharrudin MSi saat audensi dengan paguyuban bentor diruang Pragola Setda Pati menegaskan, bentor yang berada di Pati belum dapat dilegalkan. Kalau harus memaksa minta dilegalkan,  Undang-undangnya harus diubah lebih dulu.

“Andaikata ada  perda atau menuntut perda agar bentor dapat dilegalkan, berarti paguyuban bentor menuntun Bupati sama Dewan melanggar Undang-undang. Padahal perda  harus mengacu pada aturan yang ada diatasnya. Di Indonesia ada ratusan Perda yang melanggar Undang-undang,” tegas AKBP DR. Bakharrudin MSi.

AKBP DR Bakharrudin menjelaskan, para pemilik bentor untuk menyesuaikan agar mengubah alat transportasi tersebut, sesuai ketentuan Undang-undang. Dan waktu tiga bulan, selain untuk sosialisasi, juga untuk memberikan kesempatan agar para awak bentor dapat melunasi kredit-kreditnya lebih dulu.

Senada dengan Kapolres Pati, Bupati Haryanto mengatakan, keberadaan bentor melanggar ketentuan. Oleh karena itu, keberadaannya ditoleransi hingga tiga bulan kedepan, untuk menyesuaikan dengan ketentuan yang dipersyaratkan.

“Yang memiliki bentor maupun pengusaha bentor harus menyesuaikan perundang-undangan yang ada. Karena undang-undangnya sudah jelas,” katanya.

Hingga saat ini,  keberadaan bentor diwilayah Kabupaten Pati, mencapai 257 unit. Jumlah ini menjadi yang terbanyak di Jawa Tengah, dan kesemuanya belum mengantongi uji kelayakan jalan. (sdh)

JALAN PANTURA DIBIDIK KPK

Pati, Kota - kresnapati - Perbaikkan jalan Pantura, kini menjadi sorotan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Seiring dengan bidikan KPK tersebut, DPRD Pati meminta kontraktor dalam pengerjaannya sesuai dengan tender.

DPRD Kabupaten Pati meminta kontraktor proyek perbaikkan jalan pantai utara (pantura) diwilayah Pati, untuk mengerjakannya sesuai dengan tender.  Karena, pengerjaan proyek perbaikkan jalan pantura menjelang lebaran, menjadi sorotan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Saat diwawancara jurnalist terkait hal tersebut, Ketua DPRD Pati, Sunarwi SE MM mengatakan, kontraktor atau pelaksana proyek, dalam mengerjakan proyek pembenahan jalan, yang akan dilalui pemudik dikerjakan sesuai aturan dan jangan sampai dikorupsi.

“KPK sudah mengatakan akan mengawasi betul pengerjaan proyek di jalur Pantura. Saya berharap kontraktor yang sudah dipercaya untuk melakukan pengerjaan dan menggunakan dana yang sudah dialokasikan supaya benar-benar dikerjakan sesuai dengan tender yang disepakati,” kata  Sunarwi.
Ketua DPRD Sunarwi berharap, ketepatan pelaksanaan pekerjaan sesuai tender, akan meringankan semua pihak, ketika ada pemeriksaan dari badan pengawas maupun KPK.

Mengenai waktu pengerjaan pembenahan jalan, Sunarwi mengatakan, pembenahan jalan memang selalu dilakukan selepas selesainya musim penghujan. Sebab jika dipaksakan dikerjakan masih dalam musim penghujan, maka dana yang dialokasikan akan sia-sia.

“Kadangkala memang tender mulai dijalankan setelah musim penghujan. Bulan ketiga sampai kelima (Maret- Mei-red) masih ada curah hujan. Jika ngotot dilakukan masih dalam musim  hujan tidak ada manfaatnya. Jika proyek dikerjakan dalam musim penghujan maka hasilnya tidak akan optimal dan konstruksi jalan tidak akan bertahan lama,” ujar Ketua DPRD Sunarwi.

Mengenai pengawasan untuk penggunaan PAD (Pendapatan Asli Daerah) pihaknya mengundang  SKPD terkait untuk mengetahui target yang sudah didapat, juga sekaligus agar mengetahui dalam penyusunan APBD Peruabahan mana yang masih perlu dievaluasi.(sdh)

Waspadai cuaca ekstrim, akibatkan munculnya penyakit pada unggas

Pati, kresnapati - Perubahan cuaca seperti sekarang ini, masyarakat diharapkan untuk berhati-hati. Karena kondisi cuaca seperti ini, memungkinkan munculnya penyakit pada unggas, bahkan mengakibatkan kematian unggas dalam jumlah besar.

Dalam beberapa pekan terakhir, Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan (Dispertanak) Pati menerima laporan dari masyarakat, tentang matinya ayam dan itik dalam jumlah besar.  Kejadian itu dilaporkan, karena masyarakat takut ayam dan itik mati akibat flu burung.

Kepala Dispertanak Pati, melalui Kabid Kesehatan Hewan Dan Perlindungan Tanaman, Dispertanak Pati, Niken Trimeiningrum mengungkapkan, laporan yang masuk terkait kematian ayam dan itik dalam jumlah besar, diterimanya dari Kecamatan Sukolilo dan Kecamatan Margorejo.

“Kemarin dari laporan terakhir memang ada beberapa wilayah yang melaporkan ada kematian itik maupun ayam dalam jumlah cukup banyak, sehingga harus diwaspadai. Bukan berarti harus takut, tapi harus segera melaporkan kepada petugas yang ada dikecamatan masing-masing, agar segera ditindak lanjuti untuk mengetahui penyebabnya,” pinta Niken Trimeiningrum.

Niken Trimeiningrum berharap, masyarakat tidak perlu takut dengan munculnya penyakit pada unggasnya. Namun yang diperhatikan terutama selalu menjaga sanitasi (penyehatan) lingkungan, dan pemberian disinfektan secara rutin dilingkungan kandang, untuk mencegah penyakit pada unggas.

“Bila tidak ada dis-infektan dapat diganti dengan air bekas cucian,  ketika ibu-ibu habis mencuci pakaian, air sabun bekas cucian dapat berfungsi sebagai dis-nfektan,” terangnya.

Masyarakat juga diharap untuk segera melapor ke Dispertanak Pati, atau kepada mantri hewan dan petugas PPL diwilayah kecamatan. (sdh)

AKP Yahya dan Tersangka Tewas, Masuk Jurang Bersama

MAGELANG, kresnapati - Kanit Resmob Polda Jateng AKP Yahya Renaldy Lihu (49) meninggal dunia setelah terjatuh ke dalam jurang sedalam sekitar 150 meter. Lokasi jurang ini masuk wilayah Dusun Petung, Desa Ngablak, Kecamatan Windusari, Kabupaten Magelang.

AKP Yahya meninggal dunia akibat mengalami luka-luka parah di sejumlah bagian tubuhnya, terutama bagian dada. Meski sempat mendapatkan perawatan di Puskesmas Windusari, nyawa AKP Yahya tidak tertolong.

Adapun tersangka penipuan dan penggandaan uang Muhjaro (45 tahun) meninggal dunia di TKP. Mereka terjatuh ke dalam jurang pada Kamis pagi sekitar pukul 05.00 WIB. Pada bagian bawah jurang terdapat sungai kecil dengan tumpukan batu-batu besar. Diduga mereka meninggal dunia akibat terbentur batu-batu tersebut.

Menurut sebuah sumber, AKP Yahya masih sempat menembak 2 kali ke arah Muhjaro, yang berusaha melarikan diri. Setelah sempat kritis selama 2 jam, polisi humoris tersebut akhirnya meninggal dunia.

Lokasi jurang ini sangat terpencil dan jauh dari permukiman penduduk sehingga menyulitkan proses evakuasi. Petugas harus berjalan kaki sejauh 1-2 km melewati jalan setapak untuk bisa mencapai lokasi. Mereka masih harus turun ke jurang sedalam sekitar 150 meter.

AKP Yahya baru bisa dievakuasi sekitar pukul 08.30. Selanjutnya ia dibawa ke Puskesmas Windusari dan kemudian ke RSU Tidar Kota Magelang. Sekitar pukul 13.00 WIB, jenazah AKP Yahya dan Muhjaro dibawa ke RS Bhayangkara Kota Semarang dengan menggunakan dua ambulans.
Selain petugas, keluarga AKP Yahya dari pihak istri juga turut serta di dalam ambulans. Kebetulan istri AKP Yahya AKP Indarti merupakan warga asli Magelang. Anggota Propam Polda Jateng itu kelahiran Kampung Sanggrahan, Kelurahan Wates, Kecamatan Magelang Utara (

SABHARA VS BRIMOB

SEMARANG, kresnapati - (25/07) Satuan Perintis Direktorat Shabara dengan Satuan Brimob Srondol, Polda Jawa Tengah (Jateng), bentrok sekira pukul 00.00 WIB.

Kedua satuan ini, bentrok diduga adanya kesalahpahaman melalui pesan singkat BlackBerry Massenger (BBM).

"Dugaan sementara kejadian itu dipicu dari hubungan percakapan kedua anggota melalui BBM. Ya kemungkinan ada kata - kata yang menyinggung satuan Brimob," kata Kapolda Jateng Irjen Dwi Priyatno saat dihubungi, Kamis (25/07/2013).

Menurutnya, rombongan anggota Brimob ini hanya mencari kejelasan maksud dari isi BBM ke anggota Shabara. "Maksud kedatangan rombongan dari Brimob sebetulnya hanya untuk mencari kejelasan maksud isi BBM dari anggota Shabara itu. Namun entah mengapa terjadi gesekan antara dua satuan itu," tambahnya.

Untuk mengatasi hal-hal yang tidak diinginkan, Dwi pun langsung menggelar apel malam di Asrama Direktorat Shabara Polda Jateng di Jalan Hadi Subeno Mijen Kota Semarang, Jateng.

Dalam kejadian itu, sebanyak empat orang dari Satuan Sabhara harus mendapatkan perawatan. Semua korban dari Shabara. Perisriwa ini, sendiri sudah dalam penanganan Propam Polda Jateng. (dik-smg)

Kades Diminta Waspada Penipuan Bantuan Kementerian

BLORA, suaramerdeka.com - Para kepala desa dan perangkat desa di Blora diminta mewaspadai penipuan dalam program bantuan yang mengatasnamakan kementerian tertentu. Bantuan tersebut biasanya ditawarkan melalui surat yang ditujukan kepada desa tertentu.

Surat itu ditandatangani pejabat di kementerian ataupun menteri. Hanya saja untuk mendapatkan bantuan harus dengan persyaratan tertentu, yakni dengan terlebih dahulu menyetorkan uang yang kadang disebut dengan dana pendampingan.

‘’Kami minta untuk berhati-hati. Surat mendapatkan bantuan sekilas sangat menyakinkan karena ditandangani pejabat kementerian. Namun sejatinya itu pemalsuan surat. Ada ciri tertentu surat yang benar dari kementerian, misalnya hanya ditandangani satu pejabat saja,’’ ujar Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Blora, Samgautama Karnajaya, Jumat (26/7).
Menurutnya seiring dengan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM), pemerintah pusat melalui kementerian terkait menyiapkan sejumlah program kompensasi dari kenaikan harga tersebut. Kompensasi itu untuk individu warga, keluarga, maupun desa.

Program bantuan di desa tersebut diantaranya pembangunan infrastruktur dan lain sebainya yang kerap dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab untuk meraup keuntungan.
Caranya antara lain dengan melakukan aksi penipuan melalui surat.(sdh)

LOWONGAN KERJA DI BANK INDONESIA ( BI )

KRESNAPATI - JAKARTA -- Tertarik menjadi pegawai di bank sentral, Bank Indonesia (BI)? Kalau jawabannya iya maka siapkan sekarang diri Anda untuk mendaftar sekarang juga.

Pasalnya mulai hari ini 26 Juli 2013, BI membuka penerimaan calon pegawai untuk memberi kesempatan kepada Warga Negara Indonesia (WNI) bekerja dan mengembangkan karir di bank sentral.
Informasi yang dihimpun dari situs resmi BI di Jakarta, Jumat  (26/7/2013)  menyebutkan penerimaan calon pegawai dibuka melalui jalur Pendidikan Calon Pegawai Muda (PCPM) .
Penerimaan calon pegawai Bank Sentral ini dilakukan melalui jalur PCPM. Penerimaan dibuka 26 Juli hingga 1 Agustus 2013 mendatang.

Persyaratan jenjang pendidikan untuk jalur Program Pendidikan Calon Pegawai Muda Bank Indonesia (PCPM – BI) harus minimal  lulus sarjana Strata 1 (S1), memiliki kemampuan bahasa Inggris aktif , bersedia menjalani ikatan dinas dan melepas ikatan dinas dari institusi lain.

Adapun persyaratan umum pelamar antara lain WNI, IPK minimal 3,0 (skala 4,0), tidak memiliki saudara kandung/suami/istri yang bekerja sebagai pegawai atau calon pegawai BI.  Informasi selengkapnya dan pengiriman aplikasi, silahkan kunjungi:
https://bi.experd.com

Persyaratan Umum :
1. Warga Negara Indonesia (WNI)
2. Pendidikan minimal S1 dengan IPK minimal 3.00 (dari skala 4.00)
3. Usia maksimal per tanggal 26 Juli 2013 : 26 tahun untuk S1 dan 28 tahun untuk S2.

Dalam pengumuman itu dijelaskan bahwa  keputusan untuk memanggil pelamar dan penentuan hasil seleksi sepenuhnya merupakan kewenangan Bank Indonesia serta tidak dapat diganggu gugat.
Serta selama proses seleksi, Bank Indonesia tidak melayani surat menyurat, email dan sarana komunikasi lainnya. Kepada peserta tidak akan dipungut biaya apapun.

Sekadar catatan kresnapati, salah satu instansi yang pegawainya bergaji besar diatas rata-rata gaji pegawai adalah pegawai Bank Indonesia (sdh)

PENERIMA RASKIN DI PATI TURUN

kresnapati - Penyaluran raskin kepada rumah tangga sasaran (RTS) dilapangan, kini terpengaruh dengan berkurangnya kuota. Rata-rata pengurangan penerima raskin ditingkat Kabupaten/kota berkisar 16 persen dari tahun sebelumnya.

Rumah Tangga Sasaran penerima beras untuk warga miskin (Raskin) di Pati tahun ini dibanding tahun 2012 lalu, turun. Penurunan pagu penerima raskin ini secara nasional rata-rata berkisar 16 persen.

Kepala Bulog Sub Divre Pati, Tata Sutarna melalui Kasi Pelayanan Publik, Suyoko mengatakan, akibat pengurangan pagu tersebut, berpengaruh pada pendistribusian atau pelaksanaan dilapangan. Sehingga pendsitribusian beras raskin sempat tertunda satu bulan, untuk seluruh wilayah di Pati.

“Jadi harus sosialisasi ketingkat pelaksana, sehingga pendistribusian beras raskin untuk bulan Januari tidak dapat didistribusikan pada bulan yang sama. Dengan adanya permasalahan seperti itu, lokasi Januari terpaksa di salurkan pada bulan Pebruari. Jadi untuk bulan Pebruari ada dua kali penyaluran. Karena pada Januari belum siap pelaksanaannya,” kata Suyoko.

Selain pengurangan pagu, kata Kasi Pelayanan Publik pada Bulog Sub Divre Pati, Suyoko, komplain yang ditemukan tim monitoring dan evaluasi kebanyakan, permasalahan beras raskin yang semestinya untuk warga miskin, dibagi rata ditingkat pelaksana.

DAK BIDANG PENDIDIKAN HARUS TEPAT SASARAN

kresnapati - Pelaksanaan DAK bidang pendidikan, yang menjadi program kerja Dinas Pendidikan (Disdik) Pati, harus tepat sasaran. Dan pelaksanaannya, hendaknya dilakukan dengan baik dan sesuai peruntukkannya.

Pelaksanaan DAK bidang pendidikan di sejumlah SD, SMP maupun SMA dan SMK, harus benar-benar dipantau dengan baik. Ini dilakukan untuk menghindari terjadinya penyalahgunaan.

Bupati Pati, Haryanto pada pelantikan Kepala Sekolah, Senin kemarin, 1 April 2013 berharap, pengguna anggaran dalam menggunakan pelaksanaannya, agar menyesuaikan dengan ketentuan dan peruntukkan yang dipersyaratkan.

“Karena kadang-kadang yang menerima bantuan, tidak sesuai dengan petunjuk teknis yang ada. Sehingga permasalahan itu sering diajukan kepada kami, kalau toh itu tidak sesuai ya saya pending (tunda) dulu,” tutur Bupati Pati.

Bupati Haryanto menambahkan, karena bantuan DAK nilainya ada yang diatas Rp.200juta, maka dalam pelaksanaannya memang harus dilelang secara terbuka.

“kalau nilainya hanya kurang dari Rp.200juta dapat penunjukkan, kalau nanti kita cairkan dengan SK Bupati, itu akan nanti menyalahi prosedur. Maka ini butuh pemahaman, jadi kita harus setahap hat-hati dalam pelaksanaannya,” kata Bupati Haryanto.

Bupati Pati, Haryanto menegaskan, kepada penerima sekaligus pengguna DAK, yang gamang dalam pelaksanaannya, segera mengkonsultasikan kepada Dinas Pendidikan (Disdik)

KEKERASAN TERHADAP ANAK DAN PEREMPUAN MENINGKAT

kresnapati - Angka kekerasan terhadap anak dan perempuan yang terjadi di Pati, masih tinggi. Ini terjadi,  karena ketidaktahuan masyarakat perdesaan akan aturan. Sehingga diperlukan fasilitasi dan pencerahan kepada masyarakat diperdesaan secara intensif, untuk mengurangi hal itu.

Meski dalam ancaman hukumannya berat, namun kasus kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan di Pati masih tinggi. Pada tahun 2012 lalu, di Pati terjadi 27 kasus kekerasan terhadap anak, dan 20 kasus kekerasan terhadap perempuan.

Menurut Direktur LBH Advokasi Nasional Pati, Maskuri Alfaty, kekerasan fisik dan seksual terhadap perempuan dan anak, merupakan kasus yang paling menonjol di Pati.

“Dalam catatan kami, pada tahun 2012, Kabupaten Pati masuk 5 besar di Jawa Tengah, yang angka kekerasan terhadap perempuan dan anak cukup tinggi. Untuk itu, BPP dan KB bersama Pusat Pelayanan Terpadu Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak (PPT KKBGA) Pati melakukan fasilitasi perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan,” ujar Maskuri Alfaty.

Direktur LBH Advokasi Nasional Pati berharap, melalui fasilitasi kepada masyarakat itu, mampu menekan angka kekerasan terhadap perempuan dan anak di Pati. Apalagi sekarang ini, Kabupaten Pati sedang menggencarkan percepatan program Kota Layak Anak.

“Adapun temuan yang menarik bagi kami Tim PPT, yang mana ditemukan fakta bahwa peserta tidak mengetahui kalau berhubungan seksual terhadap seseorang dibawah 18 tahun dapat dipidana meski didasari suka sama suka atau uang, dapat dipidana,” ujarnya.

BPP dan KB bersama PPT KKBGA Pati telah melakukan fasilitasi itu, kepada kader PKK, Majelis Taklim, Ketua RT/RW di Desa Jrahi Kecamatan Gunungwungkal, dan Ketua RW se Kecematan Margoyoso.

Audensi Pendeta dan Pimpinan Gereja se Kabupaten Pati

kresnapati - Kerukunan beragama di Kabupaten Pati, tetap kondusif. Namun para pimpinan umat beragama hendaknya mengintensifkan komunikasi, sehingga permasalahan-permasalahan yang muncul dapat segera terselesaikan.

Kerukunan beragama akan terbangun lebih baik, bila antara pemimpin umat agama mengintensifkan komunikasi. Ini dilakukan, agar munculnya permasalahan yang dapat merusakkan kerukunan dapat diantisipasi. Seperti dengan Ormas Keagamaan seperti NU dan Muhammadiyah.

Hal itu Bupati Pati, Haryanto ungkapkan, pada Audensi Pendeta dan Pimpinan Gereja se Kabupaten Pati, di Pendopo, Jumat pagi, 22 Maret 2013.

Bupati Haryanto berharap, seluruh masyarakat Pati bersatu padu dan mendukung pembangunan yang sedang dilaksanakan Pemerintah. Sehingga kalau, ada sesuatu permasalahan, hendaknya dibicarakan dengan antara pimpinan.

“Kalau sudah ada komunikasi yang intens, pasti kita akan menemukan jalan pemecahan yang baik. Apalagi sekarang ini sudah terbentuk kepengurusan yang baru Badan Musyawarah Antar Gereja (BMAG) se Kabupaten Pati,” ujar Bupati Pati.

Bupati Haryanto mengatakan, pada dasarnya pemerintah sebagai pelayanan masyarakat, berupaya untuk mengayomi dan melindungi semua pemeluk agama. Bahkan pada tahun ini, tidak hanya Masjid dan mushola yang mendapatkan bantuan, tapi juga gereja diberikan bantuan dari pemerintah.

“Bantuan itu memang nilainya masih belum seberapa. Tapi itu merupakan penghargaan dari pemerintah atas upaya dan kerja keras gereja dalam melayani membina umatnya,” katanya.

Audensi para Pendeta dan Pimpinan Gereja dengan Bupati Haryanto, dan Wakil Bupati Budiyono tersebut, diharapkan dapat meningkatkan kerukunan dan persahabatan dengan Pemerintah Kabupaten Pati

135 DESA DI PATI TERLANDA BENCANA ALAM TAHUN 2012

kresnapati - Pemkab Pati mulai mempersiapkan upaya penanggulangan terhadap bencana alam yang sering melanda diwilayahnya. Ini karena  pada 2012 lalu, tercatat seratusan lebih desa di Kabupaten Pati, terlanda bencana alam.

Selama 2012 lalu, 135 desa di Kabupaten Pati terlanda bencana alam. Baik bencana alam angin puting beliung, banjir, kebakaran, tanah longsor maupun kekeringan.

Demikian ungkap Bupati Haryanto, saat menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Pati 2012, pada rapat paripurna DPRD Pati, Senin pagi, 25 Maret 2013.

“Bencana banjir terjadi di 7 desa, angin kencang di 19 desa, kebakaran 26 desa, kekeringan di 83 desa, dan tanah longsor di 2 desa,” katanya.

Untuk upaya pencegahan dan penanggulangannya,  Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Pati, telah mempersiapkan peralatan penanggulangan bencana, memantau kemungkinan terjadi bencana alam selama 24 jam, dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menjaga kelestarian sumber daya alam.

Disisi pengelolaan keuangan, saat menyampaikan LKPj, Bupati Haryanto mengatakan, pendapatan daerah Kabupaten Pati tahun anggaran 2012 mencapai Rp.1,477  triliyun. Atau meningkat dari target yang direncanakan senilai Rp.1,421 triliyun.

“Sedang realisasi penyerapan anggaran hanya mencapai 90,66 persen dari anggaran senilai Rp.1,527 triliyun. Dan realiasasi penerimaan pembiayaan yang ditargetkan Rp.165,117 milyar, terrealiasi Rp. 166,7 milyar, atau meningkat 100,98 persen,” ujar Bupati Pati.

Bupati Pati, Haryanto menambahkan, untuk pos pengeluaran pembiayaan, sampai 31 Desember 2012 terrealisasi 100 persen, dari yang dianggarkan Rp. 13,866 milyar.

SOLAR LANGKA DI PATI

kresnapati - Sejak sepekan ini, BBM jenis solar disejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum SPBU) di Pati, langka. Kelangkaan ini, diduga akibat kebijakan pembatasan distribusi dari PT Pertamina ke SPBU.

Kelangkaan solar akibat kebijakan tersebut, berdampak sejumlah SPBU di Pati kewalahan dan terpaksa menerapkan pembatasan pembeliannya, maksimal Rp.200 ribu.

Pengawas SPBU Pelangitan, Haryanto mengatakan, kelangkaan yang dihampir terjadi seluruh SPBU di Pati, karena pengendalian BBM non subsidi dari Pemerintah, yang berdampak antrean panjang kendaraan.

“Sebetulnya SPBU kita, kalau tidak seperti ini, terjadi antrean panjang 8 ton solar mampu mencukupi kebutuhan untuk 2 hari. Sekarang 8 ton habis dalam sehari, karena lebih banyak tersedot oleh truk-truk, akibat banyak SPBU di Pantura yang kosong,” katanya.

Seorang pengemudi, Suparno asal Rembang mengaku khawatir terjadinya kelangkaan solar di beberapa wilayah seperti ini, karena akan berdampak armadanya tidak bisa beroperasi.

“Setiap hari saya mengisi solar Rp.200 ribu. Sebelumnya memang lancar disetiap SPBU ada, tapi sejak beberapa hari terakhir ini, gak ada, susah kita-kita ini,” ujarnya.

Akibat kelangkaan BBM jenis solar ini, ratusan kendaraan rela antre hingga berjam-jam, bahkan berderet memanjang hingga meluber dan mengganggu kelancaran lalulintas di Jalur Pantura.

KPU GANDENG GURU MAPEL PKn, TINGKATKAN PARTISIPASI PEMILIH PEMULA

kresnapati - ratusan guru Mata Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (Mapel PKn) SMA/SMK dan MA di Pati, diharapkan dapat ikut   mensosialisasikan tata cara Pilgub Jawa Tengah 2013, kepada siswa yang masuk kategori pemilih pemula.

Pemilih pemula yang masih duduk dibangku sekolah di Kabupaten Pati, yang akan memiliki hak suara pada Pilgub Jateng, berkisar 10 persen. Prosentase yang signifikan itu, KPU Kabupaten Pati menjadikan guru Mapel PKn sebagai prioritas sasaran mensoisalisasikan tata cara pemilihan gubernur.

Ketua KPU Kabupaten Pati, Ahmad Jukari menilai, guru Mapel PKn, memiliki peran untuk menyampaikan informasi terkait hak-hak kewarganegaraan kepada siswa didiknya. Terutama kepada murid kelas XII setingkat SLTA, sudah banyak yang memilik hak pilih. Berdasarkan daftar pemilih pada pemilu sebelumnya, pemilih pemula di Kabupaten Pati mencapai 10%.

“Karena sesuai dengan persyaratan yang punya hak pilih adalah berusia 17 tahun atau sudah nikah. Dan kebanyakan kelas III kebanyakan sudah berusia 17 tahun artinya sudah punya hak pilih. Oleh karena itu, mereka merupakan kelompok sasaran yang perlu digarap dan pihak yang paling strategis untuk dilibatkan adalah guru mapel PKn,” ujar Ahmad Jukari, Ketua KPU Kab Pati.

Kepala Disdik Pati, Sarpan menyambut baik gagasan KPU yang melibatkan guru mapel PKn yang matang dalam teori-teori demokrasi, dalam sosialisasi Pilgub Jateng.

“Kehadiran guru mapel PKn ini, akan membantu dalam sosialisasi Pilgub Jawa Tengah, untuk disampaikan kepada anak didiknya melalui pendidikan politik ditingkat sekolah maupun di madrasah. Sehingga anak didik kelas akhir yang sudah berusia 18 dapat menggunakan hak suaranya dengan baik,” tutur Kepala Disdik, Sarpan.

Diharapkan dari keterlibatan guru mapel PKn dalam sosialisasi, dapat meningkatkan kualitas Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah, 26 Mei mendatang.(pasfm)

KPU TINDAK LANJUTI TEMUAN PANWASLU

kresnapati - Beberapa temuan berkait Daftar Pemilih Sementara (DPS) Panwaslu melalui Petugas Pengawas Lapangan (PPL), akan segera ditindak lanjuti Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pati. Dan temuan itu, Panwaslu telah serahkan kepada KPU, Kamis siang, 7 Maret 2013.

Temuan masalah DPS, oleh Panwaslu Kabupaten Pati, diantaranya masih adanya sejumlah pemilih ganda, orang meninggal dunia yang masih masuk daftar, serta belum terdaftarnya pemilih yang sudah memiliki hak pilih.

Ketua Panwalu Kabupaten Pati, Suyoto mengatakan, temuan petugas pengawas lapangan (PPL) terhadap permasalahan DPS, sudah diserahkan kepada KPU, untuk segera ditindaklanjuti PPS, maupun PPK.

“Data yang kami peroleh itu, salah satunya orang yang sudah meninggal dunia, masih masuk dalam DPS, dan juga ada beberapa pemilih ganda sehingga itu harus ditindak lanjuti oleh Panwas maupun KPU,” kata Ketua Panwaslu, Suyoto.

Ketua KPU Kabupaten Pati, Ahmad Jukari yang diwawancara usai pertemuan dengan Panwaslu mengaku,  pihaknya sudah menerima data temuan PPL terhadap DPS dari Panwaslu, pada 4 Maret lalu. Yang kemudian ditindaklanjutinya dengan penyampaikan temuan itu ke PPS.

“Dan dalam hal itu kita minta PPK agar menyampaikan laporan dari tindak lanjut PPS. Dan tindak lanjut itu ada beberapa laporan, beberapa laporan temuan setelah dicek dilakukan pembenahan memang ada beberapa nama diantaranya sudah masuk di DPS waktu proses coklit. Mungkin yang lainnya yang belum masuk, mungkin sesuai DP4. Tapi setelah dicek di DPS itu, sudah masuk,” kata Ketua KPU Kab Pati, Ahmad Jukari.

Ketua KPU Ahmad Jukari optimis, dengan adanya temuan itu, yang kemudian ditindak lanjuti Panwas bersama KPU, akan mendapatkan perbaikan yang lebih berkualitas. Serta terjadi persamaan persepsi dan meningkatkan peran masing-masing, sesuai tugas pokok dan fungsinya

KARTU JAMKESMAS DAN JAMKESDA PATI DITERBITKAN

kresnapati (7/3), meluncurkan kartu Jamkesmas dan Jamkesda di Ruang Paripurna Gedung DPRD Kabupaten Pati. Sasaran Jamkesmas di tahun 2013 ini mencapai 569.889 jiwa atau 41,55% dari penduduk Kabupaten Pati. “Meski begitu ternyata masih banyak yang belum terakomodir, karena itu kami menyiapkan Rp 10 Miliar APBD untuk program Jamkesda”, terang Bupati Pati Haryanto.

Kebijakan peluncuran program Jamkesda itu didasarkan pada Perbup Nomor 76 tahun 2012. Data kepesertaannya diusulkan oleh pemerintah desa melalui proses selektif dengan uji publik dan disusun sesuai tingkat kemiskinannya. “Batas waktu pembaharuan data oleh tim desa telah selesai pada 28 Februari 2013 dimana jumlah desa yang mengusulkan sebanyak 348 desa (86%) dan yang tidak atau belum sebanyak 58 desa (14%)”, terang Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pati, Edy Sulistyono, dalam laporannya.

Sampai saat ini, lanjut Edy, untuk Jamkesda, jumlah sasaran yang diusulkan adalah 211.056 jiwa atau sekitar 15,36% dari total penduduk Pati. “Padahal 10 Miliar dari APBD itu diperkirakan hanya cukup untuk sekitar 50 ribu warga”, imbuh Edy.

Bila ditotal, imbuh Edy, jumlah seluruh sasaran Jamkesmas dan jamkesda sementara di Kabupaten Pati mencapai 780.945 jiwa atau hampir mencapai 57 % dari jumlah penduduk Pati.

Besarnya sasaran ini, menurut Kepala Dinas Kesehatan, terjadi karena di tingkat desa tim yang ditunjuk cenderung menghindari konflik dengan masyarakat, dan berharap agar Dinas Kesehatan yang akan memverifikasi lebih lanjut.

Menanggapi hal ini, Bupati Pati berharap semua elemen untuk tidak saling menyalahkan.  Haryanto juga menambahkan, andaikata nanti ada warga miskin sakit yang belum terdaftar Jamkesmas maupun Jamkesda, silahkan diusulkan, nanti Tim Verifikasi dari Dinas Kesehatan akan turun mensurvey kondisi riil di lapangan. “Hasil survey itu pula yang nanti menjadi bahan pertimbangan agar rekomendasi saya tepat sasaran’, imbuh Haryanto

63 DESA DI PATI TERIMA DAK PERTANIAN

kresnapati - Pemerintah Kabupaten Pati, tahun ini menerima kucuran dana dari Pemerintah Pusat senilai Rp. 5 Milyar. Dana itu, diprioritas untuk peningkatan kualitas pertanian.

Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan (Dispertanak) Pati, Silvinus Pelo Sibhaboka berharap desa-desa penerima DAK Pertanian ini, dapat meningkatkan produksi pertanian, untuk mendukung program swasambada beras di Kabupaten Pati.

“Itu yang sudah berdasarkan permohonan mereka yang disesuaikan dengan petunjuk teknik Kementerian Pertanian yang sudah memenuhi syarat. Dalam pelaksanaannya nanti, pengertian bantuan yang mereka peroleh itu proyek pengerjaan jalan pertanian yang dikerjakan pihak ketiga,” jelasnya.

Bantuan senilai Rp.60 juta per paket proyek yang diterima setiap desa ini, bersifat stimulan untuk diteruskan oleh masyarakat.

Wakil Bupati Pati, Budiyono berharap, hasil pemanfaatan DAK pertanian ini, dapat dirasakan petani dan masyarakat. Serta dilaksanakan sesuai aturan dan pengajuan proposal.

“Walaupun ini sedikit, tapi harapan kami dapat diterima manfaatnya oleh masyarakat. Ini memang DAK pertanian, sehingga program yang terbangun jalan (infrastruktur) untuk pertanian,” terang Wabup, Budiyono.

DAK Pertanian yang bersumber dari APBD tahun 2013 itu, nantinya akan diserahkan kepada 63 desa di Kabupaten Pati. Masing-masing desa akan menerima bantuan itu, dalam bentuk paket proyek. Seperti proyek pembangunan jalan usaha tani, kegiatan pengelolaan air, dan Sumur Bor

IJASAH DIRAGUKAN KEASLIANNYA DALAM PILKADES DESA TLOGOSARI TLOGOWUNGU PATI

kresnapati  - Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) di Desa Tlogosari Kecamatan Tlogowungu, telah diselenggarakan, Selasa lalu, 26 Februari 2013. Namun pendukung salah satu calon yang kalah dalam Pilkades itu, meragukan legalisir berkas persyaratan Kades terpilih.

Beberapa pendukung calon yang kalah dalam Pilkades di Desa Tlogosari Kecamatan Tlogowungu, mendatangi Panitia Pilkades, di Balai Desa setempat, Jumat pagi, 1 Maret 2013.

Menurut Suhartono, kedatangannya bersama sejumlah warga ke Balai Desa, untuk melihat berkas persyaratan Kades, yang diragukan keaslian legalisir ijazahnya.

“Kami minta kepada Panitia Pilkades, supaya membuka kembali berkas persyaratan lamaran calon Kades Tlogosari 2013 ini, karena kami mengindikasikan yaitu foto copy ijazah legalisirnya hasil scanner,” kata Suhartono.

Ketua Panitia Pilkades, yang juga Sekdes setempat, Nor Hasan mengatakan, pihaknya tidak berani membuka kembali berkas persyaratan Kades terpilih. Kecuali diijinkan oleh pejabat yang berwenang, seperti Panwascam, maupun dari Pemkab Pati.

“Jadi sebelum ada ijin dari Panwascam maupun Pemkab Pati, kami belum berani. Karena ini merupakan dokumen negara, dan untuk meminta atau membukanya harus pake aturan,” ungkap Nor Hasan.

Ketua Panitia Pilkades Tlogosari Kecamatan Tlogowungu, Nor Hasan menegaskan, mempersilahkan warganya untuk menempuh jalur sesuai ketentuan untuk dapat tidaknya, melihat salah satu berkas persyaratan Kades terpilih yang mereka ragukan

DPS PILGUB TELAH BERAKHIR DAN MENUNGGU TANGGAPAN MASYARAKAT PATI

kresnapati (Pati) - Batas waktu KPU Kabupaten Pati, mengumumkan Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pilgub Jateng, dan tanggapan masyarakat, berakhir 1 Maret 2013. Panitia Pemungutan Suara (PPS) dimasing-masing desa, diharapkan segera merekapitulasi Daftar Pemilih Tambahan (DPTb).

DPS Pilgub Jateng telah diumumkan KPU Kabupaten Pati, sejak 9 Februari sampai 1 Maret 2013. Selama tenggat waktu itu, KPU berharap masyarakat juga menyampaikan tanggapannya terhadap DPS, sebelum ditetapkan menjadi Daftar Pemilih Tetap.

Ketua KPU Kabupaten Pati, Ahmad Jukari kepada PAS Pati mengatakan, sesuai tahapan, program dan jadwal Pilgub Jateng, setelah berakhirnya batas waktu pengumuman DPS dan tanggapan masyarakat itu, PPS akan melakukan pencatatan dan penyusunan DPTb, mulai 2 sampai 4 Maret mendatang.

“Pada 4 Maret 2013, PPS dimasing-masing desa menetapkan DPTb, yang diikuti dengan pengumuman DPTb selama dua hari, dari 5 sampai 7 Maret 2013,” kata Ahmad Jukari.

Ketua KPU Kabupaten Pati, Ahmad Jukari menambahkan, sehari kemudian 8 sampai 31 Maret 2013, PPS harus melakukan penyusunan Daftar Pemilih Tetap (DPT). Sebelum disyahkan dan ditetapkan pada 1 April, selanjutnya PPS selama dua hari 2 sampai 4 April 2013, mengumumkan DPT tersebut, ditempat-tempat strategis yang mudah diakses masyarakat (sdh)

SEMPURNAKAN DPS PILGUB JATENG, PANWAS DAN KPU AKAN BERKOORDINASI

kresnapati (Pati) - Panwaslu dan KPU Kabupaten Pati, akan berkoordinasi untuk penyempurnaan Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pilgub Jateng 2013.

Untuk menghindari salah persepsi terhadap temuan Panitia Pengawas Lapangan (PPL) terhadap DPS, Panwaslu akan mengundang KPU Kabupaten Pati. Rencananya, koordinasi pengawas dan penyelenggara Pemilu tersebut, akan bertemu, beberapa hari mendatang.

Ketua Panwaslu Kabupaten Pati, Suyoto, mengatakan, pihaknya akan mengundang KPU Kabupaten Pati, untuk menyempurnakan DPS, pada Senin pekan depan, 4 Maret 2013.

“Dengan temuan-temuan PPL, untuk data valid dari PPL yang akan diserakan ke KPU, akan diserahkan 4 Maret itu. Ini merupakan upaya penyempurnaan DPS,” ujarnya.

Suyoto mengatakan, setelah menerima soft copy DPS dari KPU, pihaknya juga melakukan pencocokan dan penelitian (coklit) seperti yang dilakukan KPU oleh 406 Panitia Pengawas Lapangan yang tersebar diseluruh desa/kelurahan di Kabupaten Pati.

Ketua Panwalu Pati, Suyoto menambahkan, upaya yang dilakukannya juga untuk mencermati, masih ada tidak warga yang memiliki hak pilih tapi tidak masuk daftar, atau ada tidaknya warga yang tidak memiliki hak pilih tapi masuk dalam DPS Pilgub Jateng 2013

KOMISI IV DPRD PATI KECEWA KARENA KETIDAKHADIRAN KEPALA KEMENAG

kresnapati - Komisi IV DPRD Kabupaten Pati, menyayangkan ketidakhadiran Kepala Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Pati, dalam audensi membahas alokasi DAK MI swasta. Karena tanpa kehadiran orang nomor satu di Kantor Kemenag Pati ini, alokasi DAK MI swasta yang disoal guru madrasah, tidak akan terselesaikan.

Pemberian alokasi DAK MI swasta di Pati, mulai diadukan sejumlah guru madrasah ke DPRD Pati. Para guru madrasah menilai, pemberian bantuan terkesan pilih-pilih, dan tidak merata.
Seorang Kepala MI di Kajen, Riyanto usai audensi di ruang gabungan DPRD Pati, Sabtu, 2 Maret 2013, pihaknya mengadu ke dewan, karena pemberian DAK oleh Kemenag Pati, terjadi kesenjangan antara MI Negeri dengan MI Swasta.
“Dari Kemenag hendaknya mau memperhatikan, karena kami sudah berjuang. Dan saya berharap, Kemenag ada gayung bersambut dengan kami, dalam artian mengimbangi jerih payah guru madrasah,” katanya.
Sekretaris Komisi IV DPRD Pati, Muhammad Ali Chabib, usai memimpin audensi tersebut mengaku kecewa, karena Kepala Kemenag Pati mengabaikan undangan untuk rapat. Padahal kehadirannya, dibutuhkan untuk menjelaskan, soal kesenjangan bantuan untuk pembangunan fisik, dan kesejahteraan yang dikeluhkan guru madrasah.

“Dan jujur saja, Kepala Kantor Kemenag kalau dipanggil DPRD Pati, tidak pernah hadir. Baru satu-satunya yang bersedia hadir memenuhi undangan DPRD ketika Kepala Kemenag Pati dijabat Bapak Noorbadi. Ini benar-benar membuat kami kecewa,” kata Muhammad Ali Chabib.

Komisi IV DPRD Pati, akan mengundang kembali Kepala Kemenag Pati, untuk hadir dalam rapat membahas kesenjangan alokasi DAK, yang dikeluhkan guru MI swasta. Rencananya, setelah hasil rapat dikonsultasikan kepada Ketua DPRD Pati (pasfm)

PARPOL MINTA 5 DP, PPP DAN NASDEM BEDA

kresnapati -  Tujuh parpol di Pati mengusulkan, agar dalam Pemilihan Legislatif DPRD Pati 2014 mendatang, tetap dibagi menjadi lima daerah pemilihan, seperti pada Pemilu 2009 lalu. Yakni sesuai jumlah eks kawedanan yang ada di Kabupaten Pati.

Ketujuh parpol yang tetap meminta lima daerah pemilihan dipertahankan pada Pemilu 2014 diantaranya, PDI Perjuangan, Partai Gerindra, PKB, PAN, Partai Golkar, Partai Demokrat, dan PKS.  Ketujuh parpol itu dianggap lima dapil, sudah sesuai dengan kondisi saat ini.

Hal tersebut terungkap saat KPU Kabupaten Pati menggelar rakor dan konsultasi publik dalam rangka penyusunan Daerah pemilihan Pemilu 2014, Rabu siang, 27 Februari 2013.

Menurut utusan tujuh parpol, KPU Kabupaten Pati, sebaiknya tetap  mempertahankan jumlah Dapil sebanyak lima dalam Pemilu mendatang.  Apalagi parpol sudah melakukan penjaringan calon anggota legislatif (caleg) didasarkan pada jumlah Dapil saat ini.

“Jika jumlah Dapil berubah, kita harus merombak susunan dan pemetaan caleg. Padahal mereka yang mendaftar juga sudah memilih masuk Dapil mana,” ujar salah satu utusan parpol.

Sementara Partai Nasdem dan PPP menilai, jumlah kusri saat ini lebih baik ditambah untuk menyesuaikan kondisi. Dikatakan, keputusan jumlah Dapil sebanyak lima diputuskan KPU saat jumlah kursi di DPRD Pati masih 45. Setelah ada penambahan kursi pada Pemilu berikutnya, lima Dapil tadi masih dipertahankan.

“Sebenarnya cukup rasional jika jumlah Dapil ditambah menjadi tujuh,” ujar utusan Partai Nasdem dan PPP.

Ketua KPU Pati, Ahmad Jukari, dalam konsultasi public mengatakan, pembagian Dapil harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan dan DAK2 yang diserahkan pemerintah beberapa waktu lalu.

“Selain konsultasi public, KPU Kabupaten Pati juga memberi kesempatan kepada partai politik untuk menyampaikan pendapatnya tentang penyusunan Dapil secara tertulis dan akan kita lampirkan dalam usulan penyusunan Dapil ke KPU,” ujarnya.

Ahmad Jukari menambahkan, pembagian Dapil juga mempertimbangkan ketentuan-ketentuan lain dalam peraturan perundangan. Seperti asas nilai suara yang sama dan kohesivitas. Serta mempertimbangkan pendapat dari berbagai pihak, termasuk partai politik peserta pemilu.

Rakor dan konsultasi public Penyusunan Daerah pemilihan, dihadiri para pemangku kepentingan, dan 9 pimpinan Parpol di Pati. Sedang Partai Hanura   tidak hadir, dan tidak menyampaikan pendapat (pasfm)

POLRES PATI DI GRUDUK SEJUMLAH LSM PERTANYAKAN PELAYANAN PUBLIK

kresnapati - Beberapa Lembaga Suadaya Masyarakat (LSM) di Pati, mengadakan audiensi terkait pelayanan publik oleh Polres Pati. Mulai dari pelayanan SIM, SAMSAT, dan proses penanganan perkara kriminal.

Puluhan aktivis sejumlah LSM di Pati, mendatangi Mapolres Pati, Kamis, pagi, 28 Februari 2013. Kedatangan mereka untuk menyampaikan apirasinya, terkait pelayanan publik yang menjadi kewenangan Polres Pati.

Selaku korlap LSM, Hadi Supriyono mengungkapkan, tidak ada tujuan lain kedatangannya hanya untuk menyampaikan aspirasi, dan memberikan masukan kepada aparat kepolisian, agar lebih baik dalam menegakkan hukum, dan melayani masyarakatnya.

“Kami hanya ingin memberikan masukan kepada Polres Pati agar lebih baik kinerjanya dan lebih bermasyarakat. Karena apa, Pati menghendaki masyarakat desa ikut mengawal dan bersama-sama membangun Kabupaten Pati,” kata Kompol Taufik Dirgantoro.

Wakapolres Pati, Kompol Taufan Dirgantoro, usai menemui para aktivis LSM di ruang operasional menegaskan, pihaknya menyambut baik masukan dan aspirasi tersebut. Dan akan melakukan pembenahan, bila masih terjadi kekurangan dalam pelayanannya.

“Kita sebagai aparat Kepolisian Polres Pati, kita tetap akan lebih baik lagi. Artinya, bila ada yang masih kurang pas di masyarakat maupun perilaku anggota saya tetap akan diperbaiki. Sebagai arahan Pimpinan, kita harus dapat menjadi pengayom dan pelindung dengan memberikan pelayanan prima kepada masyarakat,” kata Waka Polres Pati.

Dalam audensi dengan jajaran Polres Pati, yang berlangsung sekitar 3 jam, para aktivis LSM lebih banyak menyampaikan kritik membangun, mendorong penegakan hukum, dan penuntasan perkara dengan profesional, serta pelayanan SIM di Satlantas, dan pengurusan surat-surat kendaraan bermotor di SAMSAT

TANAMI PULUHAN POHON PISANG DI JALAN

KRESNAPATI - Warga Pati, di Desa Kayen menuntut Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, untuk segera memperbaiki badan jalan penghubung Kabupaten Pati dengan Kabupaten Purwodadi. Tuntutan itu, dilakukan dengan menanami badan jalan yang berlubang sepanjang 1 KM dengan puluhan pohon pisang, pada Senin pagi, 25 Februari 2013.

Aksi warga menanam pohon pisang di badan jalan yang berlubang itu, sebagai ungkapan kejengkelan warga, karena pemerintah lamban memperbaiki kerusakan jalan turut Desa.

Koordinator Pemuda Libas Kayen, Muhammad Zaenuri mengatakan, aksi penamanan pohon pisang di Jalan Raya Kayen Pati ini, karena pemuda merasa prihatin dengan kerusakan jalan, yang berdampak terjadinya kecelakaan lalulintas, hingga merenggut korban jiwa.

“Kita minta secepatnya pemerintah melakukan perbaikan, sehingga tidak jatuh korban jiwa sisa. Dalam waktu 2 bulan terakhir dilokasi tersebut terjadi 25 kali kecelakaan, dengan 7 korban meninggal dunia,” katanya.

Pemuda Libas Kayen, dalam aksinya juga meminta Camat Kayen dan sejumlah stafnya untuk ikut menanamkan pohon pisang di salah satu lubang yang mengangga di badan jalan tersebut.

Aksi itu juga menarik simpati masyarakat sekitar, untuk memberikan bantuan tenaga, makanan dan minuman seadanya, bahkan ada sebagaian yang turut membantu menanam pohon pisang

BANJIR MASIH MENGGENANG WARGA PATI

kresnapati - Banjir akibat limpasan Sungai Juwana, mulai menyambangi sebagian warga Pati. Seperti warga yang tinggal tak jauh dari bantaran sungai, di Dukuh Biteng Desa Banjarsari Kecamatan Gabus.

Sejak dua hari terakhir, warga Dukuh Biteng ini, kembali dibuat was-was. Hujan yang turun beberapa hari terakhir ini ditambah dengan limpasan air sungai Juwana, mulai menggenangi lahan pertanian, jalan poros desa dan rumah mereka.

Sekretaris Desa Banjarsari Kecamatan Gabus, Marjuki, mengatakan, air mulai menggenangi jalan poros desa, permukiman, dan areal pertanian, sejak Sabtu sore lalu, 23 Februari 2013, hingga Senin pagi, 25 Februari 2013 masih dirasakan warga.

“Akibat banjir ini, berdampak persiapan panen raya terganggu. Karena baru ada sebagian besar belum bisa dipanen padahal sudah sudah menguning tua. Disamping itu ada yang mulai MT II sekitar 3 ha, yang baru berumur antara 2 hari sampai 2 minggu ikut tergenang,” katanya.

Marjuki menambahkan, tinggi genangan air di areal pertanian, mencapai 50  cm. Genangan air, juga mengakibatkan jalan poros desa,  ikut terencam dengan ketinggian bervariasi antara 20 sampai 30 cm.

“Dan ada sebagian rumah warga yang tergenang air, hingga saat ini (Senin pagi, red),  sekitar 7 rumah,” katanya.

Genangan air akibat limpasan Sungai Juwana, juga dirasakan warga di Dukuh Karanganyar Desa Sunggingwarno Kecamatan Gabus.

Menurut aktifis LSM Ampuh, Ahmad Tahsis, luapan air dari Sungai Juwana diperparah dengan limpasan air dari bendungan di Desa Gempolsari. Ketinggian air mencapai 50 cm dari permukaan tanah (pasfm)

TKI ASAL SIDOMUKTI MENINGGAL SAAT PERJALANAN PULANG

kresnapati - Jenazah seorang Tenaga Kerja Indonesia (TKI) asal Pati,  yang meninggal dunia dalam perjalanan pulang menuju kampung halamannya, semalam tiba dirumah duka di  Dukuh Golilo Desa Sidomukti Kecamatan Margoyoso.

TKI  bernama  Gunoto, berusia 35 tahun, terpaksa dipulangkan dari Malaysia, karena kondisinya yang sering sakit-sakitan. Bahkan di tempat kerjanya di Serawak Malaysia, Gunoto sering keluar masuk rumah sakit.

Menurut Kades Sidomukti, Karwito saat dihubungi mengatakan, sejak keberangkatannya menuju ke Malaysia, warganya itu ingin memperbaiki ekonomi keluarganya, sebagai tukang batu, meski dengan riwayat menderita penyakit asam urat akut. Dan ketika akan pulang bersama seorang temannya  satu desa, Gunoto meninggal saat dalam perjalanan dari Serawak Malaysia di Kecamatan Entikong Sanggau Kalimantan Barat, atau diwilayah perbatasan Malaysia – Indonesia, Rabu malam, 20 Februari 2013.

“Kemarin kita mengujinya di UNDIP Semarang, ternyata dari universitas bersangkutan belum pernah melakukan penelitian, sehingga penelitian kita tergolong unik. Sehingga kita mengangkat potensi batuan. Dan hasil pengujian beberapa sampel, ada dua sampel yang melebih Standar Nasional Indonesia (SNI),” katanya.

Setelah melapor ke Polsek Entikong,  jenasah Gunoto divisum dan diotopsi di Rumah Sakit Pontianak. Untuk memulangkan jenazah Gunoto, keluarga dibantu Kades mengirimkan uang senilai Rp.12 juta, untuk biaya rumah sakit dan transport.

Kamis, 21 Februari 2013, sekitar pukul 15.00, jenasah Gunoto diterbangkan dari Bandara Supadio Pontianak, dan tiba di Bandara Ahmad Yani Semarang, sekitar pukul 21.00. Setibanya di Bandara Ahmad Yani Semarang, jenazah langsung dibawa keluarga, dan tiba di rumah duka sekitar pukul 23:45.

Setelah disemayamkan beberapa saat, sekitar pukul 24:15, jenazah Gunoto langsung dikebumikan di pemakaman desa setempat

KOMISI IV DPRD PATI KLARIFIKASI TUDINGAN GUNAKAN DANA SERTIFIKASI

kresnapati - Komisi IV DPRD Kabupaten Pati, memanggil Dinas Pendidikan terkait isu cairnya uang sertifikasi guru di Pati. Karena belakangan berkembang isu,  uang sertifikasi untuk dua bulan yang belum cair itu, digunakan anggota dewan.

Dinas Pendidikan (Disdik) Pati memenuhi undangan DPRD Pati, untuk meluruskan isu terkait uang sertifikasi yang belum cair selama dua bulan terakhir ini. Karena belakangan muncul isu yang memojokkan, yang seakan-akan uang sertifikasi guru itu, digunakan DPRD.

 

Usai memimpin rapat klarifikasi dengan Disdik Pati, Sekretaris Komisi IV DPRD Pati, Muhammad Ali Chabib mengatakan, pemanggilan jajaran Disdik dalam rapat itu, untuk menjelaskan pengelolaan uang sertifikasi tersebut. Ini, agar jelas uang sertifikasi itu, dipakai dewan atau tidak.

“Masak uang sertifikasi guru kita yang makai. Sehingga kami panggil. Dan saya tanya Disdik, memang uang itu belum keluar, atau disetorkan ke Disdik Pati. Memang untuk tahun 2012, uang sertifikasi guru di Pati kurang dua bulan. Memang dari Pemerintah Pusat kurang uangnya,” ujarnya.

Menurut Muhammad Ali Chabib, kekurangan pembayaran Pemerintah Pusat untuk pembayaran uang sertifikasi guru di Pati, mencapai Rp.20 milyar lebih, dari Rp.180 Milyar. Kekurangan itulah, yang kemudian diisukan dipakai DPRD.

“Dalam hal ini, Disdik juga harus benar-benar mengawasi dan mendorong guru-guru berserfikasi harus mau meningkatkan dirinya, agar anak-anak didiknya lebih baik,” katanya.

Dari belasan ribu guru di Pati yang sudah mengantongi sertifikasi mencapai 6.259 orang, yang terdiri dari 5.580 guru PNS, dan 679 guru non PNS (pasfm)

DAK BIDANG PENDIDIKAN DIHARAPKAN DIKELOLA DENGAN BENAR

kresnapati - Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang  Pendidikan tahun 2012 yang dilaksanakan tahun 2013, hendaknya dikelola dengan benar. Sehingga bantuan tersebut, benar-benar dapat dinikmati manfaatnya untuk perbaikan infrstruktur pendidikan, khususnya di Kabupaten Pati.

Pengelolaan dan pelaksanaan DAK bidang pendidikan bagi sekolah penerimanya di Pati, diminta disesuaikan dengan Rencana Anggaran Belanja Sekolah (RABS), dan hindari penyelewengan.

Sekretaris Komisi IV DPRD Pati, Muhammad Ali Chabib, berharap, sekolah penerima DAK, mengikuti petunjuk pelaksanaan (Juklak) maupun petunjuk teknis (Juknis) yang ada.

“Tapi para sekolah penerima lebih senang, bila DAK itu, dapat di swakelola ketimbang di tenderkan pihak ketiga dalam pengerjaannya. Karena pelaksanaan kerjanya lebih baik dengan sistem swakelola, dari pada lewat lelang,” kata Sekretaris Komisi IV DPRD Pati.

Sekretaris Komisi IV, dari Fraksi Kebangkitan Bangsa DPRD Pati ini mendorong Dinas Pendidikan (Disdik) Pati, untuk bersama-sama mengajukan permohonan ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, agar penerapan DAK dapat diswakelola. Apalagi Juklak dan Jukni pelaksanaannya, belum juga keluar.

“Kami berharap Pusat dalam membuat Juklak dan Juknis dengan mengolor-olor waktu. Kasihan yang ada di bawah, karena mereka harus mengerjakan sesuai petunjuk teknis. Kalau petunjuk teknis beluk keluar dia mau ngapain, kan tidak berani?. Kalau keluarnya akhir tahun, kasihan kan?,” Muhammad Ali Chabib bilang.

Anggaran DAK bidang pendidikan, rencananya untuk membangun ruangan baru, rehabilitasi berat ruangan, dan rehabilitasi sedang ruang (pas FM)

SEDULUR SIKEP MINTA PEMKAB PATI, TETAP PERHATIKAN PERMASALAHAN PERTANIAN

kresnapati - Warga Sedulur Sikep, berharap Pemerintah Kabupaten Pati, tetap memperhatikan mata pencaharian petani. Terutama masalah klasik yang terus petani alami, seperti banjir yang mengakibatkan mereka gagal panen.

Permintaan warga sedulur sikep itu, disampaikan saat Bupati Pati, Haryanto berkunjung ke Desa Batursari Kecamatan Sukolilo, Selasa pagi kemarin, 19 Februari 2013.

Warga Sedulur Sikep, Gunretno dengan bahasa Jawa berharap, Pemkab Pati memperhatikan sektor pertanian, yang menjadi mata pencaharian sebagian besar masyarakat Pati. Untuk itu, permasalahan terkait pertanian,  seperti penanggulangan banjir dan pengendalian serangan organisma pengganggu tanaman (OPT), petani harus dibantu.

“Terutama pembasmian hama wereng maupun tikus di masa tanam II, Gunretno menyambut baik upaya Pemkab untuk mengadakan pembasmian massal oleh seluruh petani. Pihaknya pun berharap pembasmian dilakukan serentak oleh semua kelompok tani bekerja sama dengan desa,” katanya.

Sedulur sikep juga berharap, ada bantuan mesin pengering gabah yang nantinya dikelola desa,  untuk  dijual dengan harga murah. Karena mereka tidak memiliki lahan yang luas untuk mengeringkan gabah.

Bupati Haryanto, menyambut positif masukan- masukan yang disampaikan warga Sedulur Sikep, untuk  menyerap aspirasi warganya secara langsung. Peningkatan hasil pertanian, memang sudah menjadi prioritas program kerjanya untuk mewujudkan swasembada pangan di Kabupaten Pati, sekaligus menjadi penyangga pangan di Jawa Tengah.

“Masukan – masukan dari mas Gunretno akan saya kaji bersama dinas terkait, untuk merumuskannya menjadi kebijakan yang akan dirasakan manfaatnya oleh para petani,” jelas Haryanto.

Bahkan anggaran pertanian untuk tahun 2013 naik menjadi Rp. 10,5 Miliar dari tahun sebelumnya yang hanya Rp. 8 miliar. Anggaran tersebut akan digunakan untuk pembenahan infrastruktur pertanian juga peningkatan produksi pertanian (pas fm)

BPBD LATIH PELAJAR UNTUK TANGGAP DARURAT BENCANA

kresnapati - Ratusan pelajar dari beberapa SMA di Pati, Jawa Tengah dilatih tanggap darurat bencana.  Pelatihan ini, untuk mengenalkan penanganan dan penanggulangan saat terjadi bencana. Pelatihan sehari ini, berlangsung di aula SMA Negeri 2 Pati.

Pelatihan penanggulangan darurat bencana bagi pelajar ini, mengingat wilayah Kabupaten Pati memiliki risiko terjadinya bencana alam tertinggi keempat se Jawa Tengah. Dan penanganannya melibatkan semua unsur, termasuk para pelajar.

Bupati Pati Haryanto, usai membuka pelatihan itu, mengatakan, pelatihan itu untuk membekali pelajar, agar mampu dan trampil memberikan  pertolongan dini kepada korban saat terjadi bencana.

“Karena selama ini mungkin tidak pernah terjadi. Yang biasanya dalam penanggulangan bencana ini yang membantu TNI/Polri dan masyarakat. Tapi kalau melibakan pelajar ini kedepan anak-anak tidak sekedar tahunya hura-hura, namun juga tahu betapa susahnya seorang bila mendapatkan musibah. Sehingga saya sangat merespon upaya dari BPBD Prov Jateng,” katanya.

Kasi Penanganan Darurat BPBD Prov Jawa Tengah Gembong Purwanto Nugroho menambahkan, untuk tahun ini pelajar di empat kabupaten, Pati, Pemalang, Jepara dan Boyolali, mendapatkan pelatihan tanggap darurat bencana. Karena keempat kabupaten itu, yang dipandang sebagai daerah dengan tingkat risiko ancaman dan kejadian bencana alam tertinggi di Jawa Tengah.

“Keinginan kami untuk mensuport BPBD Kab Pati yang baru terbentuk, agar mereka cepat dikenal masyarakat. Dan kami pengin, pelajar juga langsung dapat terlibat, untuk menyiapkan sukarelawan. Karena jumlah personil di BPBD yang terbatas, sehingga masih membutuhkan dukungan dari banyak pihak, suasta bahkan pelajar,” katanya.

Pelatihan penanggulangan darurat bencana ini, para peserta mendapatkan materi pencegahan, kesiapsiagaan dan pertolongan terhadap korban bencana alam, serta simulasi pertolongan terhadap korban bencana alam.
(pas fm)

Siap-siap, harga gas elpiji 12 kg akan naik

Kresnapati - JAKARTA. PT Pertamina berencana untuk menaikkan harga elpiji ukuran 12 kg mulai tahun ini. Rencananya, harga gas elpiji 12 kg tersebut naik dari semula Rp 71.000 menjadi Rp 96.600 per tabung.

Pertamina beralasan, kenaikan gas elpiji 12 kg dilakukan karena perseroan merugi sebesar US$ 541,9 juta pada tahun lalu. Angka sebesar itu muncul akibat subsidi untuk elpiji 12 kg yang terus membengkak.

"Ini untuk mengurangi kerugian yang sangat besar tahun 2012 lalu," ujar Vice President LPG & Gas Products Pertamina Gigih Wahyu Hari Irianto, di kantor Pertamina, Rabu (20/2).

Dengan kenaikan harga tersebut, Pertamina menargetkan penjualan LPG 12 kg tahun 2013 sebesar 910.721 Metric Ton (MT). Angka target tersebut mengacu pada asumsi CP Aramco US$ 917 per ton dan kurs Rp 9.384.

"Jika pertamina tidak menyesuaikan harga jual, diperkirakan bisnis LPG akan merugi sebesar Rp 5 triliun," ungkap Gigih.
Sebelumnya Pertamina belum mendapat izin dari Pemerintah untuk menaikkan harga gas elpiji 12 kg. Alasanya, ada kekhawatiran pengguna gas harga elpiji 12 kg berpindah memakai gas elpiji 3 kg

Gerinda Gandeng PKNU, Ini Kata Prabowo

Kresnapati,  JAKARTA -- Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto mengaku tidak menentukan jumlah kuota bagi kader calon anggota legislatif yang berasal dari Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU).
"Tidak ada kuota jumlah, yang kami bicarakan adalah kualitas para kader tersebut," kata Prabowo usai menandatangani nota kesepahaman dengan PKNU di Kantor DPP Gerindra di Jakarta, Minggu.

Mengenai pembagian kader di daerah, apakah berasal dari kader Partai Gerindra atau PKNU, menurut dia, hal itu bersifat situasional dengan mengikuti logika politik.
Pihaknya juga telah mengimbau kepada seluruh dewan pengurus cabang Gerindra untuk membuka diri terhadap kader dari PKNU.

"Jadi kami terus menyampaikan kepada daerah terkait semua kekuatan baru yang masuk, termasuk kalau ada kualitas baru yang masuk," katanya.

Partai Gerindra dan PKNU telah menandatangani nota kesepahaman untuk membentuk organisasi sayap dengan nama Gerakan Rakyat Ahlus Sunnah wal Jamaah.

"Hari ini Gerindra mendapat kekuatan baru yang melebur ke dalam barisan, untuk bersama-sama melakukan perubahan demi perbaikan rakyat Indonesia, denngan masuknya PKNU yang mewakili kelompok Ahlus Sunnah wal Jamaah," kata Prabowo.

Sementara itu, Ketua Umum PKNU Choirul Anam mengatakan Organisasi sayap tersebut akan bergerak dari pusat hingga ke sejumlah daerah untuk memanfaatkan jaringan PKNU dalam upaya memenangkan Partai Gerindra.

"Ini kesepakatan aspiratif bahwa saya ingin aspirasi politik PKNU disalurkan ke Gerindra dan memenangkannya dalam Pemilu 2014," kata Cak Anam
(REPUBLIKA.CO.ID)

PARTAI PELOPOR JATENG MASUK NASDEM

kresnapati - Berbeda dengan partai partai lain yang gagal mengikuti tahapan verifikasi yang dilakukan KPU sebagai prsyarat mengikuti pemilu 2014 maka partai Pelopor Jawa Tengah sudah berani memastikan akan bergabung dan mengikuti pencalegan ke partai Nasional Demokrat ( Nasdem ). Kepastian tersebut diungkapkan Ketua DPD Partai Pelopor Jawa Tengah, S Karjono SH MHum.

Ditemui dirumahnya desa Sambiroto kecamatan Tayu hari Selasa (12/2), S. Karjono mengatakan jika pihaknya sudah menerima surat edaran dari DPP Partai Pelopor No. 09/Sek-DPP/PP/01-13 dan SK No. 08/SK-DPP/PP/01-2013 tertanggal 21 Januari 2013. Isi dari surat tersebut tentang kelanjutan perjuangan pengurus, kader serta anggota Partai Pelopor pada Pemilihan Umum Tahun 2014.

Dikatakanya, bahwa berdasar keputusan politik yang diambil DPP Partai Pelopor memang pada pemilu 2014 mendukung Partai Nasdem. Sehingga terhadap pengurus, anggota dan kader partai Pelopor di Jawa Tengah diharapkan bisa mendaftar sebagai caleg.

“Bagi pengurus, kader dan anggota Partai Pelopor yang ingin menjadi Calon Anggota Legislatif Partai Nasional Demokrat (Nasdem) agar segera menyampaikan surat permohonan menjadi caleg DPRD Kab/kota, Propinsi atau DPR RI. Pada surat permohonan harus juga menyebutkan Daerah Pemilihan (Dapil) yang diinginkan, daftar riwayat hidup dan menyerahkan pas foto” ujarnya.

S. Karjono menegaskan pihaknya akan menyelenggarakan sosialisasi dan rakor untuk memantapkan proses penjaringan caleg pada hari Sabtu (16/2)  di rumah makan Sapto Renggo Pati. “Selanjutnya permohonan pencalegan tersebut akan dibawa ke forum rapat DPP Partai Pelopor di Jakarta (18/2)” tegasnya lagi.

Diharapkannya semua bakal caleg dari partai Pelopor yang akan mengikuti pileg dari partai Nasdem bisa mengikuti rapat koordinasi tersebut. “Karena waktu yang demikian pendek maka bakal caleg sebaiknya mengikuti rakor. Sehingga bisa langsung menyerahkan berkas pencaleganya” kata S. Karjono.

Partai Pelopor  pada pemilu 2009 lalu berhasil menempatkan beberapa kadernya menjadi anggota DPRD di Jawa Tengah.  Diantaranya di DPRD kabupaten Karanganyar, Rembang, Pati, Kudus dan Purworejo.

Menyinggung pelaksanaan pesta demokrasi pemilihan gubernur ( pilgub ) Jawa Tengah, S. Karjono menegaskan jika Partai Pelopor Jateng akan mendukung Hadi Prabowo. Karena figur calon yang masih menjabat sekda propinsi Jateng tersebut dikenal sebagai sosok yang lebih mempunyai komitmen membangun daerah.

PERUSAHAAN GARAM KONSUMSI BERYODIUM DIMINTA PENUHI STANDART

kresnapati - Perusahaan garam di wilayah Kabupaten Pati, diminta untuk memenuhi kandungan yodium dalam garam yang diproduksinya. Karena sesuai ketentuan yang mengatur tentang garam konsumsi beryodium, pelanggaran terhadap aturan itu, bisa dikenai sanksi hukum.

Di Kabupaten Pati hingga sekarang, ada sekitar 91 perusahaan produksi garam. Namun sebagian, kandungan yodium hasil produksinya masih jauh dari standart.

Kepala Kantor Satpol PP Pati, Suhud berharap, berdasarkan temuan dilapangan, pengusaha garam di Pati segera memenuhi kadar yodium pada garam hasil produksinya. Karena sekarang masih ada produksi garam yang kandungan yodiumnya dibawah ketentuan.

“Pengawasan secara langsung di dua kecamatan. Dari hasil kegiatan itu, memang ada beberapa pengusaha yang belum memenuhi standart produksi garamnya,” katanya.

Dari temuan dilapangan itu, Kepala Satpol PP, Suhud berharap, tidak ada lagi pengusaha garam di Pati yang berurusan dengan aparat penegak hukum, hanya gara-gara kadar yodium pada garam produksinya tidak memenuhi standart yang dipersyaratkan.

Kementerian Kesehatan RI menyebutkan, garam beryodium, merupakan garam yang telah diperkaya dengan yodium, yang dibutuhkan tubuh untuk pertumbuhan dan kecerdasan. Garam beryodium sesuai standar nasional Indonesia (SNI) yang digunakan sebagai garam konsumsi, harus memenuhi kadar yodium sebesar 30 – 80 ppm.

SULIT DILACAK, BEBOTOH PILKADES BISA DIJERAT HUKUM

kresnapti - Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa (PILKADES) di hampir semua tempat,  khususnya diwilayah Pati, selalu dibayang-bayangi ulah botoh atau petaruh. Meski sulit untuk membuktikannya, namun warga desa yang akan menggelar Pilkades untuk tidak terpengaruh, dan bila mengetahui pelakunya untuk melapor ke aparat keamanan. 

Botoh atau petaruh kini akan tetap membayangi setiap penyelenggaraan Pilkades. Karena saat itu, menjadi lahan empuk bagi para bebotoh untuk melancarkan aksinya. Dan tak jarang, seorang botoh dapat mematahkan ambisi salah satu calon, dengan cara yang jarang tersentuh dengan hukum.

Bupati Pati, Haryanto usai memimpin rapat persiapan Pilkades, Jumat pagi, 15 Februari 2013 mengatakan, gerak-gerik botoh dalam melakukan aksinya, memang sulit dilacak. Tapi kalau aksinya disinyalir dapat mengacaukan pelaksanaan Pilkades bisa dijerat hukum. “Kalau selama ini sifatnya itu baru isu. Disana ada botoh, disini ada botoh. Tapi pada dasarnya siapa personilnya (pelakunya) belum pernah diketahui. Sehingga saya harapkan, jika memang suatu ketika didesa itu ada dicurigai pembotoh itu mengkacaukan pelaksanaan bisa dilaporkan kepada petuga keamanan,” katanya.

Bupati Haryanto berharap, Panitia Pilkades dalam penyelenggaraannya hendaknya lebih mengutamakan netralitasnya. Dan yang tidak bisa netral, diminta untuk mundur sebagai panitia penyelenggara Pilkades.
“Sehingga mana kala Panitia ini dapat melaksanakan dengan baik, dan netral di mata masyarakat. Insya Allah pelaksanaan Pilkades dapat berjalan tertib dan lancar,” jelasnya.

Sepuluh desa yang bakal menyelenggarakan Pilkades serentak pada jadual yang direncakan pada 26 Februari 2013 mendatang, diantaranya  Desa Ngawen dan Desa Bleber Kecamatan Cluwak, Desa Pucakwangi kecamatan Pucakwangi, Desa Sunggingwarno Kecamatan Gabus, Desa Pasucen Kecamatan Trangkil, Desa Bumirejo dan Desa Sukobubuk Kecamatan Margorejo, Desa Bumirejo dan Desa Pajeksan Kecamatan Juwana, serta Desa Tlogosari Kecamatan Tlogowungu. (pasfm)

TIM PEMERIKSA GAKY TEMUKAN 4 PABRIK GARAM BELUM PENUHI STANDAR YODIUM

kresnapati – Tim Pemeriksa Garam Konsumsi Beryodium, menemukan masih empat perusahaan garam di Pati yang hasil produksinya belum memenuhi standar garam konsumsi beryodium.
Temuan itu, saat Tim Pemeriksa GAKY, melakukan pemeriksaan produksi garam di 8 pabrik garam di wilayah Kecamatan Juwana dan Kecamatan Trangkil, selama dua hari, 12-14 Februari 2013.

Kepala Kantor Satpol PP Pati, Suhud, kepada wartawan mengatakan, dalam pemeriksaan itu difokuskan pada kandungan yodium sesuai ketentuan regulasi atau Perda No. 9 tahun 2008 tentang garam konsumsi beryodium minimal 30 ppm.

“Dari hasil pemeriksaan yang dilakukan melalui uji titrasi, 4 pabrik yang tidak memenuhi standar adalah pabrik garam Dadi Mulyo di Desa Kertomulyo Kec Trangkil yang hanya memenuhi 18,1 ppm, pabrik garam Mandiri Sejahtera di Desa Asempapan Kec Trangkil hanya memenuhi 23,3 ppm, pabrik Agung Samudra di Desa Agung Mulyo Juwana hanya memenuhi 27,8 ppm, serta pabrik Tiga Kerang Mas hanya memenuhi 24,7 ppm,” ujarnya.

Dalam pemeriksaan ke pabrik-pabrik garam itu, Tim Pemeriksa GAKY yang terdiri dari unsur Satpol PP, Disperindag, Polres, Kodim, Subdenmpom Pati, juga melibatkan Micronutrien Initiative (MI) sebuah Non-governmental organization (NGO) dari Kanada.

Dari hasil pemeriksaan itu, tim menahan produk garam yang tidak memenuhi standar siap edar, dan meminta produsen untuk melakukan iyodisasi ulang agar memenuhi standar. Sedang dari sisi perijinan perusahaan, semuanya lengkap. (pasfm)

KPU PATI SERAHKAN SOFT COPY DPS KE PANWASLU

kresnapati - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pati menyerahkan soft coppy Daftar Pemilih Sementara (DPS) kepada Panwaslu. Ini sebagai upaya transparansi pelaksanaan tahapan Pilgub Jawa Tengah, khususnya di Kabupaten Pati.

Dari data soft copy DPS yang diserahkan KPU kepada Panwaslu, pemilih Pilgub Jateng di Pati, hampir mencapai 1,03 juta jiwa.  Jumlah itu terdiri dari 505.817 pemilih laki-laki, dan 523.281 pemilih perempuan, dengan 2.290 tempat pemungutan suara (TPS). Ketua KPU Kabupaten Pati, Ahmad Jukari mengatakan, dari hasil rekapitulasi yang sudah diplenokan di KPU Provinsi Jawa Tengah, DPS yang diserahkan ke Panwaslu tersebut, merupakan hasil pencocokan dan penelitian (Coklit) Data Penduduk Potensial Pemilih (DP4).

“Jadi DPS hasil coklit oleh PPS ini, ditetapkan KPU pada 8 Februari 2013 lalu, dan diumumkan sehari kemudian kepada masyarakat, maupun melalui mass media. Dan kita sudah melakukan supervisi, yang salah satunya meminta laporan semua PPK untuk menyampaikan hasil supervisi mereka terhadap penetapan dan pengumuman DPS,” katanya.

Ketua PANWASLU Pati, Suyoto usai menerima soft copy DPS mengatakan, data dari KPU tersebut nantinya akan dijadikan acuan atau pedoman dalam pengawasan. Dan diharapkan DPS yang telah diterimanya tidak ada kekeliruan yang mendasar.

“Nantinya kami juga akan melakukan pencocokan dan penelitian terhadap data ini. Sehingga apabila masih ada ditemukan data ganda atau ada data pemilih tapi belum masuk, kami akan merekomendasikan kepada KPU. Sehingga sebelum ditetapkan sebagai DPS, DPS itu harus sudah menjadi data yang valid,” katanya.

Penyerahan soft copy DPS dari KPU kepada Panswalu, berlangsung di Kantor Sekretariat KPU Kabupaten Pati, Sabtu sore, 16 Februari 2013

KPU KAB/KOTA SE JATENG AGAR CERMAT UNTUK COKLIT DENGAN BENAR

kresnapati - Selisih jumlah pemilih DP4 dan DPS sering menjadi alat calon yang kalah dalam Pilkada, untuk melakukan gugatan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) ke Mahkamah Konstitusi. Untuk itu, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota se Jawa Tengah, diminta melakukan pencocokan dan penelitian (coklit) DP4 Pilgub Jateng, dengan benar.

Saat melakukan coklit Data Penduduk Pemilih Potensial Pemilu (DP4) Pilkada Jawa Tengah, KPU Kabupaten Pati, dan KPU Kabupaten/Kota se Jawa Tengah, diminta untuk cermat. Ini agar Pilkada Jawa Tengah, tidak diributi dengan gugatan calon yang kalah ke Mahkamah Konstitusi.

Anggota Komisi A DPRD Jawa Tengah, Arif Awaludin saat memantau hasil coklit DP4 yang didapat Data Pemilih Sementara (DPS) di KPU Pati, Selasa pagi, 12 Februari 2013 mengatakan, pantauannya ke KPU Kab/Kota se Jawa Tengah, agar pencocokan dan penelitian data pemilih dilakukan dengan benar. Karena ada selisih angka yang signifikan antara Data Agregat Kependudukan per Kecamatan (DAK2) dan DP4.

“Dan kami melihat ini sangat berpotensi untuk menjadikan setiap calon yang kalah mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Nah kami tidak ingin penyelenggaraan Pilgub Jawa Tengah ini diribeti dengan urusan-urusan seperti ini. Dan kami meminta KPU mengajak Panwas untuk turut serta dalam kegiatan coklit, sehingga bisa diantisipasi sejak awal Panwas itu tahu duduk masalahnya dimana,” tuturnya.

Arif Awaludin menambahkan, selisih antara DAK2 dan DP4 untuk Pilgub Jawa Tengah, mencapai tujuh juta jiwa. Diharapkan mengikuti perjalanan waktu, selisih itu terus berkurang.

Seperti diketahui, data jumlah penduduk menurut versi Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jateng yang dihitung menggunakan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) sebanyak 39.291.216 jiwa. Sedang Data Agregat Kependudukan Kecamatan (DAK2) dari Kemendagri, jumlah penduduk Jateng sebanyak 32.578.357 jiwa. Sehingga antara data Pemprov dan Kemendagri ada selisih sekitar 6.712.859 jiwa

Indocement Gandeng Konsultan Hidrologi dari Belanda

Pati,- kresnapati - Wakil Direktur Utama PT Indocement Tunggal Prakarsa Franky Welirang mengatakan akan menggandeng konsultan hidrologi dari Belanda sebagai langkah jangka panjang menyelamatkan sumber air sebelum membangun pabrik semen di daerah ini.

"Kami serius berinvestasi di Pati, sehingga dampak bagi sektor usaha, khususnya di bidang pertanian yang membutuhkan pasokan air yang cukup juga perlu diperhatikan," katanya setelah menghadiri temu lapang panen padi pertama musim tanam pertama di Desa Trimulyo, Kecamatan Kayen, di Pati, Selasa (29/1).

Selama ini, kata dia, kekhawatiran warga ketika berdiri pabrik semen, sumber-sumber air akan hilang dan berdampak pada sektor pertanian.

Untuk itu, dia akan melakukan studi hidrologi guna mengetahui aliran air di wilayah pegunungan setempat.

Dalam melakukan studi hidrologi, pihaknya juga ingin melibatkan masyarakat dan tidak asal jadi.

"Batuan kars di wilayah Pati sebagai kawasan lindung juga tetap akan dijaga," katanya
(antaranews.com)

Pekerja Rokok Desak Pencabutan PP 109/2012

kresnapati.com - Pekerja rokok di Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, mendesak pemerintah pusat mencabut PP Nomor 109/2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan, karena berpotensi mengakibatkan pemutusan hubungan kerja secara massal.

Aspirasi pekerja rokok yang tergabung dalam Serikat Pekerja Rokok Tembakau Makanan dan Minuman-Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SP RTMM-SPSI) Kudus itu, disampaikan saat hendak beraudiensi ke DPRD Kudus, Selasa (12/2).

Sejumlah perwakilan SPTMM-SPSI gagal menemui unsur pimpinan dewan maupun legislator Kudus.

Selanjutnya, perwakilan pekerja rokok tersebut mendatangi Bupati Kudus Musthofa sekaligus untuk menyampaikan pernyataan sikapnya soal Peraturan Pemerintah (PP) 109 yang akan mengancam puluhan ribu buruh rokok di Kudus.

"Jika PP 109 tersebut benar-benar diberlakukan, maka ada sekitar 64.400 pekerja yang terancam dirumahkan dari total pekerja yang mencapai 70.000 pekerja," kata Pimpinan Cabang SP RTMM SPSI Kabupaten Kudus Andreas Hua, seusai audiensi dengan Bupati Kudus.

Ia mengatakan, sekitar 92 persen atau 64.400 pekerja dari total pekerja rokok yang ada di Kudus bekerja di sektor rokok jenis sigaret kretek tangan (SKT).

Pasalnya, kata dia, PP 109 tersebut diperkirakan juga memberlakukan ketentuan kandungan tar dan nikotin untuk rokok jenis SKT seperti halnya rokok jenis lainnya.
"Kami pastikan, rokok kretek tidak mungkin bisa memenuhi batas kandungan tar dan nikotin sesuai standar," ujarnya.

Dengan demikian, kata dia, akan banyak perusahaan rokok yang selama ini memproduksi rokok jenis SKT yang akan merumahkan pekerjanya karena aturan tersebut.

Padahal, kata dia, mayoritas pekerja rokok jenis SKT bekerja sejak puluhan tahun, sehingga tidak memiliki keahlian selain bekerja di sektor rokok.

"Kami mengancam, akan menggelar aksi unjuk rasa dengan menutup Jalur Pantura jika tidak mendapat respons pemerintah. Apalagi, upaya komunikasi dengan pemerintah pusat maupun DPR RI juga tidak membuahkan hasil," ujarnya.

Sementara itu, Bupati Kudus Musthofa mengakui, sektor rokok merupakan tulang punggung masyarakat di Kabupaten Kudus.

Dengan adanya PP 109 tersebut, kata Musthofa, pemkab akan berupaya menyelamatkan supaya produk khas daerah tersebut tetap eksis.

"Dengan diberlakukannya PP 109, pemkab akan mendapatkan pekerjaan rumah yang cukup besar," ujarnya.

Ia berharap, Pemerintah Pusat mengkaji kembali PP 109 dengan memepertimbangkan berbagai aspek
(antaranews.com)

ADA SELISIH JUMLAH PEMILIH DI DP4 DAN DPS BISA TIMBULKAN MASALAH

kresnapati.com - Daftar Pemilih Sementara (DPS), hasil pencocokan dan penelitian (coklit), terhadap Data Penduduk Pemilih Potensial Pemilu (DP4) Pilkada Jawa Tengah di Kabupaten Pati, terjadi selisih yang cukup signifikan. Selisih itu mencapai puluhan ribu jiwa.

Anggota KPU Kabupaten Pati Divisi Pemutakhiran Data Pemilih dan Pencalonan Endro Jatmiko, terjadinya selisih dikarenakan beberapa faktor, salah satunya adanya pemilih ganda. Untuk itu, masyarakat yang belum terdata dalam DPS dapat segera melapor ke Panitia Pemungutan Suara (PPS) setempat.

“Masyarakat bisa mencermati DPS itu, sehingga apabila ditemukan hal-hal yang terkait dengan pemilih, khususnya bagi pemilih yang belum terdaftar dan memenuhi syarat untuk memilih, segera berhubungan dengan PPS untuk didata dalam daftar pemilih tambahan,” jelasnya.

Selisih antara DP4 dan DPS Pilkada Jateng di Kabupaten Pati, mencapai lebih dari 70 ribu jiwa lebih. Di DP4 jumlah pemilih tercatat lebih dari 1,1juta jiwa, namun setelah di coklit, didapat  DPS tercatat 1,03 Juta jiwa.

Endro Jatmiko menambahkan,  proses pencermatan DPS akan dilakukan selama dua puluh delapan hari ini, untuk menjamin hak konstitusi warga negara dalam menggunakan hak pilihnya di Pilgub Jateng, 26 Mei 2013 mendatang

KPPT PATI MEMBANTAH KELUARKAN IJIN KARAOKE

kresnapati - Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu (KPPT) Kabupaten Pati, membantah telah menerbitkan ijin baru bagi tempat hiburan karaoke. Untuk mengeluarkan ijin tempat hiburan, seperti halnya karaoke yang banyak diributkan masyarakat, KPPT masih menunggu regulasi yang masih dalam penggodogan di DPRD Pati.

Tiga belas tempat hiburan karaoke yang operasional sekarang ini, sebagian diantaranya ijin yang dikantonginya sudah kadaluarsa. Dan sampai sekarang, KPPT belum pernah menerbitkan ijin gangguan (HO) maupun Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) untuk tempat hiburan karaoke.

Kepala KPPT Pati, Akmal Diharjo usai rapat gabungan bersama Komisi I dan Komisi IV DPRD Pati, Selasa pagi, 12 Februari 2013 mengatakan, pihaknya untuk sementara tidak akan menerbitkan ijin baru usaha hiburan malam karaoke.

“Justru dengan adanya desakan dari Ormas, ijin baru untuk sementara kita pending lebih dulu. Maupun ijin HO nya yang akan habis untuk diperpanjang kita juga pending menunggu Perda yang akan datang. Kalau ada yang baru, berarti itu liar yang perlu ditindaklanjuti dengan pemberhentian operasional,” kata Akmal Diharjo.

Pimpinan Rapat Gabungan DPRD Pati, Muhammad Ali Chabib mengatakan, rapat gabungan yang melibatkan sejumlah SKPD terkait menghasilkan empat merekomendasikan untuk segera ditindak lanjuti.

“Bagi karaoke yang belum berijin wajib diberhentikan operasionalnya. Dan kepada yang sudah berijin wajib diberi pemberian dan pengawasan intensif dari dinas terkait. Kemudian Perda tentang pengaturan tempat hiburan secepatnya diselesaikan, bagi pengusaha karaoke yang akan mengajukan ijin baru tidak akan diberikan sebelum Perda jadi,” katanya.

Rekomendasi hasil rapat gabungan Komisi I dan Komisi IV, yang melibatkan Bappeda, KPPT, Disbudparpora, Bagian Hukum, dan Satpol PP, secepatnya dikirim ke Bupati Pati

KPU KAB/KOTA SE JATENG DIMINTA COKLIT DENGAN BENAR

kresnapati.com  - Pati-  Selisih jumlah pemilih DP4 dan DPS sering menjadi alat calon yang kalah dalam Pilkada, untuk melakukan gugatan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) ke Mahkamah Konstitusi. Untuk itu, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota se Jawa Tengah, diminta melakukan pencocokan dan penelitian (coklit) DP4 Pilgub Jateng, dengan benar.

Saat melakukan coklit Data Penduduk Pemilih Potensial Pemilu (DP4) Pilkada Jawa Tengah, KPU Kabupaten Pati, dan KPU Kabupaten/Kota se Jawa Tengah, diminta untuk cermat. Ini agar Pilkada Jawa Tengah, tidak diributi dengan gugatan calon yang kalah ke Mahkamah Konstitusi.

Anggota Komisi A DPRD Jawa Tengah, Arif Awaludin saat memantau hasil coklit DP4 yang didapat Data Pemilih Sementara (DPS) di KPU Pati, Selasa pagi, 12 Februari 2013 mengatakan, pantauannya ke KPU Kab/Kota se Jawa Tengah, agar pencocokan dan penelitian data pemilih dilakukan dengan benar. Karena ada selisih angka yang signifikan antara Data Agregat Kependudukan per Kecamatan (DAK2) dan DP4.

“Dan kami melihat ini sangat berpotensi untuk menjadikan setiap calon yang kalah mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Nah kami tidak ingin penyelenggaraan Pilgub Jawa Tengah ini diribeti dengan urusan-urusan seperti ini. Dan kami meminta KPU mengajak Panwas untuk turut serta dalam kegiatan coklit, sehingga bisa diantisipasi sejak awal Panwas itu tahu duduk masalahnya dimana,” tuturnya.

Arif Awaludin menambahkan, selisih antara DAK2 dan DP4 untuk Pilgub Jawa Tengah, mencapai tujuh juta jiwa. Diharapkan mengikuti perjalanan waktu, selisih itu terus berkurang.

Seperti diketahui, data jumlah penduduk menurut versi Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jateng yang dihitung menggunakan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) sebanyak 39.291.216 jiwa. Sedang Data Agregat Kependudukan Kecamatan (DAK2) dari Kemendagri, jumlah penduduk Jateng sebanyak 32.578.357 jiwa. Sehingga antara data Pemprov dan Kemendagri ada selisih sekitar 6.712.859 jiwa

TEMPAT USAHA SALON DI PATI BELUM KANTONGI IJIN

kresnapati - Petugas gabungan Satpol PP, Dinkes dan Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu (KPPT) Pati, saat melakukan pengecekan, menemukan sejumlah tempat usaha salon di Pati, belum mengantongi ijin resmi. Baik ijin usaha maupun ijin sertifikasi kesehatan dalam operasinya.

Menjamurnya salon yang banyak beroperasi di Pati, ternyata belum seluruhnya mengantongi ijin dari Pemkab Pati. Bahkan ada diantaranya, diduga menyalahgunakan usaha salon, untuk tempat mesum dan mempekerjakan anak dibawah umur.

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Pati, Suhud, SSos. MM mengatakan, dari hasil razia yang dilakukan dua tim, Satpol PP menemukan beberapa salon yang beroperasi tak memiliki sejumlah ijin yang dipersyaratkan. Seperti ijin gangguan, IMB, ijin tempat usaha, dan ijin sertifikasi dari Dinas Kesehatan.

“Ini banyak indiskasi yang disinyalir masyarakat bahkan untuk prostitusi. Nah ini ada beberapa salon yang diindikasikan seperti itu. Sehingga kami akan menertibkan secara keseluruhan mulai dari masalah perijinan maupun peruntukkannya. Tapi kalau salon bersangkutan sudah sesuai dengan ketentuan, akan tetap kami dukung dan kawal,” kata Suhud, SSos. MM.

Kepala Satpol PP, Suhud menegaskan, pihaknya akan tetap melakukan pemantauan terhadap salon-salon yang beroperasi sekarang ini, melalui operasi rutin dengan melibatkan dinas terkait. Sehingga bila menemukan terjadi penyimpangan, akan dicabut ijin usahanya.

“Seperti tempat untuk lulur atau untuk facial, tata ruangnya sudah menyimpang dari aturan yang ada, tetap akan kami tegakkan aturan dan akan kami tertibkan,” jelasnya.

Untuk tahap awal, Satpol PP baru merazia salon di wilayah dalam Kota Pati, dan akan diteruskan hingga ke kecamatan-kecamatan